Pars Today

Perkembangan di AS selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Trump Salahkan Pelosi atas Serangan terhadap Gedung Kongres AS.

Isu-isu lainnya dari Amerika Serikat:

• AS Peralat Negara-Negara Anggota NATO
• Mayoritas Warga AS Menentang Bantuan Senjata kepada Ukraina
• Militer AS Temukan Puing-Puing Pesawat Tempur F-35 yang Jatuh
• Deplu AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran
• Biden jadi tuan rumah pertemuan puncak Kepulauan Pasifik
• Penasehat Keamanan AS-Menlu China dialog stabilkan hubungan dua negara

Trump Salahkan Pelosi atas Serangan terhadap Gedung Kongres AS

Mantan Presiden AS Donald Trump menyalahkan Nancy Pelosi, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS atas serangan terhadap Kongres AS pada 6 Januari 2021.

Donald Trump dalam sebuah wawancara dengan NBC hari Minggu (17/9/2023) mengatakan, "Saya memintanya untuk menghadirkan Pasukan Garda Nasional di Kongres tiga hari lalu, tapi Pelosi menolaknya,".

"Jika tentara ditempatkan di Kongres, maka insiden 6 Januari tidak akan terjadi," ujar Trump.

Menanggapi komentar Trump, Nancy Pelosi mengungkapkan, "Dia tahu bahwa dirinya bertanggung jawab atas serangan 6 Januari terhadap Kongres AS. Tetapi dia menghubungkan serangan itu dengan pihak lain. Jelas pernyataannya ini memalukan,".

Pada 6 Januari 2021, pendukung mantan Presiden AS Donald Trump menyerang gedung Kongres dengan tujuan mencegah konfirmasi hasil pemilu presiden 2020.

Pada kerusuhan 6 Januari, sedikitnya 6 orang tewas dalam bentrokan dengan aparat kepolisian Amerika dan puluhan lainnya luka-luka.

Sejauh ini, kasus pengadilan telah diajukan terhadap lebih dari 1.000 orang sehubungan dengan serangan pendukung ekstremis Trump di gedung Kongres AS.

AS Peralat Negara-Negara Anggota NATO

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia mengumumkan bahwa ekspansi NATO yang tiada henti telah memungkinkan Amerika Serikat mengubah banyak negara menjadi pengikutnya.

Russia Today melaporkan, Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia dalam sebuah artikel  yang dimuat hari Minggu (17/9/2023) menyatakan bahwa Barat sering menggunakan kekuatan militer, ancaman dan paksaan, privatisasi pasukan khusus dan revolusi warna untuk mencapai tujuan mereka mendominasi dunia.

Pejabat Rusia itu juga mengkritik blok militer pimpinan AS atas apa yang disebutnya sebagai kemunafikan. Sebab, meskipun NATO selalu mengklaim mendukung perdamaian, tapi NATO telah menyatakan perang terhadap negara-negara yang menentang kebijakan Washington meluncurkan atau mengancam tindakan militer terhadap pihak lain.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia menyatakan bahwa anggota aliansi militer NATO telah berpartisipasi dalam lebih dari 200 konflik di seluruh dunia dalam tujuh dekade terakhir

"Kekuatan militer NATO digunakan untuk mempertahankan hegemoni Barat, perbudakan ekonomi dan tekanan politik terhadap negara-negara yang tidak menimbulkan ancaman, karena mereka tidak memiliki tentara untuk koalisi ini," tulis Patrushev.

Sementara itu, Washington menganggap tentara sekutunya sebagai kekuatan kolonial dan bersedia menggunakan mereka sebagai umpan meriam, jika diperlukan tanpa membahayakan rakyat luar biasa mereka sendiri.

Menurut Patrushev, Barat memandang Rusia sebagai ancaman permanen, mengingat Uni Soviet-lah yang memainkan peran penting dalam membongkar sistem kolonial.

Moskow percaya bahwa peningkatan penguatan militer di perbatasannya menyebabkan meningkatnya ketegangan di Eropa. Oleh karena itu, Rusia berulang kali memprotes perluasan NATO dan menyebutnya sebagai ancaman besar bagi keamanan nasionalnya.

Sebelumnya, Vladimir Putin, Presiden Rusia, menyebut bahaya bergabungnya Kyiv dengan blok militer ini sebagai salah satu penyebab utama konflik di Ukraina.

