Tunda Kontrak Gas, Iran akan Denda Pakistan 18 Miliar Dolar

Ancaman Republik Islam Iran bahwa Pakistan akan didenda 18 miliar dolar jika pemerintah Islamabad tidak menyelesaikan masalah kontrak pembelian gas tampaknya ditanggapi serius oleh pemerintah Pakistan.

Sekitar satu dekade telah berlalu sejak pembangunan pipa gas Iran-Pakistan ke perbatasan Zahedan, namun pemerintah Islamabad belum mengambil langkah apapun untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan perjanjian dan kontrak tersebut.

Republik Islam Iran hingga sekarang belum mengadukan pemerintah Pakistan atas pengabaiannya terhadap kontrak pembelian gas dan penyelesaian pembangunan pipa gas atas pertimbangan kemaslahatan sebagai negara tetangga. Namun tampaknya perpanjangan proses ini telah membuat pemerintah Tehran kehabisan kesabaran.

Seperti dilansir media Pakistan, tampaknya pemerintah Islamabad, khususnya departemen audit Pakistan, telah menanggapi peringatan Iran dengan serius dan telah meminta lembaga terkait untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Soroush Amiri, seorang pakar politik, mengatakan, "Republik Islam Iran, dalam kerangka pipa perdamaian dan membantu menstabilkan perdamaian dan keamanan, mengusulkan pembangunan pipa transmisi gas ke anak benua dan mengimplementasinya sampai ke perbatasan Pakistan."

Iran tidak pernah membayangkan bahwa Pakistan akan mengabaikan perjanjian meskipun telah menandatangani kontrak gas tersebut mengingat negara ini sangat membutuhkan energi.

Tampaknya, salah satu alasan penting yang menyebabkan pemerintah Pakistan kurang memperhatikan masalah pembelian gas dari Iran adalah karena mengikuti kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait Iran.

Menurut sejumlah laporan, pemerintah Pakistan berencana membahas peringatan Iran tentang pengenaan denda 18 miliar dolar bersama Kedutaan AS di Islamabad dan mencari solusinya.

Sangatlah tidak baik bagi Pakistan sebagai negara merdeka dan independen untuk berkonsultasi dengan AS mengenai urusan kedaulatannya. Selain itu, Pakistan adalah pihak yang membutuhkan energi, dan Amerika, dalam kerangka kepentingan ilegalnya di kawasan, mencegah kerja sama negara itu di bidang energi dengan Iran.

Oleh karena itu, dari sudut pandang lingkaran politik dan ekonomi di Pakistan, kelanjutan masalah ini tentunya tidak akan mengunguntungkan kepentingan Islamabad, bahkan membuat publik akan menganggap Pakistan sebagai negara yang tunduk kepada AS dan tidak memiliki independensi dalam keputusannya.

Bahram Zahedi, seorang pakar politik, mengatakan, "Pejabat pemerintah Pakistan berulang kali menyatakan bahwa mereka menginginkan kerja sama yang komprehensif, terutama di bidang energi, dengan Iran, tetapi mereka tidak mengambil langkah apa pun dalam praktiknya."

Oleh karena itu, adalah hak Iran untuk mengenakan denda terhadap Pakistan karena keterlambatan selama bertahun-tahun dalam menyelesaikan jalur pipa gas dan kontrak pembelian gas Iran.

Hal ini dilakukan agar pemerintah Islamabad tahu bahwa pihaknya tidak dapat menunda janji dan kontraknya dengan Iran untuk waktu yang lama dan melenyapkan modal yang sangat besar negara ini.

Bagaimanapun, Iran selalu menjadi pendukung pemerintah dan rakyat Pakistan berdasarkan prinsip ketetanggaan yang baik, meskipun dalam praktiknya, Pakistan tidak memperhatikan perjanjian dan kontraknya dengan Iran dan justru "bermain" di arena AS.

Setiap perjanjian internasional memiliki jaminan pelaksanaan, dan ini berarti bahwa pemerintah Islamabad tidak dapat mengabaikan perjanjian gas dengan Iran selamanya. Oleh karena itu, Tehran baru-baru ini memperingatkan Islamabad untuk menunjukkan keseriusan dalam mengejar dan menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah Pakistan harus memperjelas kewajibannya dengan pihak asing dan tidak membiarkan pandangan positif dan persaudaraan Iran berubah terhadap Pakistan dan Tehran bertindak bertentangan dengan kemauannya mengenai perjanjian dan kontrak gas dengan Pakistan. (RA)