HRW Minta Biden Hentikan Penjualan Senjata ke Negara Pelanggar HAM

Human Rights Watch (HRW) meminta pemerintah Joe Biden menghentikan penjualan senjata kepada pemerintah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk Mesir dan rezim Zionis Israel.

Wakil HRW di Washington, Elisa Epstein di sebuah artikel yang dimuat di Koran Washington Post mengisyaratkan pemerintah Biden di bulan Juni mengirim informasi kepada DPR bahwa pemerintahannya berencana menjual senjata kepada Filipina senilai 2,5 miliar dolar. Ia mengingatkan kontrak ini bertentangan dengan komitmen Biden dan Menlu Antony Blinken bahwa pemerintah baru akan mencantumkan isu HAM di kebijakan luar negeri Amerika.

"Dengan jelas dapat dikatakan bahwa pemerintah Biden berencana menjual senjata kepada tiga pelanggar HAM, yakni Filipina, Mesir dan Israel. Padahal ia berkomitmen menjadikan HAM sebagai isu utama kebijakan luar negerinya," papar Epstein.

Ini bukan pertama kalinya Biden di pemerintahannya yang tak belangsung lama ini mendapat kritikan dan protes karena rencana penjualan senjata.

Pada Februati 2021, Washington meratifikasi kontrak penjualan rudal senilai 197 juta dolar kepada Mesir.

Di bulan Mei, AS juga mengesahkan penjualan senjata berpemandu presisi senilai 735 juta dolar kepada Israel selama serangan terbaru rezim ini ke Jalur Gaza.

Sementara senjata-senjata ini yang sebelumnya diberikan kepada Israel juga dimanfaatkan dalam serangan sadis rezim ini terhadap warga tak berdosa Gaza dan perusakan infrastruktur serta rumah warga Palestina.

Penjualan senjata Amerika kepada Israel berkaitan dengan Joint Direct Attack Munitions=JDAM, dan Dumb yang mengubah bom-bom biasa menjadi bom presisi.

Israel, yang telah membeli sejumlah besar peralatan ini di masa lalu, telah secara terbuka menyatakan bahwa serangan udara di Gaza dilakukan dengan amunisi berpemandu.

Sementara itu, anggota DPR AS dari kubu Demokrat seraya memprotes pengeluaran ijin penjualan senjata cerdas kepada Tel Aviv menyatakan hal ini akan membuat semakin besar pembantaian warga Palestina.

Ilhan Omar, wakil Demokrat di DPR AS mengatakan, penandatanganan kontrak senjata pemerintah Biden dengan Israel senilai 735 juta dolar sangat memalukan dan mengindikasikan lampu hijau bagi Israel untuk mengobarkan ketegangan.

Meski HRW di statemen kritikannya sekedar menyebutkan sejumlah negara dan pemerintah yang memiliki catatan buruk di bidang HAM dan Biden menjual senjata kepada mereka, tapi yang patut diperhatikan di kasus ini adalah berlanjutnya penjualan senjata kepada negara-negara seperti Arab Saudi yang tercatat sebagai negara terburuk di bidang pelanggaran HAM.

Meski ada klaim dari pemerintah Biden terkait peninjauan ulang di hubungan Washington dan Riyadh serta langkah-langkah lebih keras terhadap Arab Saudi termasuk di bidang penjualan senjata, namun kepentingan jangka panjang dan geopoiltik Amerika di Asia Barat mendorong pemerintah Biden secara bertahap mengubah sikapnya terhadap Riyadh serta pertimbangan politik, ekonomi dan strategis secara praktis mendorong pemerintah Biden perlahan-lahan menghidupkan kembali hubungan tradisional Washington dan Riyadh termasuk di bidang penjualan senjata.

Meski pemerintah Biden menghentikan sementara pengiriman senjata ke Riyadh karena berlanjutnya perang zalim Arab Saudi di Yaman, namun ini dibatasi untuk senjata "ofensif". Oleh karena itu dan dengan alasan berlanjutnya serangan Yaman ke Arab Saudi, pemerintah Biden melanjutkan penguatan lebih besar militer Arab Saudi.

Penarikan sikap keras AS terhadap Arab Saudi yang dilakukan secara diam-diam terjadi ketika Biden saat mengumumkan penangguhan penjualan senjata kepada Arab Saudi menyatakan, "Amerika Serikat tidak pernah menempatkan prinsipnya di balik pintu hanya untuk membeli minyak dan menjual senjata." Namun, janji ini tampaknya terbatas pada penangguhan penjualan senjata ofensif udara-ke-darat.

Kini pemerintah Biden memulai kembali penjualan beragam senjata kepada sekutu regionalnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Faktanya meski ada klaim HAM oleh pemerintah Biden, tapi pertimbangan strategi dan juga kepentingan finansial yang besar AS dari penjualan senjata kepada Arab Saudi mencegah penurunan hubungan dengan negara-negara pelanggar HAM. (MF)