Amerika Tinjauan dari Dalam, 20 Agustus 2022
Perkembangan dan berita di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya pengiriman bantunan senjata Amerika Serikat ke Ukraina.
Departemen Pertahanan AS mengumumkan bantuan senjata baru senilai $775 juta ke Ukraina.
Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial dan bahkan budaya yang luas memasuki bulan keenam, dan negara-negara Barat masih mengirim senjata ke Ukraina.
Sejak awal perang di Ukraina hingga sekarang, negara-negara Barat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok berbagai jenis senjata ringan dan berat, amunisi dan bahan bakar ke Kyiv yang menjadikan konflik di Ukraina terus berkobar.
Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata Barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara itu dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.
Kementerian Pertahanan AS pada hari Jumat (19/8/2022) mengumumkan paket bantuan militer baru ke Ukraina senilai 775 juta dolar, yang mencakup amunisi dan drone.
Menurut Pentagon, paket bantuan militer ini mencakup 15 drone pengintai dan amunisi untuk sistem rudal Hymars.
Selain itu, 1.000 rudal Tow dan 1.000 rudal anti-tank Javelin juga termasuk di dalam paket bantuan tersebut.
Bantuan ini terjadi saat Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan beberapa hari lalu bahwa tentara negara itu menghancurkan gudang amunisi di dekat kota Uman. Menurut laporan, gudang ini adalah tempat penyimpanan rudal Hymars dan Howitzer buatan AS.
Mantan Komandan CENTCOM: Trump dan Biden Penyebab Jatuhnya Pemerintah Afghanistan
Frank McKenzie, mantan komandan CENTCOM menyebut Donald Trump dan Joe Biden harus disalahkan atas jatuhnya pemerintah Kabul, karena keputusan mereka meninggalkan Afghanistan.
Perjanjian Perdamaian Afghanistan atau Doha Qatar Agreement ditandatangani pada 29 Februari 2020 antara Amerika Serikat dan Taliban.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Zalmay Khalilzad, Utusan Khusus AS Urusan Afghanistan, dan para pemimpin Taliban di Doha, Qatar, pasukan Amerika harus meninggalkan Afghanistan. Sebagian besar tokoh dan orang Afghanistan percaya bahwa penarikan pasukan Amerika yang cepat dan mencurigakan telah menyebabkan jatuhnya pemerintah Kabul dan kekuasaan berada di tangan Taliban.
Jenderal Frank Mackenzie dalam sebuah wawancara dengan majalah Politico, menanggapi pertanyaan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, dengan mengatakan, "Saya telah menulis surat kepada Presiden, jika pasukan Amerika mundur dengan cepat, ada kemungkinan runtuh,".
"Pendapat saya, jika kita mengurangi jumlah pasukan dari 2.500 menjadi nol, maka pemerintah Afghanistan tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri dan pasti akan jatuh. Pada awalnya, saran saya menjaga 4.500 tentara di Afghanistan," ujar Mackenzie.
Mantan komandan CENTCOM mengungkapkan, "Dengan penarikan pasukan Amerika yang terus berlanjut, saya merekomendasikan agar mempertahankan 2.500 tentara di Afghanistan untuk jangka waktu yang tidak terbatas,".
Menanggapi pertanyaan tentang seberapa besar pemerintah Joe Biden harus disalahkan atas keputusannya untuk menarik pasukan Amerika, dia berkata, "Kedua pemerintah Amerika (baik Donald Trump dan Joe Biden) ingin meninggalkan Afghanistan,".
Kissinger: AS Berada di Ambang Perang dengan Rusia dan Cina
Seorang ahli strategi terkenal Amerika dalam pernyataan terbaru menyinggung kebijakan pemerintah Gedung Putih dan mengatakan, Amerika Serikat (AS) berada di ambang perang dengan Rusia dan Cina.
