PBB Tekankan Transformasi Demokratik di Myanmar

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menekankan kembalinya segera Myanmar ke jalur transformasi demokratik

Myanmar setelah tumbangnya Aung San Suu Kyi, pemimpin partai berkuasa, dilanda aksi demo rakyat, penumpasan, penangkapan, pemenjaraan dan pembantaian para demonstran oleh junta militer. Sementara itu, etnis minoritas Muslim di Myanmar (Rohingya) di masa pemerintahan Suu Kyi dan setelah tumbangnya pemerintahannya, berada dalam kondisi paling buruk.

Di kondisi seperti ini Antonio Guterres menuntut perubahan demokrasi di negara ini.

Seperti dilaporkan ILNA, Antonio Guterres yang tengah berada di Phnom Penh, Kamboja Sabtu (12/11/2022) militer yang berkuasa Myanmar, yang telah memilih nama "Dewan Militer Myanmar" untuk pemerintah mereka, menyeru untuk segera kembali ke jalan perubahan demokrasi.

Guterres menyebut kondisi Myanmar yang sejak kudeta Februari 2021 dilanda bentrokan berdarah dan sampai kini belum menemukan solusi damai untuk mengakhiri kekerasan sebagai mimpi buruk yang tidak berakhir.

"Saya meminta pejabat Myanmar mendengarkan tuntutan rakyat, membebaskan tahanan politik dan segera kembali ke jalur perubahan demokrasi. Ini satu-satunya solusi bagi perdamaian dan stabilitas," ungkap Guterres.

Sekjen PBB Jumat (11/11/2022) bertolak ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN.

Para peserta di statemennya yang dirilis di KTT ini menuntut partisipasi oposisi di proses perdamaian Myanmar.

Statemen ini membuat geram junta militer Myanmar. (MF)