AS dan Penjarahan Minyak Suriah
Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada hari Senin (28/10/2019), mengklaim bahwa kehadiran pasukan AS di Suriah bertujuan untuk melindungi ladang minyak negara itu, karena kami tidak ingin ladang minyak kembali jatuh ke tangan Daesh.
Suriah berperang dengan teroris internasional sejak 2011. Pemerintah Damaskus juga menghadapi tekanan asing yang paling berat terutama dari arah Washington dan Uni Eropa. Mereka memblokir sumber keuangan Suriah terutama pendapatan minyak.
AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi atas sektor minyak Suriah sehingga tidak bisa menikmati pendapatan minyaknya.
Berdasarkan data Kementerian Perminyakan Suriah, produksi rata-rata minyak mereka sebelum pecahnya perang 2011 mencapai 385 ribu barel per hari, di mana 150 barel dari jumlah itu diekspor ke luar negeri dan sisanya dipakai untuk konsumsi di dalam negeri.
Industri minyak Suriah menanggung kerugian yang sangat besar akibat sanksi AS dan Uni Eropa. Sejak pecahnya perang 2011 sampai Juli 2019, kerugian langsung dan tidak langsung yang diderita oleh Kementerian Perminyakan Suriah mencapai hampir 82 miliar dolar. Kerugian langsung sebesar 17 miliar dolar dan kerugian tidak langsung akibat kehilangan pendapatan mencapai 65 miliar dolar.
Sejak krisis dimulai, langkah pertama yang diambil AS dan Uni Eropa adalah memblokir akses pemerintah Suriah ke pendapatan minyaknya. Pemerintah AS juga mengambil langkah kedua yaitu menguasai ladang minyak Suriah.
AS kemudian menyelundupkan minyak Suriah khususnya di Provinsi Deir Ezzor. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan badan-badan pemerintah AS telah menyelundupkan minyak Suriah dan mereka memperoleh pemasukan lebih dari 30 juta dolar dari penyelundupan minyak Suriah.
Presiden Donald Trump baru-baru ini mengatakan, hanya sedikit dari pasukan AS dipertahankan di daerah-daerah penghasil minyak Suriah untuk melindunginya. “Kami akan membuat keputusan di masa depan tentang bagaimana berurusan dengan minyak Suriah.”
Meskipun AS mengaku ingin melindungi sumur minyak Suriah agar tidak jatuh ke tangan Daesh, namun Benjamin Hart dalam artikelnya di New York Magazine menulis, “Prioritas pertama kebijakan pemerintahan Trump di Suriah adalah menyita dan menguasai sumber-sumber minyak negara Arab itu.”
Igor Konashenkov menuturkan bahwa apa yang dilakukan Washington saat ini di Suriah adalah mengontrol langsung ladang minyak di timur Suriah. “Kegiatan ini adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional,” tegasnya.
Pada dasarnya, AS sedang memainkan peran sebagai perampok internasional di Suriah. (RM)