Henry Alfred Kissinger mengungkapkan hal itu dalam sebuah wawancara dengan the Wall Street Journal. Mantan Menteri Luar Negeri AS ini mengatakan bahwa dunia saat ini berada pada "ketidakseimbangan yang berbahaya".
"Kami berada di ambang perang dengan Rusia dan Cina karena perbedaan atas masalah yang kita tidak memiliki pandangan tentang bagaimana masalah itu akan berakhir atau bagaimana konsekuensinya," kata Kissinger.
Dukungan keuangan dan militer AS terhadap Ukraina telah menggiring AS dan Rusia ke perang dan konfrontasi langsung. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan sebelum serangan Rusia ke Ukraina, AS menerapkan "kebijakan menahan" Rusia di perbatasan negara ini. Perluasan NATO ke timur dan kemudian ke republik-republik yang merdeka dari Uni Soviet dilaksanakan sejalan dengan strategi tersebut.
Untuk membenarkan perluasan NATO, AS menyetujui program "Kemitraan untuk Perdamaian" pada KTT NATO di Brussel pada Januari 1994. Dokumen di atas merupakan mekanisme terpenting dari proses ekspansi NATO.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa pembentukan kemitraan mengungkapkan keyakinan bersama bahwa stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa-Atlantik hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan tindakan kolektif. Dukungan dan pengembangan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, penjagaan kebebasan, keadilan dan perdamaian melalui demokrasi adalah salah satu nilai dasar dalam kemitraan ini.
AS berusaha untuk mengurangi kepekaan atas ekspansi NATO dengan menarik partisipasi Rusia dalam program Kemitraan untuk Perdamaian. Tetapi tindakan AS untuk memperluas NATO tidak dapat membenarkan kebijakan perluasan "payung keamanan" AS di Eropa dan kemudian ke republik-republik pecahan Soviet dalam jangka panjang.
Dalam praktiknya, NATO telah berubah menjadi alat untuk revolusi beludru dan perluasan pengaruh AS dan Barat di republik-republik yang merdeka dari Uni Soviet dan mempersempit lingkaran pengaruh Rusia. Ekspansi NATO ke perbatasan Rusia merupakan ancaman jangka panjang bagi kedaulatan dan integritas teritorial Rusia.
Sebagai kekuatan geopolitik dan militer, Rusia menjadi penantang hegemoni AS setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada akhirnya, negara ini menentang ekspansi NATO ke republik-republik pecahan Uni Soviet, dan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dianggap sebagai pemicu AS untuk meningkatkan krisis.
Kissinger yakin, NATO telah membuat kesalahan dengan mengirimkan pesan ke Ukraina bahwa negara ini bisa bergabung dengan aliansi tersebut.
Reaksi negara-negara Barat terhadap serangan Rusia ke Ukraina dan penerapan sanksi ekonomi dan perdagangan yang paling parah telah memperkuat hubungan Rusia dan Cina.
AS telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas perluasan hubungan Rusia-Cina. Lalu AS mengintensifkan kebijakan Cina-fobia dan memperkuat gerakan politik dan militer di Asia Timur, yang telah mengacaukan persamaan politik dan militer di kawasan tersebut.
Tindakan terbaru AS dalam rangka meningkatkan ketegangan dengan Cina adalah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Kunjungan ini dilakukan meskipun ditentang, dikecam dan diancam Cina.
Kissinger adalah pengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden. Mantan Penasihat Keamanan Nasional dan Konsultan Geopolitik AS ini yakin bahwa kebijakan AS dan Cina terhadap Taiwan dalam 50 tahun terakhir telah mengarah pada pembentukan pemerintahan yang demokratis di Taiwan, oleh karena itu, harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan yang menghancurkan struktur dasar ini, dan inilah isu yang telah diabaikan oleh pemerintah Gedung Putih saat ini.
AS Kerahkan Skuadron Tempur F-22 di Polandia
Departemen Pertahanan AS mengumumkan pengerahan 12 jet tempur AS di Polandia dengan tujuan memperkuat jangkauan udara anggota NATO.
