Transformasi Timur Tengah, 17 Desember 2018

Perkembangan di Timur Tengah pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Kabinet Israel Rapat Darurat Hadapi Perlawanan Palestina, Perundingan Damai Yaman Capai Kesepakatan Awal, Parlemen Arab Peringatkan Upaya Pembagian Wilayah Suriah, dan Saad Hariri: Israel tidak Inginkan Perdamaian.

Kabinet Israel Rapat Darurat Hadapi Perlawanan Palestina

Kabinet keamanan rezim Zionis Israel menggelar rapat darurat pada hari Minggu (16/12/2018) untuk mengkaji eskalasi perlawanan para pejuang Palestina yang menjadi kendala besar bagi Zionis.

Rapat ini rencananya akan membahas usulan Partai The Jewish Home terkait hukuman bagi keluarga pejuang Palestina di Tepi Barat, khususnya butir-butir mengenai pengasingan keluarga tersebut ke Jalur Gaza.

Sementara itu, komite menteri Israel mengkonfirmasikan pengesahan draf undang-undang baru anti-bangsa Palestina. RUU ini akan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi setiap orang Palestina yang membawa bendera tanah air mereka selama aksi demo.

Menurut surat kabar Haaretz, RUU tersebut diperkenalkan oleh Anat Berko, anggota parlemen Israel (Knesset) dari Partai Likud.

Militer Israel telah meningkatkan serangannya di Tepi Barat setelah dua tentaranya tewas di dekat Ramallah dan menangkap puluhan warga Palestina dalam sebuah operasi penumpasan. Pada 13 Desember lalu, dua tentara Israel tewas setelah seorang penyerang muncul dari sebuah kendaraan dan menembaki mereka di dekat permukiman Beit El dan Ofra.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa Israel akan mengambil tindakan terhadap Hamas jika gerakan itu tidak mengakhiri operasi di Tepi Barat. Dia mengatakan militer Israel tidak akan menghentikan serangannya terhadap Gaza jika operasi yang diduga dilakukan Hamas ini berlanjut.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh memuji perlawanan warga Palestina terhadap Israel di Tepi Barat.

"Kami menaruh harapan kami di Tepi Barat, yang merupakan wilayah utama di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan wilayah yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dengan musuh Zionis," kata Haniyeh kepada kerumunan massa pada Minggu kemarin.

"Tepi Barat telah terguncang dan berdiri dengan kemuliaan, kekuatan, dan keterampilan, seolah-olah ingin mengatakan kepada orang-orang kami pada kesempatan ulang tahun yang mulia ini (ultah Hamas) bahwa mereka bersama kubu perlawanan," tambahnya.

Perundingan Damai Yaman Capai Kesepakatan Awal

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan pihak-pihak yang berseteru Yaman telah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata di kota pelabuhan Hudaydah.

Kesepakatan itu dicapai selama putaran keempat perundingan damai Yaman yang sudah berlangsung sejak 6 Desember lalu di Stockholm, Swedia. Pertemuan yang diikuti oleh faksi-faksi Yaman dan Utusan Khusus PBB Martin Griffiths ini berakhir pada 13 Desember dengan mengumumkan sebuah kesepakatan awal. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata di al-Hudaydah dan pertukaran tawanan antara kedua pihak.

Kesepakatan Stockholm juga menyetujui pertukaran tawanan massal dan pelonggaran pengepungan kota Taiz di barat daya Yaman.

Guterres percaya bahwa kesepakatan tentang gencatan senjata di Hudaydah sebagai pencapaian terpenting perundingan Yaman di Swedia, karena ini akan menjadi kunci untuk mengakhiri krisis di negara tersebut. Dia menerangkan bahwa kesepakatan itu termasuk penempatan pasukan netral yang diawasi PBB di masa depan dan pembangunan koridor kemanusiaan. Pasukan dari kedua belah pihak akan mundur dari seluruh wilayah Hudaydah dalam waktu maksimum 21 hari dalam proses yang diawasi oleh komite PBB.

