OKI Bersidang Menentang Klaim Netanyahu

Para menteri luar negeri negara-negara Islam pada hari Ahad, 15 September, mengadakan sidang luar biasa di Jeddah, Arab Saudi membahas rencana perdana menteri Zionis Israel untuk mencaplok seagian wilayah di Tepi Barat Sungai Jordan dan menggabungkannya dengan daerah-daerah yang diduduki rezim Zionis Israel.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel dalam pidato kampanye pemilu legislatif hari Selasa, 10 September, mengatakan bahwa pemukiman-pemukiman zionis yang berada di Tepi Barat Sungai Jordan dan bagian penting dari daerah ini akan digabungkan dengan wilayah-wilayah pendudukan bila memenangkan pemilu mendatang dan pembentukan kabinet baru.

Pernyataan Netanyahu itu disambut dengan reaksi dari negara-negara Islam dan Arab Saudi menyerukan pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah Ahad lalu.

Penyelenggaraan sidang luar biasa Jeddah dan pernyataan menteri-menteri luar negeri di sidang ini berisikan beberapa poin penting.

Pertama, masalah Palestina tetap menjadi masalah penting di dunia Islam dan pencaplokan wilayah Palestina ke wilayah pendudukan bukanlah masalah yang bisa dilakukan rezim Zionis tanpa masalah. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim al-Assaf pada sidang luar biasa menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan bahwa masalah Palestina tetap menjadi masalah utama negara-negara Islam meskipun semua upaya telah dilakukan.

Kedua, menteri-menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam pada pertemuan hari Ahad menyatakan tidak adanya tindakan negara-negara Islam terhadap kejahatan rezim Zionis serta dukungan AS untuk kejahatan ini penyebab utama semakin beraninya Zionis Israel atas Palestina, terutama keputusan untuk mencaplok wilayah Palestina dan menggabungkannya dengan wilayah yang diduduki. Dalam nada yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada sidang luar biasa di Jeddah bahwa pernyataan Netanyahu "memalukan" dan mengatakan Zionis Israel, yang didukung oleh beberapa negara semakin berani dan sedang mengejar kebijakan ofensifnya serta tengah berubah menjadi rezim rasis dan apartheid. Jika seluruh umat (Islam) bereaksi, maka rencana, kebijakan dan kesombongan AS dan Zionis Israel tidak akan sampai ke sini.

Ketiga, para peserta dalam sidang luar biasa Jeddah menyatakan bahwa tindakan dan pernyataan para pejabat Zionis Israel tentang daerah-daerah milik warga Palestina melanggar resolusi Dewan Keamanan dan penting bahwa Dewan Keamanan perlu mengambil tindakan serius. Yousef bin Ahmed al-Othaimeen, Sekjen OKI mengatakan, "Tindakan rezim Zionis melanggar resolusi Dewan Keamanan dan pertemuan OKI mencerminkan sentralitas masalah Palestina bagi dunia Islam."

Keempat, konsensus negara-negara Islam di Jeddah dapat menghambat setidaknya beberapa negara Arab yang ingin menormalkan hubungan dengan rezim Zionis, sementara pada saat yang sama menghentikan proses tersebut.

Poin kelima dan terakhir adalah bahwa pengaruh kebijakan negara-negara Islam terhadap rezim Zionis tergantung pada konversi kebijakan yang diumumkan menjadi kebijakan tindakan. Meskipun secara verbal mengutuk kejahatan rezim Zionis adalah langkah yang perlu, tetapi itu tidak cukup karena rezim penjajah ini telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka mengabaikan kecaman verbal. Pada saat yang sama, sekalipun pandangan menteri luar negeri Turki menyebut pernyataan Netanyahu menjelang pemilu legislatif rezim Zionis adalah konsumsi domestik merupakan pandangan yang benar, tapi kesalahan pernyataan Netanyahu dan pelestarian integritas wilayah Palestina memerlukan konsensus praktis negara-negara Islam terhadap rezim Zionis.