Mengapa Al-Hariri Meminta Bantuan Asing untuk Pembentukan Kabinet Lebanon ?

Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri tiba di Doha pada Rabu (17/2/2021) untuk menemui Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman.

Al-Hariri memulai fase baru lawatan luar negerinya sejak Desember 2020 dengan mengunjungi UEA. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Turki pada Januari 2021 dan meneruskan ke Mesir dan Qatar pada Februari.

Lawatan tersebut dilakukan di saat kabinet baru Lebanon hingga kini masih belum terbentuk. Meskipun dia memenangkan mosi percaya di parlemen untuk menjadi perdana menteri, tapi belum berhasil menjalankan tugasnya setelah berlalu beberapa bulan.

Tampaknya tujuan terpenting dari perjalanan luar negeri ini untuk menginternasionalkan masalah pembentukan kabinet di Lebanon. Masalah yang memicu kritik dari Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah dalam pidatonya pada Selasa malam.

Sayid Nasrullah menilai langkah Al-Hariri justru akan memperumit masalah Lebanon, bahkan menyeret negara ini ke pendudukan baru. "Kami memandang idenya yang mengharapkan bantuan dari pihak asing untuk melawan kekuatan lain di dalam negeri, sebagai bentuk dari pendudukan baru dan bertentangan dengan kedaulatan negara ini," kata Nasrallah.

Al-Hariri ditunjuk untuk membentuk kabinet baru Lebanon pada Oktober 2020. Namun setelah empat bulan berlalu, bukan hanya tidak ada kemajuan signifikan, bahkan sepertinya proses pembentukan kabinet akan memakan waktu lebih lama. Kepala Gerakan Mustaqbal ini sedang mencari bantuan dari negara-negara Arab dan Turki untuk membentuk kabinet baru.

Dukungan yang diharapkan Al Hariri dari para pemimpin negara yang dikunjunginya kali ini bisa berupa permintaan dari para pemimpin negara-negara tersebut untuk berbicara dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, ataupun menerima bantuan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan posisi tawarnya di Lebanon.

Dalam hal ini, sumber berita melaporkan inisiatif Qatar untuk menjadi penengah antara kelompok Lebanon di Doha. Sebelumnya, Qatar juga menjadi mediator antarfaksi Lebanon pada 2008 setelah meningkatnya perselisihan dan berujung bentrokan di Lebanon. Namun, internasionalisasi pembentukan kabinet di Lebanon tampaknya tidak menjadi prestasi bagi Al-Hariri dan pendukungnya.

Kendala tidak terbentuknya kabinet Lebanon adalah perselisihan internal. Meskipun ada campur tangan asing, terutama dari negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA, tapi perselisihan dua arus besar Lebanon sumber masalah utama tidak terbentuknya kabinet Lebanon, dan Al-Hariri sendiri merupakan salah satu dari masalahnya. 

Gagasan yang dikemukakan Saad al-Hariri dengan dukungan sejumlah aktor asing menekankan pada pembentukan kabinet teknokratis dan lintas partai. Ia meyakini sistem kuota politik di Lebanon merupakan tantangan terbesarnya.

Sebaliknya, pandangan lain yang dikemukakan oleh Presiden Lebanon Michel Aoun dan Hizbullah menentang usulan tersebut. Alasan utamanya karena sisten pemerintahan teknokratis tidak kompatibel dengan struktur kekuasaan di Lebanon. Selain itu, posisi Al-Hariri saat ini sebagai perdana menteri yang berangkat dari pilihan sektarian juga bertentangan dengan usulannya sendiri.

Sementara itu, faktor lain yang menentang pembentukan pemerintahan teknokratis adalah ketidakpercayaan terhadap tokoh dan kelompok Lebanon. Koalisi Perlawanan memahami bahwa desakan pemerintah teknokratis adalah rencana untuk menghilangkan atau mengurangi posisi gerakan perlawanan dalam struktur kekuasaan Lebanon, sebuah isu yang diupayakan oleh Arab Saudi, UEA, Israel dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Michel Aoun dan Hizbullah serta sekutu pendukungnya menekankan pemerintahan persatuan nasional dalam menghadapi usulan pemerintahan teknokratis.

Melihat situasi ini, tampaknya perjalanan al-Hariri ke luar negeri dan internasionalisasi kabinetnya tidak akan mengakhiri kebuntuan politik di Lebanon.(PH)