Tatanan Baru Timteng Pasca Perjanjian dengan Rezim Zionis
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam pidato yang disampaikan pada KTT ke-75 Majelis Umum PBB mengecam tindakan rezim Zionis terhadap Palestina dan menyerukan aksi komunitas internasional menghadapi sikap keras kepala Israel.
Kesepakatan antara Bahrain dan UEA dengan rezim Zionis yang ditandatangani di Gedung Putih pada 15 September 2020 dikecam oleh beberapa negara Arab. Namun, posisi Emir Qatar yang diungkapkan dalam pertemuan Majelis Umum PBB dapat dianggap sebagai salah satu yang paling tegas dibandingkan negara Arab lainnya.
Emir Qatar mengkritik ketidakadilan perjanjian tersebut, karena berlangsung di tengah kegagalan mengakhiri blokade Jalur Gaza dan pelanggaran terhadap resolusi internasional yang dilakukan Israel. Sheikh Tamim juga menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel terhadap Palestina dalam jangka waktu tertentu dan pembentukan negara merdeka Palestina dengan ibu kota Baitul Maqdis, serta keluarnya agresor Israel dari semua wilayah pendudukan. Pada saat yang sama, ia juga meminta masyarakat internasional demi memenuhi tanggung jawabnya dan mengambil langkah serius untuk mengakhiri blokade Jalur Gaza.
Posisi Emir Qatar ini mengandung beberapa poin penting.
Pertama, hal ini menunjukkan berlanjutnya perpecahan di dunia Arab. Sebelum perjanjian tersebut, Dewan Kerja Sama Teluk (P-GCC) mengalami keretakan serius antarsesama anggotanya sejak Juni 2017, ketika Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tapi Oman dan Kuwait justru berpihak pada Doha. Arab Saudi, UEA, dan Bahrain memblokade Qatar sejak 2017, dan Emir Qatar menggunakan mimbar Majelis Umum PBB untuk mengkritik langkah Abu Dhabi dan Manama dengan lampu hijau Riyadh, menjalin perjanjian kompromis dengan Tel Aviv.
Kedua, pernyataan Emir Qatar menunjukkan bahwa kesepakatan kompromi tersebut justru memperlebar keretakan di dunia Arab. Tidak ada sikap bersama di dunia Arab dalam menyikapi perjanjian dengan Israel, karena beberapa negara menyambut dan pihak lain menentangnya. Posisi Sheikh Tamim di Majelis Umum PBB menunjukkan bahwa perjanjian ini telah memperlebar jurang yang curam di dunia Arab.
Statemen Emir Qatar sangat kontras dengan pernyataan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz. pada saat Raja Salman mengklaim Iran sebagai penyebab ketidakstabilan di kawasan Asia Barat, Sheikh Tamim justru menyalahkan rezim Zionis dan beberapa negara Arab sebagai mengobar instabilitas dan ketegangan di kawasan tersebut. Contoh dari pandangan Emir Qatar ini mengenai blokade terhadap Qatar dan penjegalan pembentukan negara merdeka Palestina dengan ibu kota Baitul Maqdis.
Ucapan Emir Qatar juga membawa pesan strategis bahwa blok baru sedang terbentuk di Timur Tengah. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tatanan keamanan dan politik baru sedang dibentuk di kawasan Asia Barat sebagai hasil dari perjanjian kompromi antara sejumlah negara Arab dengan rezim Zionis. Qatar, Turki dan Republik Islam Iran berada dalam satu blok, dan beberapa negara Arab berada di blok lain bersama Israel.(PH)
