Perpanjangan Sanksi Eropa terhadap Rusia
Uni Eropa memperpanjang sanksi ekonominya terhadap Rusia selama enam bulan ke depan. Organisasi ini pada hari Jumat (1/7/2016) secara resmi mengumumkan perpanjangan sanksi ekonomi yang diterapkan sejak musim panas tahun 2014 terhadap Rusia sampai tanggal 31 Januari 2017.
Menurut Uni Eropa, sanksi ini diperpanjang karena Rusia tidak secara penuh melaksanakan kesepakatan Minsk 2015 dengan tujuan mengakhiri konflik di Ukraina.
Sanksi ekonomi Uni Eropa menargetkan bank, perusahaan minyak dan sektor pertahanan Rusia.
Krisis Ukraina dan sikap Rusia terkait konflik di negara itu mendorong negara-negara Barat untuk menerapkan beberapa paket sanksi terhadap Moskow. Mereka ingin memaksa Kremlin mengubah perilakunya mengenai konflik Ukraina dan mencabut dukungan dari oposisi di Ukraina Timur.
Uni Eropa juga meneruskan kebijakan represif terhadap Rusia yang sejalan dengan pendekatan umum Barat terhadap negara tersebut. Barat mendesak Rusia untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan Minsk II guna menghentikan pertikaian di Timur Ukraina.
Di pihak lain, Rusia tampaknya tidak akan mengubah pendekatan saat ini terkait krisis Ukraina meskipun menghadapi tekanan Barat. Dalam hal ini, Moskow tidak tinggal diam dan mereka juga meloloskan beberapa paket sanksi terhadap Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Pada Rabu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit untuk memperpanjang embargo terhadap produk pertanian, susu, daging dan makanan lainnya sampai 31 Desember 2017.
"Rusia memperpanjang tindakan pembatasan ekonomi khusus sampai 31 Desember 2017 sesuai dengan keputusan presiden yang bertujuan untuk memastikan keamanan nasional," kata sebuah dokumen.
Rusia merespons sanksi Barat dengan menetapkan larangan impor daging, unggas, ikan, keju, buah, sayuran dan produk susu dari Australia, Kanada, Uni Eropa, AS dan Norwegia.
Saat ini pandangan para politisi Eropa soal kelanjutan sanksi anti-Rusia mulai terpecah. Negara-negara sekutu dekat AS mendukung berlanjutnya sanksi sampai Moskow tunduk pada tuntutan Barat dalam konflik Ukraina. Sebaliknya, negara-negara yang sebelum krisis Ukraina menikmati hubungan dekat dengan Rusia, menderita kerugian besar karena dampak sanksi. Mereka sekarang menyerukan pelonggaran atau pembatalan sanksi terhadap Rusia.
Pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengkritik kebijakan konfrontatif NATO terhadap Rusia. Ia mendesak aliansi militer Barat untuk mempertimbangkan penghapusan sanksi anti-Moskow secara bertahap.
Steinmeier mengatakan sanksi harus dicabut secara bertahap jika pemerintah Rusia melaksanakan kesepakatan perdamaian Minsk.
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menggelar pembicaraan terkait pelonggaran sanksi anti-Rusia, jika ada kemajuan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Ukraina.
"Harus ada diskusi bersama tentang pembaharuan sanksi dan harus fokus pada apa yang kita lakukan jika ada kemajuan," tegas Ayrault.
Pada 30 Juni lalu, ribuan orang menggelar demonstrasi di kota Verona, Italia memprotes perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sekitar 10 ribu orang terutama petani, turun ke jalan mengecam sanksi Uni Eropa yang telah mendorong Rusia melarang impor pangan dari Barat. (RM)
