Tantangan Pemerintahan Baru Jerman
Parlemen Jerman, yang dikenal sebagai Bundestag, memilih Olaf Scholz sebagai Kanselir baru pada Rabu, 8 Desember. Anggota terkemuka Partai Sosial Demokrat (SPD) ini memenangkan 395 dari total 736 suara di parlemen, menggantikan Angela Merkel, yang telah memimpin Jerman selama 16 tahun.
Lars Haider, seorang analis Jerman mengatakan, Scholz dipilih sebagai Kanselir Jerman yang baru karena punya karakter yang sangat mirip dengan Merkel dan ini menjadi pertimbangannya.
Pemilihan Scholz disepakati setelah tiga partai yaitu Sosial Demokrat, Demokrat Liberal, dan Partai Hijau, melakukan pembicaraan yang ekstensif dan membentuk sebuah koalisi.
Partai Sosial Demokrat memenangkan posisi pertama dalam pemilu parlemen September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Jerman, membentuk pemerintah koalisi yang melibatkan Partai Demokrat Liberal dan Partai Hijau.
Dengan naiknya Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman yang baru, pemerintah koalisi sekarang harus menangani berbagai persoalan di dalam dan luar negeri.
Hal yang mendesak saat ini adalah mengambil tindakan segera dan efektif untuk menangani gelombang baru Corona, yang memiliki jumlah kasus dan korban yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jerman.
Pemerintah koalisi juga mempertimbangkan berbagai kebijakan di dalam negeri sesuai dengan keprihatinan masing-masing dari tiga partai tersebut. Pemerintah akan menaruh perhatian pada tantangan perubahan iklim dan isu lingkungan. Mereka akan membentuk sebuah kementerian dengan wewenang yang luas untuk menyiapkan transisi ekonomi ke era pasca-fosil dan ekonomi digital serta mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan kondisi lingkungan. Kementerian ini kemungkinan besar akan dipimpin oleh seorang politisi dari Partai Hijau.
Di bidang jaminan sosial, akibat dampak buruk wabah Covid-19 terhadap ekonomi dan penghidupan masyarakat Jerman, upah minimum akan naik menjadi 12 euro per jam dan sedikit banyak akan memperbaiki kondisi pendapatan setidaknya 10 juta orang.
Di bidang imigrasi, ketiga partai mencapai kesepakatan tentang program integrasi yang komprehensif dan modern. Kesepakatan ini mendefinisikan Jerman untuk pertama kalinya sebagai masyarakat yang terdiri dari beragam imigran. Program integrasi ini akan memberikan kewarganegaraan kepada orang asing setelah lima tahun tinggal di Jerman.
Di tingkat Eropa, Partai Sosial Demokrat memiliki perhatian khusus pada masalah integrasi Eropa, dan pemerintah koalisi tampaknya akan mencoba untuk menstabilkan Uni Eropa dan melawan tindakan negara-negara seperti, Polandia dan Hongaria.
Dalam hubungannya dengan transatlantik, Kanselir Jerman yang baru memiliki pandangan yang lebih keras dibanding pendahulunya, Angela Merkel. Scholz secara vokal mengkritik keputusan Presiden AS Joe Biden untuk meninggalkan Afghanistan.
Masalah penyebaran senjata nuklir AS di Jerman juga diperkirakan akan ditinjau ulang. NATO ragu apakah Berlin akan tetap menjadi bagian dari perjanjian berbagi nuklir Aliansi atau tidak.
Ada kekhawatiran di Washington dan Brussel bahwa pemerintah baru Berlin akan meminta AS untuk memindahkan bom-bom nuklir dari Jerman. Langkah ini mendapat dukungan dari masyarakat Jerman, tetapi ini akan menciptakan perpecahan di tubuh NATO. (RM)
