Di Balik Ledakan Berdarah Baghdad

Ledakan bom bunuh diri terjadi hari Kamis (21/1/2021) di ibu kota Irak, Baghdad yang menewaskan sedikitnya 35 orang, dan melukai 110 lainnya.

Kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas ledakan kemarin. Dengan demikian, ledakan tersebut menunjukkan bahwa sisa-sisa milisi Daesh masih menjadi ancaman serius bagi Irak, dan kemungkinan akan mengulang kembali aksinya.

Analis Irak, Salim Shakoor menanggapi serangan teroris bagh dengan mengatakan bahwa aksi pemboman teroris telah berhenti selama empat tahun. Pada saat yang sama, salah satu duta besar negara-negara Teluk Persia ketika itu mengungkapkan bahwa perimbangan kekuatan telah berubah. Lalu, apakah yang dimaksud perubahan perimbangan kekuatan tersebut  berkaitan dengan kondisi sebelumnya ketika berada dalam cengkeraman Daesh, dan kini ledakan teroris berupaya mengembalikan kondisi demikian?"

Di sisi lain, aksi pemboman Baghdad menunjukkan keretakan antarlembaga resmi Irak. Brigjen Yahya Rasoul, juru bicara komando angkatan bersenjata Irak mengatakan dua pembom bunuh diri menyerang ketika pasukan keamanan sedang mengejar dua pembom bunuh diri.

Tapi kementerian dalam negeri Irak mengatakan, pelaku bom bunuh diri pertama mengaku sakit dan orang-orang berkumpul di sekitarnya, dan ia kemudian meledakkan dirinya. Tetapi pelaku bom bunuh diri kedua meledakan dirinya  di antara kerumunan orang-orang.

Masalah lainnya mengenai eksploitasi politik yang dilakukan sejumlah tokoh politik Irak dari kasus serangan teroris Baghdad. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein yang selalu percaya bahwa negaranya dipengaruhi oleh persaingan regional, mengatakan bahwa ledakan bom bunuh diri di Baghdad sebagai hasil dari ketegangan regional yang terus berlanjut dan mempengaruhi situasi internal Irak.

Menteri luar negeri Irak menekankan, ketika Daesh masih bercokol kuat di berbagai wilayah Irak, Baghdad tidak dapat menghadapinya sendirian dan membutuhkan dukungan asing. Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi juga mengatakan pemboman di Baghdad menunjukkan bahwa Irak sendiri tidak dapat memerangi terorisme.

Statemen pejabat tinggi Irak ini terkait langsung dengan penarikan pasukan AS dari Irak. pemerintah pusat Baghdad menolak masalah ini dan tidak mengambil tindakan serius sejak 5 Januari 2020, ketika RUU tersebut disetujui oleh parlemen Irak.

Kini, hanya sehari setelah Joe Biden menjabat di Amerika Serikat, Mustafa al-Kadhimi dan Fuad Hussein telah menyampaikan pesan kepada pemerintahan baru AS yang baru bahwa mereka menginginkan pasukan AS berada di Irak.

Reaksi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Irak menunjukkan tidak adanya konsensus di dalam negeri tentang strategi keamanan nasionalnya sendiri yang masih bertumpu pada kekuatan asing. Berbeda dengan sikap Al-Kadhimi dan Fuad Hussein, Faleh al-Fayadh, komandan Al Hashd Al-Shaabi yang merupakan bagian dari struktur keamanan resmi Irak, dan beberapa kelompok perlawanan lainnya menekankan perlunya penguatan internal dalam melawan terorisme di Irak dan tidak bergantung pada pasukan asing.

Pada akhirnya, ledakan bom bunuh diri di Baghdad terjadi pada saat tokoh dan kelompok politik Irak berkampanye untuk pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung pada 6 Juni 2021, tetapi ditunda hingga Oktober 2021 oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah Al-Kadhimi.

Meski ada banyak celah keamanan di Irak, terfokusnya perhatian nasional terhadap kampanye pemilu memberi ruang bagi para penyintas Daesh untuk melancarkan ledakan mengerikan di Baghdad. Dalam hal ini, Hassan al-Kaabi, wakil ketua pertama parlemen Irak mengaitkan ledakan itu dengan kelemahan dan kekurangan lembaga keamanan dan langkah-langkah pencegahannya.(PH)