Al-Houthi: Gencatan Senjata Nyata di Yaman Harus Disetujui PBB

Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman mengatakan, komitmen para agresor ke Yaman untuk menciptakan gencatan senjata harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Menanggapi permintaan dari Martin Griffiths, utusan khusus PBB untuk Yaman agar menerima gencatan senjata, Yaman menekankan perlunya menciptakan perdamaian, ungkap Mohammed Ali al-Houthi, Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman. Demikian dilaporkan FNA hari Minggu (12/04/2020).

Tiga hari setelah pengumuman gencatan senjata yang diklaim di Yaman, utusan khusus PBB untuk Yaman menawarkan proposal perdamaian baru kepada Ansarullah dan pemerintah yang mengundurkan diri "Abdrabbuh Mansur Hadi".

Martin Griffiths mengatakan, proposal baru tersebut mencakup tiga klausul untuk menetapkan gencatan senjata di seluruh Yaman, mengadopsi serangkaian keputusan ekonomi dan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan warga Yaman dan mendukung Yaman untuk menangani krisis wabah virus Corona, serta segera dimulainya kembali proses politik.

Proposal Griffiths yang baru ini ditawarkan ketika tiga hari lalu koalisi agresor Saudi mengumumkan gencatan senjata dua minggu dengan dalih memerangi penyebaran virus Corona, tetapi gencatan senjata telah berulang kali dilanggar oleh koalisi ini.

Rakyat Yaman melihat pengumuman koalisi Saudi tentang gencatan senjata sebagai taktik Arab Saudi untuk mengulur waktu guna membangun kembali pasukannya.

Arab Saudi, dengan dukungan UEA, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, telah secara agresif menginvasi Yaman sejak Maret 2015 dan mengepungnya melalui darat, laut dan udara.

Perang yang dlancarkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan lebih dari 16.000 Yaman, melukai puluhan ribu orang dan membuat jutaan warga Yaman mengungsi.