Hamas: Statemen Rami Hamdallah anti Hamas Picu Ketegangan
https://parstoday.ir/id/news/west_asia-i49967-hamas_statemen_rami_hamdallah_anti_hamas_picu_ketegangan
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut statemen anti Hamas Perdana Menteri pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina, Rami Hamdallah memicu ketegangan dan tak bertanggung jawab.
(last modified 2026-04-05T23:44:38+00:00 )
Jan 17, 2018 08:53 Asia/Jakarta
  • Hamas
    Hamas

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut statemen anti Hamas Perdana Menteri pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina, Rami Hamdallah memicu ketegangan dan tak bertanggung jawab.

Pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina di statemen mingguannya menyatakan, Hamas tanpa memperhatikan penderitaan warga Jalur Gaza dan fokus pada hukuman yang dijatuhkan kepada Gaza, terus melanjutkan pemerasan kepada pemerintah dan mencuri kekayaan bangsa Palestina.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, Hamas Selasa (16/1) di statemennya menjelaskan, tujuan Rami Hamdallah merusak kondisi, mendistorsi realita dan mengembalikan proyek rekonsiliasi nasional ke titik nol adalah menutupi kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Jalur Gaza dan alasan untuk menjatuhkan hukuman lebih besar guna membalas dendam kepada warga Palestina di Gaza.

Rami Hamdallah, PM pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina

Di statemen Hamas dijelaskan, pemerintah Palestina harus menjalankan tanggung jawabnya secara adil terhadap warga Palestina baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Menurut Hamas, pemerintah Palestina lebih baik mengakhiri hukuman yang dijatuhkannya kepada Gaza ketimbang mempermainkan perasaan bangsa Palestina.

Hamas menekankan telah menjalankan seluruh komitmennya di rekonsiliasi nasional dan berusaha keras merealisasikan kesepakatan ini dengan pandangan positif dan penuh rasa tanggung jawab.

Fatah dan Hamas menandatangani rekonsiliasi nasional pada 12 Oktober 2017 di Kairo, Mesir. Berdasarkan kesepakatan ini, pengelolaan Jalur Gaza diserahkan kepada pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina. (MF)