Mayoritas Warga AS Menentang Bantuan Senjata kepada Ukraina

Jajak pendapat Televisi CNN menunjukkan lebih dari separuh warga Amerika Serikat menentang pengiriman bantuan lebih besar kepada Ukraina dalam perang dengan Rusia.

Seperti dilaporkan FNA, menurut jajak pendapat CNN, 55 persen rakyat Amerika meyakini Kongres negara mereka tidak boleh menggunakan anggaran tambahan lain untuk mendukung Ukraina.

Sementara itu, 45 persen lainnya setuju atas penggunaan anggaran tambahan oleh Kongres untuk membantu Ukraina.

CNN menulis, 51 persen responden meyakini bahwa bantuan kepada Ukraina di perang dengan Rusia sudah cukup. Sebaliknya, 48 persen lainnya meyakini bahwa bantuan ini harus lebih besar dari yang ada saat ini.

Menurut CNN, kekhawatiran terbesar di antara partai-partai dalam jajak pendapat terbaru berkaitan dengan berlarut-larutnya perang antara Ukraina dan Rusia serta tidak ada hasil yang dicapai dalam perang ini. Dengan demikian, dari setiap 10 orang Amerika, delapan orang mengaku khawatir atas masalah ini. Kekhawatiran ini di antara kubu Demokrat tercatat 82 persen, dan di antara Republik di atas 73 persen.

CNN menulis, dalam jajak pendapat ini, 71 persen Republik menyatakan bahwa Kongres tidak boleh mengeluarkan ijin bujet baru untuk Ukraina. Sementara 62 persen kubu Demokrat sepakat untuk memberi anggaran baru, dan terus berbicara mengenai dukungan lebih besar Amerika terhadap Ukraina.

Sebelumnya, dalam jajak pendapat lain oleh CNN yang dirilis akhir Februari 2022 dan hari-hari pertama perang Ukraina dan Rusia, 62 persen warga Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya harus melakukan langkah lebih besar untuk mendukung Ukraina dalam perang dengan Rusia.

Militer AS Temukan Puing-Puing Pesawat Tempur F-35 yang Jatuh

Angkatan bersenjata Amerika Serikat mengumumkan bahwa puing-puing pesawat tempur F-35 yang hilang telah ditemukan.

Pejabat militer AS mengumumkan bahwa setelah berjam-jam pencarian, puing-puing jet tempur F-35 akhirnya ditemukan di dekat Pangkalan Udara Charleston di Carolina Selatan.

Pangkalan Angkatan Udara Charleston hari Senin (18/9/2023) mengumumkan bahwa puing-puing jet tempur AS ini ditemukan dua jam di timur laut pangkalan militer tersebut.

Menurut pejabat militer, pesawat tempur siluman ini berada dalam mode otomatis ketika pilotnya keluar darurat dan melayang di langit selama beberapa waktu sebelum jatuh.

Pada hari Senin, media Amerika mengumumkan bahwa militer negara ini meminta masyarakat untuk membantu  menemukan pesawat tempur F-35 yang dinyatakan hilang.

Jet tempur itu hilang pada hari Minggu setelah jatuh di Carolina Selatan bagian selatan dan pilotnya harus keluar darurat.

Pejabat Angkatan Darat tidak merinci penyebab kecelakaan itu, dan hanya mengatakan bahwa pesawat tempur itu hilang, dan tim pencari kini fokus di dua danau di utara Charleston.

Ini bukan kali pertama pesawat tempur siluman dan mahal ini mengalami kecelakaan. Menurut laporan Kantor Akuntansi Negara pada tahun 2018, sebuah jet tempur F-35 jatuh di Beaufort County, Carolina Selatan karena kerusakan pada pipa bahan bakar.

Setahun kemudian, sebuah pesawat tempur siluman F-35 jatuh saat latihan di langit Samudra Pasifik dan tenggelam ke dasar laut. Alih-alih mengumumkan masalah teknis, pemerintah Jepang malah mengumumkan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kesalahan pilot.

Deplu AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran

Departemen Keuangan AS mengumumkan penerapan sanksi baru terhadap entitas yang terkait dengan produksi drone Iran.