Sementara itu, Gerakan Ansarullah mengatakan gencatan senjata yang disepakati antara pihak yang bertikai di Yaman adalah kemenangan bagi negara, karena ini akan menghentikan serangan Saudi di kota strategis Hudaydah.

Delegasi Ansarullah dan pemerintah yang didukung Saudi setuju bahwa PBB akan memainkan "peran utama" di Hudaydah, yang saat ini dikuasai oleh Gerakan Ansarullah. Kedua pihak juga setuju untuk membuka kembali bandara di ibukota Sana'a, yang ditutup tahun lalu setelah serangan masif oleh Arab Saudi.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke pantai barat Yaman dalam sebuah upaya untuk merebut Hudaydah. Namun, operasi itu digagalkan oleh Houthi dan sekutu mereka.

Meski mencapai kesepakatan damai, namun ketua delegasi Ansarullah, Mohammed Abdulsalam meminta warga Yaman untuk tetap waspada, terutama di Hudaydah dan Tai'z, dan terus mendukung tentara Yaman dan komite-komite rakyat.

"Tidak ada tanda bahwa Arab Saudi akan menghentikan agresi mereka terhadap orang-orang yang tidak bersalah di Yaman meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata," ujarnya.

Parlemen Arab Peringatkan Upaya Pembagian Wilayah Suriah

Parlemen Arab menegaskan sikap untuk tetap berdiri di samping rakyat Suriah dalam krisis di negara itu dan memperingatkan kewaspadaan terkait konspirasi global dan regional untuk membagi wilayah Suriah.

Kantor berita IRNA pada 14 Desember 2018 mengutip Sputniknews, Rusia melaporkan, Parlemen Arab mendesak kembalinya para pengungsi Suriah ke negara mereka dan mengatasi hambatan pemulangan warga Suriah itu.

Dalam pernyataannya, Parlemen Arab meminta Liga Arab, komisi-komisi terkait, dewan dan lembaga negara Arab untuk turun tangan dan melakukan koordinasi yang diperlukan sehingga ditemukan solusi politik dan dicapai persatuan rakyat Suriah yang terhindar dari segala bentuk sektarianisme.

Pada sidang terbarunya Selasa lalu, Parlemen Arab membahas sejumlah masalah Dunia Arab termasuk upaya perdamaian di Libya, Suriah dan beberapa negara Arab di Teluk Persia, perang Yaman dan dibukanya kembali kedutaan-kedutaan besar negara Arab di Damaskus.

Beberapa negara dunia di antaranya Armenia, Venezuela, Italia, Yunani dan Uni Emirat Arab sudah memulai kembali hubungan diplomatiknya dengan Suriah.

Parlemen Arab juga menyerukan Liga Arab untuk mengakhiri penangguhan keanggotaan Suriah di organisasi Pan-Arab yang beranggotakan 22 negara itu. Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah pada November 2011.

"Keputusan untuk menangguhkan keanggotaan Suriah di Liga Arab adalah, menurut saya, keputusan yang sangat terburu-buru," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit pada April lalu.

Saad Hariri: Israel tidak Inginkan Perdamaian

Perdana Menteri Lebanon mengatakan, Perdana Menteri rezim Zionis Israel tidak pernah berusaha mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi.

Pusat Informasi Palestina melaporkan, PM Lebanon Saad Hariri pada Kamis (13/12/2018) malam dalam pertemuan dengan sekelompok peneliti dan awak media di London, menekankan berdirinya negara merdeka Palestina dengan ibukota al-Quds dan terjaminnya hak kepulangan pengungsi Palestina sebagai opsi terbaik untuk menyelesaikan isu Palestina.

Hariri juga meminta agar Israel dituntut karena berulangkali melanggar wilayah Lebanon dan terus menerus melanggar resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. "Benjamin Netanyahu ingin menduduki sebagian wilayah Lebanon, sebagai wilayah Dataran Tinggi Golan Suriah, sebagian wilayah Palestina dan sebagian wilayah Yordania," pungkasnya. (RM)