Transformasi Asia Barat 14 Maret 2020

Transformasi Asia Barat selama beberapa hari terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai posisi Arab Saudi sebagai importir senjata terbesar kedua di dunia.

Selain itu, upaya AS- Zionis untuk mengubah identitas al-Quds akan gagal, Hamas mengecam penangkapan tokoh Palestina di Arab Saudi, Al-Houthi menyatakan bahwa AS bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Yaman, KTT G20 di Arab Saudi ditunda karena khawatir corona, dan Hizbullah mendukung langkah ekonomi kabinet baru Lebanon.

Saudi, Importir Senjata Terbesar Kedua di Dunia

Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) dalam laporan terbarunya menempatkan Arab Saudi sebagai importir senjata dan alutsista terbesar kedua di dunia setelah India dengan tingkat pertumbuhan dari 2015 hingga 2019 sebesar 130 persen.

Naiknya Salman bin Abdul Aziz di pucuk kekuasaan Arab Saudi mengubah arah kebijakan luar negeri negara Arab ini dari konservatisme menuju kebijakan agresif. Indikasinya terlihat dari perang lima tahun yang dilancarkan terhadap Yaman serta pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran dan Qatar. Oleh karena itu, kebijakan agresif ini menjadi salah satu alasan utama peningkatan impor senjata 130 persen Arab Saudi selama lima tahun terakhir.

Selain itu, Raja Salman dan putranya, Mohammed bin Salman yang memegang kendali kekuasaan Arab Saudi sejak Januari 2015 masih percaya bahwa gudang senjata adalah sumber kekuatan yang paling penting.

Poin lainnya menyangkut negara-negara yang mengekspor senjata ke Arab Saudi. Menurut laporan SPIRI, Amerika Serikat memasok 73 persen dan Inggris 13 persen dari senjata yang dibutuhkan Arab Saudi selama lima tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai pendorong utama kebijakan luar negeri agresif Arab Saudi.

Faktanya, kepentingan pemerintah AS berlindung di balik kebijakan luar negeri yang agresif. Bahkan, Presiden AS Donald Trump secara eksplisit menyebut Arab Saudi sebagai "sapi perahannya". Tidak heran jika Gedung Putih mengabaikan pembunuhan mengerikan terhadap mantan jurnalis AS Jamal Khashoggi yang melibatkan putera mahkota Mohammed bin Salman. Dengan demikian, Washington menjual senjata dan alutsista ke Riyadh dengan kompensasi Raja Salman dan putranya mendapatkan perlindungan politik dari AS demi melanggengkan kekuasaannya.

Titik penting dari masalah ini mengenai tindakan apa saja akan dilakukan Raja Salman dan puteranya demi mendapatkan dukungan dari Gedung Putih, meskipun harus mengorbankan kepentingan nasionalnya sendiri. Siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakannya akan disingkirkan. Raja Saudi hari Kamis, 5 Maret 2020, mengeluarkan dekrit yang memberhentikan Mohammed al-Tuwaijri, dari jabatan menteri perencanaan dan ekonomi negara itu.

Palestina: Upaya AS- Zionis untuk Ubah Identitas al-Quds akan Gagal

Juru bicara Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) Hazem Qassem mengatakan, upaya Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel untuk mengubah identitas kota al-Quds tidak akan berhasil.

"Langkah Kementerian Luar Negeri AS untuk menerapkan istilah "warga negara non-Israel" bagi warga Palestina yang tinggal di al-Quds adalah kejahatan baru negara tersebut terhadap hak rakyat Palestina," kata Hazem Qassem seperti dilansir kantor berita Mehr, Jumat (13/3/2020).

Dia menambahkan, posisi dan kebijakan agresif AS yang tertuang dalam "Kesepakatan Abad" merupakan bagian kejahatan besar negara ini terhadap rakyat Palestina, di mana ini adalah pelayanan penuh kepada rezim Zionis.

Kemenlu AS dalam laporan tahunnya terkait situasi HAM di dunia yang disampaikan pada hari Rabu menyebutkan bahwa warga Palestina yang tinggal di al-Qud Timur akan disebut sebagai "penduduk non-Israel".

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967.

Hamas Kecam Penangkapan Tokoh Palestina di Arab Saudi

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas mengecam berlanjutnya penahanan sejumlah tokoh Palestina dan pengadilan terhadap mereka di Arab Saudi.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassim Minggu malam dalam wawancara dengan televisi Almayadeen mengatakan, Arab Saudi harus membebaskan para tokoh Palestina yang ditahan, bukan sebaiknya diadili.

"Mereka  adalah tokoh nasional yang bernilai bagi Palestina," ujar Jubir Hamas.

Juru bicara Hamas menekankan bahwa negara-negara Muslim harus memperkuat perjuangan Palestina dan bukan sebaliknya merusak perlawanannya.

Abdulmajed al-Khadri, saudara laki-laki Mohammed Saleh al-Khadri, seorang tokoh Hamas yang ditahan di Arab Saudi, mengatakan bahwa negara Arab ini baru saja memulai pengadilan terhadap warga Palestina, Yordania dan Saudi.

Sebelumnya, anggota senior Hamas Sami Abu Zuhri mengumumkan bahwa enam puluh warga Palestina saat ini ditahan di Arab Saudi, dan beberapa dari mereka adalah anggota gerakan Hamas atau pendukungnya.

