Upaya Filipina Perbaiki Hubungan Bilateral dengan Cina
Presiden baru Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, dialog dengan Cina terkait sengketa kepulauan di Laut Cina Selatan akan membantu menormalisasi hubungan bilateral antara Manila dan Beijing.
Duterte dalam sebuah pernyataan terbaru mengumumkan bahwa Fidel Valdez Ramos, mantan Presiden Filipina akan mengunjungi Cina untuk berdialog dengan para pejabat tinggi negara ini guna membahas konflik kedua negara.
Meski tanggal kunjungan Ramos ke Beijing belum ditentukan, namun tampaknya Duterte mengedepankan rasionalitas dalam kebijakan luar negerinya khususnya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan.
Pendekatan pemerintah Manila tak diragukan lagi akan disambut hangat oleh para pejabat Beijing, sebab, Cina selalu menegaskan dialog dan perundingan untuk menemukan solusi atas persoalan tersebut.
Menurut pandangan pemerintah Cina, dialog konstruktif akan mampu menciptakan suasana yang bisa menghindarkan ketegangan dan mendorong pengutan hubungan bilateral kedua negara.
Fidel Valdez Ramos –yang ditunjuk Duterte untuk memimpin dialog dengan pemerintah Cina – terpilih sebagai Presiden Filipina ke-12 menggantikan Corazon Aquino pada tahun 1992. Ia mengakhiri jabatan kepresidenannya pada tahun 1998.
Ramos pada tahun 1996 berhasil menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Nur Misuari, Pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), di mana perjanjian ini merupakan langkah positif dan konstruktif dalam rekam jejak kinerja pemerintahannya.
Selain itu, Ramos di masa pemerintahannya berhasil memanfaatkan investasi asing dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur Filipina. Langkahnya tersebut dapat menjadi model bagi negara-negara Asia lainnya.
Banyak perusahaan Eropa, Korea dan Taiwan yang berkecimpung di bidang teknologi komputer dan sektor lainnya aktif di Filipina di masa pemerintahan Ramos. Para pemilik perusahaan tersebut mengaku bahwa mereka berinvestasi di Filipina karena stabilitas politik di negara ini.
Yang pasti, Duterte memilih Ramos untuk berdialog dengan Cina mengenai keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional terkait sengketa di Laut Cina Selatan tentunya setelah melihat latar belakang dan kinerja mantan Presiden Filipina ke-12 itu.
Langkah Presiden baru Filipina yang mengedepankan dialog dengan Cina untuk menyelesaikan sengketa kedua negara dan menormalisasi hubungan bilateral Manila-Beijing merupakan langkah positif, terutama bagi kawasan ASEAN.
Sementara itu, Cina tampaknya juga berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan negara-negara yang mengklaim atas kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan sesuai dengan kondisi baru saat ini dan Beijing juga menawarkan jalan tengah untuk menyelesaikan ketegangan terkait masalah tersebut.
Cina mengusulkan sebuah interpretasi tunggal tentang pemanfaatan sumber-sumber daya laut, pelayaran dan perlindungan zona luas di Laut Cina Selatan. Usulan ini persis seperti yang ditawarkan Cina kepada Jepang terkait sengketa kepulauan dengan negara ini.
Keberhasilan Cina dalam setiap dialog dengan Filipina tentunya akan mendorong negara-negara yang mengklaim atas kepemilikan kepulauan di Laut Cina Selatan untuk mengambil langkah yang sama. Hal ini tentunya akan menguntungkan Cina. Sebab, perundingan ini akan mengecah kehadiran Amerika Serikat di kawasan tersebut. (RA)