Kantor berita Reuters melaporkan, Departemen Keuangan AS hari Selasa (19/9/2023) memberlakukan sanksi baru terhadap Iran dan warga negara Rusia, Cina dan Turki yang disinyalir terlibat dalam produksi pesawat tak berawak Iran.

Menurut pernyataan ini, sanksi baru telah dijatuhkan terhadap tujuh individu dan empat entitas di empat negara yang disebutkan atas upaya militer dan dukungan keuangan untuk produksi drone militer.

Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan AS dalam pernyataannya mengklaim bahwa pembangunan drone militer untuk digunakan Rusia di kawasan menyebabkan ketidakstabilan keamanan dunia.

Washington sebelumnya telah memberikan sanksi kepada lima perusahaan Cina dan satu individu karena menjual suku cadang ke Iran untuk membuat drone.

Selama empat dekade terakhir, Amerika Serikat telah melakukan kebijakan dan tindakan sepihak dan lalim terhadap Republik Islam Iran dengan berbagai cara, seperti menjatuhkan sanksi paling berat, ancaman militer, melancarkan kampanye politik dan diplomatik, serta perang psikologis.

Meskipun kebijakan dan tindakan sepihak Amerika terhadap Iran tidak efektif, tapi Washington terus bersikeras untuk melanjutkan pendekatan ilegal terhadap Tehran, yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Selama masa kepresidenan Biden, ia mengintensifkan perang gabungan melawan Republik Islam Iran dalam berbagai bentuk.

Biden jadi tuan rumah pertemuan puncak Kepulauan Pasifik

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak kedua para pemimpin negara Kepulauan Pasifik di Gedung Putih pada Senin (25/9), sebagai upaya untuk membendung pengaruh China di kawasan tersebut.

Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pertemuan puncak 18 negara anggota forum tersebut akan berlangsung pada Senin dan Selasa (25-26 September).

Pada pertemuan puncak itu, menurut pernyataan tersebut, Biden akan "menegaskan kembali komitmen AS terhadap prioritas bersama di kawasan" bersama negara-negara Kepulauan Pasifik, dan mempererat kerja sama dalam berbagai bidang.

Bidang kerja sama tersebut termasuk penanganan krisis iklim, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan keamanan kesehatan, memberantas penangkapan ikan illegal, serta mempererat kerja sama antara masyarakat.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa pertemuan puncak tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama antara kedua pihak pada September tahun lalu.

Tahun lalu, Biden juga menjadi tuan rumah pertemuan puncak pertama dengan 14 negara kepulauan Pasifik dan berjanji membantu mereka tersebut mencegah “paksaan ekonomi” China.

Ia juga berjanji untuk bekerja lebih keras dengan para sekutu dan mitranya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Henry Puna mengatakan ia berharap KTT tersebut akan menghasilkan tindakan nyata mengenai berbagai isu, termasuk perubahan iklim dan upaya kawasan untuk pulih dari pandemi COVID-19.

Harapan itu ia sampaikan pada sebuah acara di New York pada Senin (18/9) menjelang Sidang Umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

  Menurut Puna, kawasan kepulauan Pasifik telah berubah dari periode terabaikan sejak satu dekade lalu menjadi subyek kepentingan strategis, persaingan, dan “manipulasi” saat ini.

Ia merujuk pernyataannya itu pada persaingan geopolitik antara AS dan China untuk menanamkan pengaruh.

Dia mengatakan sikap negara-negara Kepulauan Pasifik adalah bahwa mereka bisa “terlibat dengan mitra mana pun yang bersedia bekerja sama dengan mereka, bukan di sekitar mereka.

Mark Brown, perdana menteri Kepulauan Cook yang juga ketua Forum Kepulauan Pasifik, mengatakan pihaknya berharap pertemuan di Washington akan menghasilkan keterlibatan AS yang "nyata" dalam membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jaringan transportasi dan perdagangan. Mereka juga akan meminta kontribusi signifikan AS terkait Dana Iklim Hijau pada konferensi di Jerman bulan depan.

"Perubahan iklim merupakan tantangan paling berat bagi kemajuan kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan," kata Presiden Palau Surangel Whipps Jr dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (19/9).

Whipps Jr menggambarkan bahwa pulau tempatnya memancing saat kecil kini tersisa dua pertiga karena terendam akibat naiknya permukaan laut.

Kondisi itu, ujarnya, membuat penyu-penyu terpaksa bertelur di kawasan pasang surut yang membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup.