Komite Nasional Tahanan Palestina juga meminta pemerintah Saudi segera membebaskan tahanan Palestina dan mengakhiri kebijakan  isolasi sel dan penyiksaan terhadap para tahanan.

Abu Rudeineh: Keputusan AS tidak akan Mengubah Sejarah Palestina

Juru bicara Otorita Ramallah Palestina, Nabil Abu Rudeineh mengatakan pemerintah AS sedang melakukan upaya sia-sia untuk menerapkan prakarsa yang sudah mati, Kesepakatan Abad.

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan pemerintah AS yang mengubah sebutan untuk warga Palestina yang tinggal di Timur Quds dari penduduk Palestina menjadi "warga Arab" atau "warga non-Israel."

"Setiap upaya untuk mengubah sejarah dan kebenaran, tidak akan menghasilkan legitimasi apapun dan tidak akan mengubah sejarah rakyat Palestina," tegas Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Kamis (12/3/2020).

"Hukum dan resolusi internasional yang semuanya menekankan bahwa Quds adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki, tidak boleh dilanggar," tambahnya.

Menurut Abu Rudeineh, upaya sia-sia yang dilakukan oleh pemerintah AS tidak akan membawa perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi siapa pun.

Yang jelas, lanjutnya, rakyat Palestina mampu mengalahkan konspirasi ini, sama seperti mereka menggagalkan konspirasi-konspirasi Amerika dan Israel sebelum ini.

Departemen Luar Negeri AS dalam laporan tahunan tentang situasi Hak Asasi Manusia menyatakan warga Palestina di Timur Quds tidak akan lagi disebut sebagai warga Palestina, tapi sebagai warga Arab atau warga non-Israel.

Al-Houthi: AS Bertanggung Jawab Atas Pembantaian Rakyat Yaman

Ketua Komite Tinggi Revolusi Yaman, Mohammad Ali al-Houthi menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Yaman dan pengepungan mereka.

Ali al-Houthi dalam sebuah tweet, Rabu (11/3/2020) menulis, "AS membunuh rakyat Yaman dan mengepung mereka dengan senjata tempurnya."

"Bantuan AS kepada rezim Arab Saudi adalah sebuah tindakan agresi dan kejahatan besar," tegasnya.

Whistleblower Saudi dan aktivis Twitter, Mujtahid melaporkan bahwa 110 tentara AS ditempatkan di pantai Balhaf di Provinsi Shabwah, Yaman. Mereka membawa 10 helikoper Apache, 30 kendaraan tempur, dan 4 sistem pertahanan rudal Patriot.

Kelompok al-Houthi juga menganggap Arab Saudi dan AS bertanggung jawab atas pencemaran perairan Yaman.

"Apa yang terjadi di pantai wilayah Yaman Selatan adalah keberadaan pencemaran bahan kimia dan biologis. Insiden ini terjadi setelah kapal-kapal Amerika memasuki perairan Yaman," tambahnya.

Ketua Badan Pengawasan Perikanan Yaman, Mohammad Abbas al-Faqih mengatakan kematian massal ikan di pantai Aden adalah indikasi dari pencemaran bahan kimia.

Khawatir Corona, KTT G20 di Arab Saudi Ditunda

Pertemuan para menteri pertanian dan air G20 di Arab Saudi ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut karena wabah Corona.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (11/3/2020), pertemuan para menteri pertanian dan air G20 dijadwalkan berlangsung pada 17-19 Maret di Arab Saudi.

Saudi adalah negara pertama di wilayah Asia Barat yang tertular virus Corona, tapi rezim Al Saud berupaya menutupi kasus tersebut.

Negara itu memiliki hubungan perdagangan yang besar dengan negara-negara Asia Timur termasuk Cina, namun Riyadh menjadikan isu Corona sebagai alat politik untuk melawan Tehran.

Hizbullah Dukung Langkah Ekonomi Kabinet Baru Lebanon

Wakil kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Sheikh Ali Damoush menyambut keputusan pemerintah Lebanon untuk menangguhkan pembayaran utang dan menyerukan persatuan nasional untuk mengatasi krisis yang melanda negara Arab ini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab hari Sabtu mengumumkan rencana untuk menangguhkan pembayaran utang kepada perusahaan-perusahaan asing demi memusatkan pemulihan kondisi perekonomian nasionalnya.

"Keputusan pemerintah itu lebih sedikit kerugiannya daripada melunasi hutang karena gagal menyediakan likuiditas akan menyebabkan kebangkrutan. Sementara meminjam dari Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki konsekuensi harus mematuhi persyaratannya,"  ujar Sheikh Damoush dilansir televisi Al-Manar hari Minggu.

IMF memberikan persyaratan bagi pemerintah Lebanon jika menerima pinjamannya, dengan menyerukan pajak 20 persen dan melakukan privatisasi perusahaan nasional, padahal kondisi perekonomian sedang menghadapi masalah serius.

Sheikh Naim Qassim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah baru-baru ini juga menyampaikan penentangan terhadap persyaratan IMF dalam membantu memberikan pinjaman kepada pemerintah Lebanon.

Lebanon memiliki utang luar negeri dan publik sebesar 2 miliar dolar, dari jumlah tersebut sebanyak 30 juta dolar dalam bentuk utang dan surat berharga dalam mata uang  euro dan pound yang harus dibayar pada bulan Maret, April dan Juni tahun ini, tetapi pemerintah Lebanon tidak mampu membayarnya.(PH)