Amerika telah memberikan bantuan militer ke Rumania, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur, untuk waktu yang lama dengan dalih menghadapi Rusia dan membantu NATO. Beberapa waktu lalu, Angkatan Udara AS menerbangkan pesawat pengebom strategisnya di atas wilayah udara Rumania di tengah konflik Rusia dan Ukraina.
Sementara Rusia telah berulang kali memperingatkan tentang konsekuensi dari tindakan provokatif Amerika Serikat dan Barat di kawasan.
Pentagon Sabtu (13/8/2022) malam menyatakan bahwa sejalan dengan rencana NATO untuk memperkuat pertahanan komprehensif negara-negara anggota aliansi ini, 12 pesawat tempur superioritas udara F-22 Raptor Amerika telah meninggalkan pangkalan mereka di Alaska dan memasuki Polandia.
Menyusul pendaratan pesawat tempur ini di Polandia, komandan Angkatan Udara AS di Eropa dan Afrika mengungkapkan bahwa pengerahan pesawat tempur ini merupakan langkah penting dalam mendukung sekutu di NATO.
Menurut laporan ini, enam pesawat tempur F-15 Eagle dari Angkatan Udara Inggris seharusnya tiba di Polandia untuk mendukung pesawat tempur F-22.
Belum lama ini, Menteri Pertahanan Polandia menandatangani kontrak senilai 4,6 miliar dolar mengenai pembelian 32 jet tempur F-35 dari Amerika Serikat beserta paket pelatihan dan logistiknya.
Serangan Mobil Terjadi di Kompleks Gedung Kongres AS
Polisi Amerika Serikat mengumumkan terjadinya serangan mobil di halaman gedung Kongres AS di Washington, ibu kota negara ini.
Menurut Associated Press, polisi Amerika mengumumkan bahwa seorang pria melakukan aksi bunuh diri Minggu pagi setelah menabrakkan mobilnya ke penghalang di dekat halaman Capitol di Washington dan melakukan aksi penembakan dari dalam mobil.
Identitas atau motif pelaku serangan mobil ini belum diumumkan, dan menurut polisi Amerika, dia bunuh diri ketika petugas polisi mendekat.
Insiden ini bertepatan dengan langkah pasukan keamanan AS melakukan antisipasi menghadapi peningkatan jumlah ancaman dan otoritas negara memperingatkan tentang kemungkinan serangan kekerasan terhadap gedung-gedung pemerintah menyusul penggerebekan oleh Polisi Federal AS (FBI) di kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida.
Selain pelaku penyerangan yang bunuh diri, tidak ada korban tewas atau luka dalam insiden tersebut.
Gedung Putih: Biden Berminat Mencalonkan Diri di Pilpres 2024
Juru bicara Gedung Putih seraya menjelaskan bahwa data anjloknya popularitas Joe Biden telah diterima lembaga ini, menekankan bahwa Biden pastinya akan mencalonkan diri di pilpres 2024.
Menurut kubu Demokrat, ada kekhawatiran di dalam tubuh partai ini bahwa popularitas rendah Biden dapat berujung pada kekalahan telak Partai Demokrat di pemilu sela pada bulan November 2022.
Joe Biden yang sampai saat ini belum mengumumkan pencalonan kembali dirinya di pilpres 2024, berulang kali mengatakan bahwa berminat untuk kembali menjadi kandidat di pemilu ini. Sementara itu, hasil jajak pendapat yang digelar secara berkesinambungan menunjukkan, mayoritas Demokrat dan pemilih Amerika lainnya mengatakan, Biden jangan mencalonkan kembali di pemilu mendatang.
Hasil polling terbaru Gallup menunjukkan hanya 38 persen pemilih Amerika yang mendukung kinerja Biden sebagai presiden Amerika. Sementara itu, angka tersebut di jajak pendapat yang digelar bulan Juni mencapai 41 persen.