Penyederhanaan akses terhadap pendanaan iklim merupakan hal yang “penting” bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, kata Whipps Jr.

Ia mengingatkan bahwa perekonomian negara-negara tersebut  sedang berjuang akibat penurunan pariwisata yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan meningkatnya biaya yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, kata Whipps Jr.

Penasehat Keamanan AS-Menlu China dialog stabilkan hubungan dua negara

Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Malta selama berjam-jam pekan ini, demikian dinyatakan Beijing dan Washington pada Minggu (17/9).

Pertemuan tersebut terjadi saat dua negara dengan perekonomian terbesar dunia itu berkeinginan untuk menstabilkan hubungan mereka yang bermasalah.

Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan yang "terus terang, substantif dan konstruktif" dalam beberapa pertemuan pada 16-17 September, menurut pernyataan terpisah dari Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri China yang diterbitkan pada Minggu.

Terdapat juga tanda-tanda awal yang "terbatas" bahwa komunikasi militer yang terputus antara kedua belah pihak kemungkinan akan mulai segera dipulihkan, kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Para pejabat China tidak mengomentari prospek komunikasi militer-ke-militer.

Pertemuan Sullivan dengan Wang adalah yang terbaru dari serangkaian diskusi tingkat tinggi antara pejabat AS dan China yang dapat menjadi landasan bagi pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping pada akhir tahun ini.

Hal ini terjadi di tengah serangkaian pergolakan di pemerintahan China, termasuk tidak ada kabarnya Menteri Pertahanan Li Shangfu, dan goyahnya perekonomian negara yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan modal asing.

Pembicaraan di Malta tersebut berlangsung sekitar 12 jam selama dua hari, kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada wartawan. Sullivan terakhir kali bertemu Wang di Wina pada Mei.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan pertukaran tingkat tinggi dan mengadakan konsultasi bilateral mengenai urusan Asia-Pasifik, urusan maritim, dan kebijakan luar negeri.

Amerika Serikat mengatakan kepada China bahwa mereka siap untuk bekerja sama dalam bidang pemberantasan narkotika, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim.

Hal itu diucapkan bersamaan dengan Amerika Serikat yang menyatakan keprihatinan atas dukungan China yang tidak disebutkan secara spesifik kepada Rusia, serta Beijing yang baru-baru ini mengirimkan jet tempur melintasi garis tengah sensitif Selat Taiwan, kata pejabat AS.

Wang memperingatkan Amerika Serikat bahwa masalah Taiwan adalah "garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China. China mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayah mereka.

Wang juga mengatakan pembangunan China memiliki “momentum internal yang kuat” dan “tidak dapat dihentikan”, dan bahwa “hak sah rakyat China atas pembangunan tidak dapat dirampas”.

Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengupayakan persaingan yang sehat dengan China berdasarkan aturan adil yang menguntungkan kedua negara, tetapi China mengatakan meskipun mengundang persaingan, AS telah melakukan tekanan dan pembatasan terhadap pertumbuhannya.

Pejabat AS mengatakan "ada beberapa indikasi kecil atau terbatas" bahwa Beijing siap membuka kembali beberapa komunikasi lintas militer yang digunakan untuk meredakan konflik antara kedua negara setelah hubungan kedua negara terputus menyusul kunjungan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022 yang membuat marah China.

Dalam pernyataannya, Gedung Putih dengan tegas menyarankan agar diadakan lebih banyak pertemuan antara AS dan China, serta menambahkan bahwa kedua belah pihak "berkomitmen untuk mempertahankan saluran komunikasi strategis ini dan untuk mengupayakan keterlibatan dan konsultasi tingkat tinggi lanjutan di bidang-bidang utama ... dalam beberapa bulan mendatang."

Biden bulan ini menyatakan kekecewaannya karena Xi melewatkan pertemuan puncak para pemimpin G20 di India, tetapi mengatakan dia akan "bertemu dengannya." Peluang berikutnya bagi Biden untuk mengadakan pembicaraan dengan Xi adalah pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di San Francisco pada November, di mana para pejabat AS selama berbulan-bulan berharap dapat mengadakan pertemuan semacam itu.

Biden dan Xi terakhir kali bertemu pada tahun 2022 di sela-sela acara KTT G20 di Bali, Indonesia.