Transformasi Timur Tengah, 23 Desember 2018

Perkembangan di Timur Tengah pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Suriah siap untuk segala inisiatif perdamaian, Israel bunuh 54 anak-anak Palestina sejak awal 2018, PBB menyetujui tim pengawas gencatan senjata di Yaman, dan MBS jadi Putra Mahkota, eksekusi mati di Arab Saudi meningkat.

Suriah Siap untuk Segala Inisiatif Perdamaian

Dewan Keamanan PBB pada Kamis (20/12/2018) mengadakan sidang terkait Suriah dengan fokus pada komite konstitusi yang didukung PBB, beberapa hari setelah tiga mediator yang menangani proses perdamaian Suriah mencapai kesepakatan di Jenewa, Austria.

Berbicara pada sidang Dewan Keamanan, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari mengatakan, negaranya terbuka untuk inisiatif apapun yang dapat membantunya mengakhiri krisis. Namun, lanjutnya, solusi seperti itu harus memberi jalan bagi Suriah sendiri untuk memutuskan masa depan mereka tanpa intervensi asing.

Menurutnya, masyarakat internasional harus membantu Suriah mengakhiri perang kontra-terorisme dan menghancurkan sisa-sisa organisasi teroris. Al-Jaafari menegaskan rakyat Suriah sedang menulis bab terakhir dari perjuangannya melawan terorisme.

Dia mengecam dukungan negara-negara Barat kepada kelompok-kelompok teroris di Suriah, dan menyatakan bahwa meskipun Barat mengaku berkomitmen dengan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah, namun mereka melakukan tindakan agresi terhadap kami dan menyerang berbagai daerah Suriah.

Sebelumnya, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura memberikan laporan kepada sidang Dewan Keamanan mengenai hasil pembicaraan Jenewa dua hari sebelumnya, yang dihadiri oleh para petinggi Iran, Rusia dan Turki.

"Kami hampir merampungkan pekerjaan membentuk komite konstitusi untuk merancang reformasi konstitusi, sebagai bagian dari kontribusi terhadap proses politik, tetapi masih ada satu mil lagi yang harus dilalui," kata diplomat PBB itu seperti dikutip Press TV.

Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya kembali melakukan serangan udara di Provinsi timur Dayr al-Zawr di Suriah, menewaskan puluhan orang, termasuk delapan anak-anak. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan ini menghantam desa al-Sha'afa, yang terletak di bagian timur Sungai Eufrat pada hari Jumat (21/12/2018).

"Setidaknya 27 orang tewas di al-Sha'afa," kata kepala Observatorium Suriah untuk HAM, Rami Abdel Rahman, seraya menambahkan beberapa orang terluka parah dalam serangan koalisi pimpinan AS.

Israel Bunuh 54 Anak-anak Palestina Sejak Awal 2018

Pusat Hak Asasi Manusia Palestina dalam sebuah laporan menyatakan bahwa pasukan rezim Zionis Israel telah membunuh sedikitnya 54 anak-anak Palestina dan menangkap lebih dari 900 anak lainnya sejak awal 2018.

Pusat HAM Palestina pada hari Kamis (20/12/2018) menambahkan bahwa 80 persen anak-anak gugur selama demonstrasi di zona penyangga di Jalur Gaza. Mereka juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai pelanggaran sistematis rezim Zionis terhadap hak anak-anak Palestina.

Menurut investigasi yang dilakukan Pusat Studi dan Dokumentasi Palestina, pelanggaran hak oleh Israel tidak terbatas pada mengadili anak-anak Palestina di pengadilan militer, tetapi itu sudah dimulai sejak mereka ditangkap. Tentara Israel melakukan interogasi di mana anak-anak Palestina diborgol tangannya, ditutup matanya, dipukuli, dan dihina.

Sejak awal 2018, lebih dari 310 warga Palestina telah terbunuh oleh pasukan Israel, hampir semua warga sipil tak bersenjata. Pada akhir Oktober lalu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan tentara pendudukan Israel dengan sengaja menargetkan dan membunuh anak-anak Palestina.

"Ini adalah kejahatan perang yang jelas melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional," kata Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif PLO pada 29 Oktober.

Sementara itu, Gerakan Hamas mengatakan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina di Jalur Gaza, dan memperingatkan bahwa apa yang disebut "Kesepakatan Abad" oleh Presiden AS Donald Trump, ditujukan pada pembentukan negara Palestina di daerah blokade itu.

"Kami menolak kesepakatan ini, yang berupaya melemahkan upaya Palestina dengan menyingkirkan isu-isu al-Quds dan para pengungsi," kata Sami Abu Zuhri dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita resmi Turki, Anadolu.

“Hak kami mencapai ke seluruh wilayah Palestina, tidak hanya Jalur Gaza. Tujuan utama kami bukan hanya Gaza, tetapi pembebasan seluruh Palestina," tegasnya.

PBB Setujui Tim Pengawas Gencatan Senjata di Yaman

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui pengiriman tim monitoring untuk mengawasi implementasi gencatan senjata di pelabuhan al-Hudaydah, Yaman dan penarikan pasukan yang terlibat konflik dari daerah itu.

Faksi-faksi yang bertikai di Yaman termasuk Ansarullah dan milisi bersenjata yang setia pada Presiden terguling Yaman, Abd Rabbuh Mansur Hadi, mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata di al-Hudaydah pada 13 Desember lalu di kota Stockholm, Swedia.

Resolusi usulan Inggris untuk mengawasi gencatan senjata di Yaman diadopsi oleh PBB pada hari Jumat (21/12/2018). Jika gencatan senjata ini benar-benar diterapkan, ia akan menjadi sebuah terobosan dalam perang yang dipaksakan oleh Arab Saudi, di mana telah menyeret Yaman ke jurang kelaparan dan menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce memuji kebulatan suara Dewan Keamanan atas isu yang sangat penting ini, yang mempengaruhi jutaan warga di Yaman. “Hal mendesak saat ini adalah kita beralih ke implementasi. Sangat penting bahwa para pihak menindaklanjuti komitmen mereka untuk membuka jalan bagi pelaksanaan kembali negosiasi damai, dan pada saat yang sama memberikan perbaikan nyata di lapangan," tambahnya.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric mendesak semua pihak untuk mematuhi komitmen yang dibuat di Stockholm. Dia menambahkan bahwa purnawirawan Jenderal Belanda, Patrick Cammaert telah tiba di Yaman untuk memimpin operasi pemantauan PBB di negara itu.

MBS Jadi Putra Mahkota, Eksekusi Mati di Saudi Meningkat

Surat kabar Inggris, Daily Mail melaporkan jumlah eksekusi mati di Arab Saudi meningkat sejak Mohammed bin Salman menjabat sebagai putra mahkota negara Arab ini.

"Sejak Juni hingga Maret 2018, sebanyak 133 jumlah kasus eksekusi mati telah dijalankan. Jumlah tersebut meningkat 67 kasus dibandingkan delapan bulan sebelum Mohammed bin Salman menjadi Putra Mahkota," tulis Daily Mail pada hari Kamis (20/12/2018).

"Sejak 2014 hingga kini sebanyak 700 orang telah dihukum mati di Arab Saudi," tambah koran Inggris ini. Sebagian dari korban yang dihukum mati di Saudi adalah warga negara asing, dan sebagian lainnya adalah tahanan politik dan aktivis HAM dalam negeri.

HRW baru-baru ini mengeluarkan statemen yang menyerukan agar pemerintah Arab Saudi menghentikan berlanjutnya hukuman mati terhadap aktivis HAM, dan menilainya sebagai aksi yang tidak manusiawi. (RM)