Menurut laporan FNA, Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, meski ada permintaan tinggi di antara sejumlah anggota DPR AS dari kubu Demokrat supaya Joe Biden mengundurkan diri dari posisi presiden karena usia lanjut, mengatakan, "Data dan informasi mengenai anjloknya popularitas Joe Biden di jajak pendapat telah sampai ke tangan kami."
Terkait hasil polling terbaru mengenai keyakinan mayoritas warga Amerika soal kondisi buruk ekonomi nasional dan alasan ketidakpuasan banyak warga atas manajemen ekonomi oleh Biden, Jean-Pierre menandaskan, "Ekonomi, isu inflasi, dan pengurangan biaya menjadi prioritas utama presiden."
Lebih lanjut ia menambahkan, Joe Biden selama beberapa bulan terakhir berhasil meraih sejumlah pencapaian seperti menurunkan iflasi meski sedikit, dan juga harga bahan bakar, serta meratifikasi sejumlah undang-undang di DPR.
"Biden berencana mencalonkan diri kembali, ia berminat menjadi kandidat di pemilu," papar Jean-Pierre.
Trump Minta FBI untuk Segera Kembalikan Dokumen yang Disita
Mantan presiden AS, Donald Trump meminta pengadilan federal Amerika dan FBI mengembalikan dokumen yang disita saat penyerbuan ke tempat peristirahatan dan rumahnya di Florida.
Polisi Federal AS (FBI) Senin pekan lalu menyerbu istana Trump di Florida dan menyita 20 kotak termasuk 11 dokumen rahasia dan super rahasia.
Menurut laporan Independent Senin (15/8/2022), Trump seraya merilis pernyataan di jejaring sosial Truth Social, merespon berita Fox News di hari Sabtu. Di berita ini disebutkan bahwa FBI memberi tahu Grup Trump, sejumlah dokumen yang disita dalam penyerbuan ini mencakup larangan pengungkapan komunikasi rahasia antara klien dan jaksa.
Departemen Kehakiman AS tidak mengumumkan masalah ini secara transparan, dan hanya ada statemen singkat Jaksa Agung Merrick Garland yang dikatakan kepada wartawaan pekan lalu, tidak ada pernyataan mengenai penyidikan.
Cuitan Trump hari Minggu menyebutkan, "Oh betapa hebatnya! Baru saja dilaporkan bahwa FBI mengambil kotak-kotak informasi rahasia "jaksa-klien" serta materi "eksekutif" yang diklasifikasikan dalam serangan Mar-a-Lago yang sekarang terkenal; Sementara mereka tahu mereka seharusnya tidak melakukan ini. Dengan menerbitkan ini di Truth, saya dengan hormat meminta Anda segera mengembalikan dokumen-dokumen ini ke tempat Anda mengambilnya. Terima kasih !"
AS Minta DK-PBB Gelar Sidang Bahas Situasi di Ukraina
Amerika Serikat dan beberapa negara lain menyerukan digelarnya sidang di Dewan Keamanan PBB untuk meninjau situasi di Ukraina.
Kantor berita Rusia, Sputnik hari Kamis (18/8/2022) melaporkan Amerika Serikat, Albania, Prancis, Inggris, Irlandia dan Norwegia meminta untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 24 Agustus guna membahas situasi terbaru di Ukraina.
Menurut laporan ini, agenda pertemuan akan meninjau enam bulan operasi militer Rusia di Ukraina.
Sejak dimulainya serangan militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari, negara-negara NATO dan sekutu mereka telah menahan diri dari keterlibatan militer langsung dalam konflik, tetapi memasok Ukraina dengan senjata, amunisi dan bahan bakar.
Moskow telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata Barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik. Rusia juga memperingatkan bahwa pasukannya berpotensi menargetkan senjata-senjata Barat yang masuk ke Kyiv.
Anggota Senior Senat AS Tekankan Kembalinya Negara ini ke JCPOA
Anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS di sebuah statemen terbaru terkait perundingan Wina untuk pencabutan sanksi Iran, menuntut Washington kembali ke kesepakatan nuklir.
