Dewan Keamanan Desak Partisipasi Aktif Perempuan di Afghanistan

Dewan Keamanan PBB mengkhawatirkan keputusan Taliban menangguhkan kehadiran perempuan di universitas dan menuntut partisipasi penuh dan aktif perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Departemen Pendidikan Tinggi pemerintah Taliban pada 20 September 2022 menyatakan bahwa mahasiswi dilarang menghadiri kuliah dan universitas hingga pemberitahuan berikutnya. Langkah ini menuai respon luas di komunitas internasional.

Dewan Keamanan PBB Selasa (27/12/2022) waktu setempat di statemen yang disetujui seluruh anggotanya (15 negara) menambahkan bahwa larangan sekolah dan kuliah anak perempuan di Afghanistan mengindikasikan turunnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan mendasar di negara ini, tulis IRNA.

Dewan ini menambahkan, pelarangan pegawai perempuan dalam organisasi kemanusiaan akan berdampak signifikan dan langsung terhadap operasi kemanusiaan di Afghanistan, termasuk operasi PBB.

Dewan Keamanan PBB menekankan bahwa pembatasan ini bertentangan dengan komitmen Taliban terhadap rakyat Afghanistan, serta harapan masyarakat internasional, dan menuntut pembatalannya.

Volker Turk, Komisaris Tinggi HAM PBB Ahad lalu mengecam keputusan Taliban melarang aktivitas perempuan di lembaga swasta di Afghanistan.

Ia di statemennya yang dirilis di Twitter kantor HAM PBB menambahkan, "Hak perempuan dan anak perempuan tidak dapat diabaikan dan suara mereka tidak didengar."

PBB Sabtu lalu saat merespon instruksi Taliban di statemennya menyatakan, instruksi seperti ini sebuah pelanggaran nyata terhadap prinsip kemanusiaan, di mana hak paling mendasar perempuan dilanggar.

Taliban meski di masa lalu berulang kali akan menghormati hak mendasar seluruh rakyat Afghanistan, tapi terus menghapus hak kehidupan normal perempuan. (MF)