Apakah Pemerintah Taliban Menerima Syarat Resolusi PBB?
Resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini, yang disetujui dengan suara positif dari 116 negara, menentukan syarat bagi pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Dalam resolusi ini, pengakuan pemerintah Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan dikaitkan dengan syarat-syarat seperti terjaminnya hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, terjaminnya hak-hak minoritas, membentuk pemerintahan yang inklusif dan memerangi kelompok teroris.
Dalam pemungutan suara untuk resolusi ini, beberapa negara termasuk Rusia, Cina dan Pakistan abstain dan sekitar 70 negara tidak ikut dalam pemungutan suara tersebut.
Resolusi Majelis Umum PBB tentang persyaratan badan ini untuk pengakuan resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan dapat menjadi konsensus internasional tentang bagaimana menghadapi kelompok ini.
Meskipun dalam satu tahun terakhir, masyarakat internasional telah menekankan perlunya pembentukan pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak-hak perempuan dan minoritas di Afghanistan oleh pemerintah Taliban, tetapi kelompok ini tidak peduli dengan tuntutan internasional ini, yang ternyata tuntutan ini serupa dengan yang diinginkan oleh masyarakat negara ini sendiri.
Baru-baru ini, pejabat juru bicara kementerian luar negeri Taliban saat menanggapi pernyataan pertemuan Moskow tentang Afghanistan, yang menekankan perlunya membentuk pemerintahan yang inklusif, mengumumkan bahwa pemerintahan negara ini saat ini adalah inklusif.
Sikap pejabat kementerian luar negeri Taliban ini menunjukkan bahwa meskipun ada permintaan dari rakyat Afghanistan dan komunitas internasional untuk menyiapkan landasan bagi partisipasi semua kelompok etnis dalam proses pembentukan pemerintahan, kelompok ini bukan hanya tidak menerima permintaan tersebut, tetapi juga juga percaya bahwa pemerintah negara ini saat ini mewakili semua suku dan kelompok.
Pendekatan pejabat juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban ini sekali lagi membuktikan bahwa kelompok ini tidak menerima model yang diinginkan oleh masyarakat Afghanistan dan masyarakat internasional untuk membentuk pemerintahan yang menjamin partisipasi dan kehadiran semua etnis dan kelompok, dan menganggap dirinya satu-satunya otoritas pembentukan pemerintahan di Afghanistan.
Resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini, yang disetujui dengan suara positif dari 116 negara, menentukan syarat bagi pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Meski pemerintah Taliban menyambut baik pertemuan Moskow baru-baru ini tentang Afghanistan, tetapi tidak menunjukkan reaksi positif terhadap isu pembentukan pemerintahan komprehensif di negara ini.
Menyusul dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB dan persyaratan yang diajukan mengenai pengakuan resmi kekuasaan Taliban di Afghanistan, ada dua skenario mengenai konsekuensi dari konfrontasi kelompok ini dengan ketentuan resolusi ini.
Dalam skenario pertama, jika pemerintah Taliban tidak setuju untuk memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam resolusi Majelis Umum PBB dan tidak melaksanakan pembentukan pemerintahan yang komprehensif dan masalah lain yang diangkat, masyarakat internasional semakin bertekad untuk tidak mengakui secara resmi pemerintahan Taliban, dan kelompok ini akan menghadapi lebih banyak sanksi dan akan menghadapi isolasi internasional.
Selain itu, keengganan negara-negara untuk bekerja sama dengan pemerintah Taliban akan memperdalam krisis ekonomi, politik, dan sosial di Afghanistan. Menurut peringatan internasional tentang risiko kemiskinan dan kelaparan bagi jutaan orang di Afghanistan, berlanjutnya situasi saat ini akan memperburuk krisis mata pencaharian di negara ini.
Dalam skenario kedua, pemerintah Taliban harus menerima syarat masyarakat internasional dan apa yang telah dicapai dalam resolusi Majelis Umum PBB. Dalam situasi ini, prospek untuk mengubah situasi sulit di Afghanistan akan diperjelas dan dengan memfasilitasi komunikasi negara ini dengan masyarakat internasional, perbaikan urusan rakyat Afghanistan akan dimulai.(sl)