Republik Islam Iran baru-baru ini menyerahkan jawaban dan catatannya terkait usulan Uni Eropa untuk menghidupkan kembali JCPOA. Sementara itu, ketika pejabat Iran berulang kali menyatakan, jika AS memiliki tekad sejadi dan fleksibilitas yang diperlukan, maka kesepakatan dapat diraih dalam waktu singkat, seorang anggota DPR Amerika meminta negaranya kembali ke kesepakatan JCPOA.
Menurut laporan FNA Rabu (17/8/2022), Chris Murphy meyakini bahwa kembalinya AS ke kesepakatan JCPOA, merupakan hal terpenting untuk menjamin kepentingan Amerika di kawasan Asia Barat.
Chris Murphy di cuitan Twitternya saat merespon laporan CNN terkait transformasi terbaru perundingan Wina menulis, "Kembali ke kesepakatan nuklir Iran adalah hal terpenting yang dapat dilakukan Amerika untuk menjamin kepentingannya di Timur Tengah (Asia Barat). Mari kita lakukan hal ini."
Senator Demokrat ini ketika menuntut kembalinya Washington ke kesapakatan JCPOA, sebelumnya ia berulang kali mengkritik keputusan pemerintah Donald Trump keluar dari kesepakatan JCPOA.
Murphy beberapa waktu lalu saat diwawancarai AlJazeera mengatakan, "Kita berada di kondisi berhaya dengan Tehran karena langkah Trump dan keputusannya keluar dari JCPOA. Saya berharap peluang untuk menghidupkan kembali JCPOA tetap terbuka, dan ini adalah hal terbaik bagi Washington dan kawasan."
Rudy Giuliani Peringatkan Dampak Berkuasanya kembali Trump
Mantan gubernur New York, Rudy Giuliani yang termasuk pendukung Donald Trump, memperingatkan dampak berkuasanya kembali mantan presiden kontroversial AS ini.
Menurut Koran New York Post, Rudy Giuliani mengatakan, jika Trump kembali menjadi presiden Amerika, Polisi Federal Amerika (FBI) akan melakukan tindakan balasan terhadap Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan menyerang rumahnya.
Sebelumnya, hasil investigasi FBI menunjukkan bahwa Trump didakwa menyembunyikan dokumen sangat rahasia di rumahnya.
Mantan direktur CIA, Michael Hayden di cuitan Twitternya menuntut hukuman mati terhadap Donald Trump karena membocorkan dokumen nuklir.
FBI saat mencari dokumen nuklir rahasia menyerbu rumah Trump di negara bagian Florida.
Perlu dicatat bahwa sebagian besar kotak yang ditemukan di rumah Trump bersifat rahasia, dan daftar koleksi peralatan dan dokumen yang disita dari rumah mantan presiden AS menunjukkan bahwa agen FBI menemukan empat set dokumen sangat rahasia, tiga set dokumen rahasia dan mereka telah mengumpulkan tiga koleksi dokumen rahasia.
Lima Perusahaan Besar Cina Serentak Keluar dari Bursa Efek AS
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan AS, lima perusahaan besar milik negara Cina mengumumkan rencana untuk menarik diri dari burasa efek AS.
Setelah perjalanan intervensionis Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS ke Taipei pekan lalu, ketegangan antara Cina dan Taiwan, serta pihak Amerika, meningkat.
Pelosi melakukan perjalanan kontroversialnya ke Taipei, meskipun ada protes dan peringatan dari pejabat Beijing, yang menurut pejabat China melanggar kebijakan "satu Cina" yang harus dipatuhi Amerika Serikat berdasarkan perjanjian dengan Beijing.
Menurut surat kabar Global Times, grup perusahaan China Petro, salah satu raksasa energi Cina, bersama dengan empat perusahaan lainnya, mengeluarkan pernyataan mengumumkan penarikan mereka dari daftar bursa saham AS.
