Tantangan Pembentukan Kabinet Baru Lebanon
Sekitar sepekan setelah Hassan Diab mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Lebanon, muncul dua pandangan tentang model pemerintahan masa depan. Satu pandangan menekankan pembentukan pemerintahan netral, dan yang lainnya menekankan pembentukan pemerintahan sipil di Lebanon.
Untuk kedua kalinya di tahun 2020, Lebanon kembali menghadapi negosiasi antarfaksi politik untuk mencalonkan perdana menteri. Negosiasi pertama menghasilkan pembentukan pemerintahan Hassan Diab pada Januari 2020, yang berlangsung kurang dari tujuh bulan, tapi akhirnya dia mengundurkan diri. Kegagalan kabinet Diab menjadikan beberapa kalangan percaya bahwa Lebanon perlu membentuk pemerintahan yang netral.
Pemerintah netral dikemukakan Amerika Serikat dan Prancis bersama para pendukungnnya di Lebanon. Dalam kunjungan ke reruntuhan akibat ledakan di pelabuhan Beirut, Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Eropa dan Eurasia, David Hale mengatakan bahwa keluarnya Lebanon dari krisis keuangan dan ekonomi hanya akan dicapai melalui pembentukan pemerintahan teknokrat yang independen. Pada kunjungannya ke Lebanon, 6 Agustus 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyerukan pemerintah yang netral dan independen. Gagasan itu juga sebelumnya diusung Uskup Agung Kristen Maronit Lebanon.
Tapi masalahnya, gagasan ini sulit dijalankan, dan tidak bisa mengakomodasi kepentingan Lebanon. Pasalnya, gagasan ini tidak bisa dijalankan, karena struktur kekuasaan di Lebanon yang cenderung sektarian dan tidak memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang netral, karena pemegang kendali kekuasaan tidak bisa bersikap netral.
Tidak terakomodasinya kepentingan faksi-faksi politik Lebanon menimbulkan tekanan terhadap pemerintah, sebagaimana nasib kabinet Diab yang akhirnya bubar. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrullah, sebagai salah satu penentang utama pandangan ini menganggap pembentukan pemerintah netral di Lebanon sebagai buang-buang waktu saja.
Pandangan lain mengedepankan pembentukan pemerintahan sipil dengan pendekatan rekonsiliasi nasional. Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri dan Menteri Pertahanan Lebanon Zeina Akar termasuk di antara mereka yang mengemukakan gagasan itu. Nabih Berri menggambarkan pembentukan pemerintahan sipil sebagai satu-satunya jalan keluar untuk Lebanon. Pemerintahan sipil adalah pemerintahan inklusif yang merangkul semua kelompok dan tidak dipengaruhi oleh kecenderungan sektarian. Pemerintahan sipil yang diusung Nabih Berri bisa disebut sebagai pemerintahan persatuan nasional.
Pembentukan pemerintahan sipil merupakan ide yang baik untuk Lebanon, tetapi syarat untuk realisasinya harus menerima hasil pemilu parlemen dan peralihan kekuasaan Lebanon dari orang-orang yang tidak memiliki pandangan nasionalis dan cenderung mengikuti dikte asing kepada orang-orang yang tulus berjuang untuk bangsa dan negaranya.
Para pakar independen memandang Hassan Diab sebagai salah satu dari sedikit perdana menteri Lebanon yang jauh dari kecenderungan sektarian, dan bertekad untuk memerangi korupsi di negaranya. Tetapi problematikanya ia menghadapi tekanan dan sabotase yang meluas dari sebagian faksi politik, sehingga menyebabkan pengunduran dirinya.
Masalahnya, orang-orang yang dinominasikan untuk mengisi jabatan Perdana Menteri dalam sepekan terakhir, seperti Saad Al-Hariri, tidak memiliki kekuatan dan keinginan untuk membentuk pemerintahan sipil di Lebanon. Sebab mereka tidak memerintah di negara ini berdasarkan kondisi dan kenyataan internal, tetapi berusaha menerapkan resep yang didiktekan kekuatan regional dan supra-regional. Tentu saja korban utama dari situasi ini adalah rakyat Lebanon, yang menghadapi banyak masalah, terutama di bidang ekonomi.(PH)
