Dinamika Asia Tenggara, 5 Maret 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu didominasi isu penting seperti Presidensi G20 jadi Solusi Masalah Iklim dan Ketahanan Energi.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Raja Malaysia puji stabilitas politik negara, Filipina setujui tenaga nuklir gantikan batu bara untuk listrik.

Presidensi G20 jadi Solusi Masalah Iklim dan Ketahanan Energi

Guru Besar Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan Presidensi G20 menjadi suatu kesempatan yang baik untuk membangun dan menumbuhkan optimisme tentang solusi masalah iklim dan penguatan ketahanan energi baik nasional maupun global.

“Sistem energi mengalami transisi yang cepat melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta permintaan global akan energi yang terjangkau, bersih, dan terbarukan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berawi menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber energi terbarukan dan digitalisasi sistem energi menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses transisi energi.

Menurutnya, kerja sama dan kemitraan untuk menjalankan transisi energi yang berkeadilan memerlukan kebijakan energi dan insentif pendanaan yang tepat sesuai dengan konteks kebutuhan dan potensi dari masing-masing negara.

Sementara itu, penguatan kerja sama dan sinergi antarpemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan ekosistem transisi energi yang optimal akan menjadi momentum kebangkitan dan kemandirian industri energi nasional.

“Langkah ini akan menciptakan ekosistem yang dapat menghasilkan kebijakan yang akurat, beradaptasi dengan cepat, disertai dengan langkah strategis dan program kerja yang tepat untuk mewujudkan Indonesia maju,” kata Berawi selaku Co-Chair Science 20 (S20).

Ia menyampaikan bahwa transisi energi menjadi salah satu isu utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat peluncuran Presidensi G20 Indonesia pada Desember 2021.

Melalui forum itu, Indonesia dan negara-negara G20 bisa melakukan aksi nyata dan membuat terobosan besar, sehingga hasil kolaborasi tersebut bisa dirasakan masyarakat dunia.

Berawi berpendapat transisi energi bukan hanya tentang perubahan teknologi pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi juga terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Untuk dapat mengukur seberapa efektif proses transisi energi berlangsung maka semua aspek terkait, harus diperhitungkan dengan tepat. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama, kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam transisi energi di Indonesia," jelasnya.

Selain transisi, lanjut Berawi, ketahanan energi juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kehidupan sebuah negara.

Untuk itu, pemerintah perlu terus berupaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing investasi di sektor energi melalui berbagai kemudahan dan insentif.

Berawi mengungkapkan kebijakan pemerintah akan terus mengarah pada pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih, seperti energi terbarukan serta mendorong konsumsi energi untuk dapat memperhatikan emisi karbon.

Pembangunan terus dilanjutkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi, dan kapasitas daya dukung sumber daya alam.

“Pemerintah seyogyanya akan membuat kebijakan yang mengakomodasi nilai ekonomi karbon yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap, termasuk pengenaan pajak karbon,” pungkas Berawi.

Raja Malaysia Puji Stabilitas Politik Negara

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memuji stabilitas politik di negara ini berkat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara pemerintah federal dan pihak oposisi.

Sultan Abdullah mengemukakan hal itu pada sambutan pembukaan sidang pertama sesi kelima DPR di Kuala Lumpur, Senin.

Dia menyarankan agar anggota parlemen berhenti berpolitik siang dan malam dan fokus pada isu-isu yang mempengaruhi rakyat.

Pihaknya sangat senang dan berterima kasih atas stabilitas politik menyusul kerja sama bi-partisan melalui MoU transformasi dan stabilitas politik yang ditandatangani antara pemerintah dan oposisi.

“Alhamdulillah, saat ini iklim politik lebih stabil untuk menyukseskan agenda pembangunan bangsa untuk kemaslahatan umat dan masa depan bangsa."

Sebagai hasil dari perjanjian ini, ujar dia, amandemen Konstitusi Federal terkait dengan Perjanjian Malaysia 1963 berhasil disetujui oleh lebih dari dua pertiga anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara Desember lalu.

"Kematangan politik seperti itu ditunggu-tunggu oleh semua orang. RUU tersebut memberikan pengakuan terhadap tuntutan dan status khusus Sabah dan Sarawak setelah bergabung dengan Malaysia dalam Konstitusi Federal, sejalan dengan ketentuan MA63 (RUU untuk mengamandemen konstitusi terkait dengan Perjanjian Malaysia 1963), sehingga memperkuat posisi mereka di Federasi Malaysia," katanya.

Malaysia pada 12 Maret 2022 akan melaksanakan Pemilu Negara Bagian (PRN) Johor Bahru untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) yang telah bubar.

Kendati situasi nasional dalam keadaan stabil para tokoh politik mulai saling bertikai di media.

Pertikaian politik terjadi antara mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melawan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Kemudian Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi melawan Muhyiddin Yassin.

Filipina Setujui Tenaga Nuklir Gantikan Batu Bara untuk Listrik

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menandatangani perintah eksekutif untuk memasukkan tenaga nuklir dalam bauran energi negara itu.

Keputusan tersebut menyusul kesiapan otoritas untuk menghentikan secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan setelah upaya sebelumnya gagal karena masalah keamanan.

Perintah 28 Februari yang diumumkan pada Kamis (3/3) dapat menjadi tonggak utama bagi ekonomi yang mengalami pemadaman listrik musiman dan tarif listrik yang tinggi, tetapi akan mengkhawatirkan penentang langkah tersebut.

Diteken tiga bulan sebelum Duterte mengakhiri masa jabatan enam tahun tunggalnya, perintah itu juga mengarahkan panel antarlembaga untuk menyelidiki pembukaan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan (BNPP) yang terbengkalai.

“Pemerintah nasional berkomitmen untuk memasukkan energi tenaga nuklir ke dalam bauran energi negara,” kata perintah itu.

Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi telah mendukung tenaga nuklir dan menyebutnya dapat membantu meringankan masalah pasokan dan biaya tinggi.

Duterte mengatakan tenaga nuklir akan dimanfaatkan sebagai sumber daya beban dasar alternatif yang layak sebab Filipina berupaya untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara untuk membantu mencapai tujuan iklim.

Upaya sebelumnya untuk mewujudkan energi nuklir di Filipina dihentikan lantaran masalah keselamatan, tetapi rencana baru itu didasarkan pada proposal untuk membangkitkan kembali BNPP yang dibangun sebagai tanggapan terhadap krisis energi selama pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.

Rampung pada 1984, pembangkit itu ditinggalkan dua tahun kemudian menyusul penggulingan Marcos dan bencana nuklir Chernobyl yang mematikan.

Sejak 2009, BNPP sudah beroperasi sebagai objek wisata guna membantu biaya pemeliharaannya.

“Pemerintahan Duterte akan segera meninggalkan satu warisan yang buruk dan menyiapkan kita untuk cerita menyeramkan lainnya seperti Chernobyl dan Fukushima,” kata juru kampanye Greenpeace, mengacu kepada bencana-bencana nuklir terburuk di dunia.

Wakil Menteri Energi Gerardo Erguiza Jr mengatakan kerangka peraturan untuk tenaga nuklir masih memerlukan undang-undang dan masa depannya juga bergantung pada agenda pemerintahan selanjutnya.

Putra mendiang diktator, Ferdinand Marcos Jr, yang merupakan calon terdepan dalam pemilihan presiden Mei mendatang, telah mengatakan bahwa ia berencana untuk mengunjungi kembali proyek BNPP, menurut laporan media setempat.