Pengumuman penarikan 5 perusahaan China dari daftar bursa saham AS telah menandai pemisahan finansial antara Cina dan AS di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Analis percaya bahwa gelombang pernyataan ini menunjukkan bahwa tren konflik meningkat dan mengindikasikan memburuknya kondisi pasar AS.
Komandan CENTCOM Lakukan Kunjungan Mendadak ke Pakistan, Ada Apa ?
Komandan pasukan militer AS di Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika Timur (CENTCOM) mengunjungi Pakistan dan bertemu dengan komandan tentara negara itu untuk membahas hubungan militer antara kedua negara.
Kunjungan mendadak komandan CENTCOM ke Pakistan dilakukan di tengah rumor rencana kunjungan mendatang kepala staf angkatan bersenjata Pakistan ke AS.
Humas Angkatan Bersenjata Pakistan dalam sebuah pernyataan hari Jumat (19/8/2022) mengumumkan bahwa Jenderal Michael Eric Kurilla, Komandan CENTCOM, sebagai kepala delegasi militer AS, bertemu dengan Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan, pada hari Kamis di kota Rawalpindi.
"Para pihak membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama, situasi keamanan di kawasan, dan kerja sama AS-Pakistan di bidang militer dan keamanan, khususnya hubungan militer," kata humas angkatan bersenjata Pakistan.
"Selain itu, meninjau upaya Angkatan Bersenjata Pakistan dalam memerangi terorisme," tegasnya.
Dalam pernyataan Humas Angkatan Bersenjata Pakistan, tidak disebutkan masalah sengketa lain antara Islamabad dan Washington, seperti situasi di Afghanistan.
Pakistan telah berulang kali menyatakan penentangannya terhadap pembekuan aset Afghanistan di Amerika Serikat, dan meminta negara ini untuk membantu memperbaiki situasi kritis rakyat Afghanistan daripada menjatuhkan sanksi dan hukuman.
Tentara pendudukan Amerika meninggalkan negara ini pada akhir Agustus 2021 setelah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan infrastruktur ekonomi Afghanistan.
Kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
Senator AS: Washington bukan lagi Mitra yang Dapat Dipercaya
James Risch, senator Amerika menjelang peringatan jatuhnya Kabul dan keluarnya militer Amerika dari Afghanistan menekankan, Amerika bukan lagi sekutu yang dapat dipercaya di dunia.
Senin depan, tepat satu tahun peringatan berkuasanya Taliban di Afghanistan dan jatuhnya pemerintahan sebelumnya negara ini.
Menurut laporan IRNA Sabtu (13/8/2022), Senator James Risch dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS di statemennya menjelang jatuhnya Kabul dan pemerintah sebelumnya Afghanistan pada 15 Agustus menyatakan, pemerintah Joe Biden tidak melakukan langkah apa pun untuk menarik kembali kepercayaan sekutu dan mitra globalnya.
"Taliban tidak ingin dan tidak dapat menjalankan komitmen anti-terorisnya, dan masih mempersiapkan tempat perlindungan bagi pemimpin al-Qaeda dan seluruh milisi bersenjata lainnya," papar Risch.
Senator Amerika ini meyakini bahwa strategi Amerika melawan terorisme menghadapi kesulitan besar karena kekurangan sumber daya dan jarak jauh, serta Afghanistan kembali menjadi titik buta berbahaya.
James Risch lebih lanjut di statemennya menambahkan, al-Qaeda secara terbuka kembali ke Afghanistan, kekhawatiran terkait aktivitas teroris tengah meningkat, dan kami tidak memiliki langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa bantuan AS berakhir di tangan Taliban.
"Kita harus menciptakan keseimbangan yang tepat antara memberi bantuan kepada warga sipil Afghanistan dan mencegah manfaat bagi Taliban," paparnya.
Menurutnya, untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, sangat penting bagi pemerintah Biden secara serius meneliti kesalahannya dan mengambil pelajaran darinya.