Pemerintahan Koalisi Baru Jerman; Akhir Era Merkel
(last modified Fri, 26 Nov 2021 14:00:22 GMT )
Nov 26, 2021 21:00 Asia/Jakarta
  • Merkel dan penggantinya, Olaf
    Merkel dan penggantinya, Olaf

Tiga Partai Sosial Demokrat, Partai Demokrat Bebas dan Partai Hijau Jerman, di jumpa pers yang digelar di Berlin menyatakan bahwa mereka mencapai kesepakatan final terkait pembentukan pemerintahan koalisi.

Kesepakatan ini diraih setelah perundingan final yang diikuti 21 perwakilan tiga partai tersebut. Koalisi baru merupakan koalisi tiga partai pertama dalam sejarah Jerman.

Kanselir baru Jerman akan dijabat oleh Olaf Scholz, menteri keuangan saat ini dari Partai Sosial Demokrat. Scholz mengatakan bahwa kesepakatan ini mengakhiri era kepemimpinan Angela Merkel yang menjabat selama 16 tahun dan salah satu elit politik terkemuka.

Angela Merkel

Kesepakatan final terkait pembentukan pemerintah baru Jerman merupakan titik awal di sejarah politik terbaru negara ini. Angela Merkel dan partainya, yakni Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) selama 16 tahun memimpin negara Eropa terpenting dan terkuat serta salah satu anggota penting Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Tapi kini diharapkan pemerintah baru Jerman mengambil kebijakan dan orientasi berbeda di bidang urusan dalam dan luar negeri.

Di pemilu umum yang digelar September 2021, Persatuan Partai Kristen yakni  Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Kristen Sosialis (CSU) mengalami kekalahan telak. Sementara Partai Sosial Demokrat (SPD) yang merupakan rival tradisional partai Kristen Jerman, berhasil keluar sebagai pemenang. Dua partai Jerman lainnya yang kini masuk di pemerintahan koalisi, yakni Partai Demokrat Bebas dan Partai Hijau juga berhasil meraih suara signifikan.

Hasilnya adalah Olaf Scholz, pemimpin Partai SPD terlibat perundingan panjang dan rumit dengan pemimpin kedua partai tersebut untuk membentuk pemerintahan baru, yang pada akhirnya dengan kesepakatan ketiga partai ini dibentuk pemerintahan koalisi "Lampu Lalu Lintas" menginat warna dari setiap partai tersebut.

Kesepakatan ini diraih setelah dua bulan perundingan intensif setelah pemilu 26 September tahun ini. Partai Hijau Jerman yang berharap meraih kemenangan lebih besar di pemilu, selain mendapat jatah kemenlu, juga akan diberi saham departemen vital "Kementerian Iklim" serta memimpin kementerian urusan keluarga serta pertanian.

Sementara Partai Sosial Demokrat selain memegang posisi Kanselir, juga akan mendapat jatah kementerian dalam negeri, departemen pertahanan, kementerian pembangunan dan properti, sosial, kesehatan dan kerja sama di pemerintahan koalisi. Adapuan Partai Demokrat Bebas, selain mendapat jatah kementerian keuangan, juga mendapat posisi kementerian transportasi, kehakiman, pendidikan dan riset.

Prioritas pemerintahan baru Jerman adalah isu lingkungan hidup dan kondisi iklim, serta akan menjadi agenda seluruh departemen di pemerintahan ini. Pemerintah baru juga disebutkan akan menaikkan gaji sebesar 12 Euro perjam dan memberi kemudahan baru kepada para migran serta mengijinkan kewarganegaraan ganda. Hal ini sangat penting, khususnya bagi ribuan warga Turki yang berdomisili di Jerman, di mana sebagian dari mereka setelah hidup di Jerman selama puluhan tahun tetap tercatat sebagai warga Turki.

Isu-isu lain, seperti pembangunan perumahan dan pembentukan sistem imigrasi istimewa untuk menarik pekerja terampil, menurunkan usia pemilih menjadi 16 dan bahkan kebebasan untuk menjual ganja, sedang dipertimbangkan oleh pemerintah baru Jerman dan meningkatkan vaksinasi. Jerman saat ini bergulat dengan gelombang Corona terburuk sejak wabah ini meletus.

Namun di bidang kebijakan luar negeri, diharapkan pemerintah aliansi baru Jerman mengejar kebijakan memperkuat Uni Eropa dan meningkatkan solidaritas antara negara anggota organisasi ini.

Hossein Mousavi, pakar politik terkait hal ini mengatakan, seluruh partai politik, kecuali sayap kanan ekstrim Alternatif untuk Jerman (AFD) sepakat bahwa Jerman akan tetap kuat di Uni Eropa.

Adapun di bidang hubungan trans-Atlantik, mengingat pendekatan kritis Partai Sosial Demokrat soal kebijakan Amerika terhadap Eropa serta kritik terbaru atas keputusan Presiden AS Joe Biden, sepertinya tidak ada harapan untuk hubungan hangat antara Berlin dan Jerman. (MF)