Amerika Tinjauan dari Dalam, 7 Oktober 2023

Perkembangan di Amerika selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Dianggap Berkhianat, Ketua DPR Amerika Serikat Dicopot.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya seperti;

• Washington: Normalisasi dengan Israel, Strategi Melawan Iran
• Pompeo: Iran Sekarang Lebih Kaya dan Lebih Kuat
• Senator Rand Paul: AS Pikirkan Rakyat bukan Pemerintah Korup Ukraina !
• Ketua DPR AS: Keamanan Negara Lebih Penting dari Bantuan ke Ukraina
• Jenderal AS: Cina sedang Gantikan Posisi Washington di Timteng
• Gates: Di Hadapan Rusia, Cina dan Iran, AS Superpower Disfungsional
• Trump Bocorkan Informasi Kapal Selam Nuklir AS

Dianggap Berkhianat, Ketua DPR Amerika Serikat Dicopot

Ketua DPR Amerika Serikat dari kubu Republik, Kevin McCarthy dilengserkan dalam sebuah voting hari Selasa (3/10/2023) oleh anggota dewan ini.

Menurut laporan IRNA, Kevin McCarthy, 58 tahun dicopot dari jabatan ketua DPR dengan 216 suara setuju versus 210 suara menolak dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika.

Kevin McCarthy adalah ketua DPR pertama dalam sejarah Amerika yang dilengserkan oleh rekan-rekannya dan anggota partainya.

Keputusan untuk memakzulkan McCarthy dibuat atas saran Matt Gaetz, salah satu perwakilan Partai Republik di negara bagian Florida dan setia kepada mantan Presiden AS Donald Trump, yang memimpin kelompok konservatif garis keras di Partai Republik.

Pemungutan suara ini dilakukan hanya beberapa hari setelah friksi internal Partai Republik membuat pemerintah Amerika hampir menutup anggaran negaranya.

Kelompok konservatif di DPR AS marah, lantaran McCarthy meloloskan pendanaan sementara yang didukung oleh Gedung Putih, untuk mencegah penutupan pemerintah.

Ia pun dipecat lantaran dinilai rekan-rekan separtainya setelah dianggap berkhianat karena telah bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Kubu konservatif Partai Republik dan pendukung Donald Trump tidak puas dengan kinerja McCarthy karena bekerja sama dengan pemerintah Biden meloloskan pendanaan sementara bagi pemerintah.

Washington: Normalisasi dengan Israel, Strategi Melawan Iran

Deputi Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, normalisasi hubungan negara-negara Arab, dengan Rezim Zionis, berperan dalam upaya melawan aktivitas regional Iran.

Vedant Patel, Selasa (3/10/2023) dalam konferensi persnya, menuduh Republik Islam Iran, melakukan aktivitas-aktivitas buruk, dan destabilisasi di kawasan Asia Barat.

Dalam jumpa pers tersebut, Patel ditanya tentang statemen pejabat Iran, terkait kesepakatan normalisasi hubungan beberapa negara Arab, dengan Rezim Zionis.

Ia menjelaskan, "Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kami tidak terlalu tertarik dengan statemen pejabat Iran, terkait apa yang kita anggap dapat berpotensi menjadi kesepakatan normalisasi bagi kawasan Asia Barat."

Deputi Jubir Deplu AS menambahkan, "Hubungan bilateral kami dengan negara-negara pro-normalisasi, dengan Israel, dan tentu saja Arab Saudi, terjalin karena peran dalam melawan, dan memerangi aktivitas-aktivitas buruk, dan destabilisasi yang dilakukan Iran, di kawasan."

Menurut Patel, penggunaan peralatan militer Iran, apa pun itu, dapat menimbulkan bahaya akibat peran lebih besar dalam aktivitas-aktivitas destruktif, dan destabilisasi yang dilakukan Iran.

"Sebagian besar waktu tahun lalu kami gunakan untuk membicarakan kerja sama keamanan erat Iran dan Rusia. Maka dari itu segala jenis sistem persenjataan baru dapat dipastikan akan memperburuk aktivitas-aktivitas permusuhan dan destabilisasi oleh Iran," pungkasnya.

Pompeo: Iran Sekarang Lebih Kaya dan Lebih Kuat

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengakui bahwa kekuatan pencegahan Washington di hadapan Rusia sudah sirna, dan mengatakan, Iran saat ini lebih kaya dan lebih kuat dibandingkan era pemerintahan AS sebelumnya.

Mike Pompeo, Senin (2/10/2023) mengakui bahwa kekuatan pencegahan Amerika Serikat, di hadapan Rusia, sudah benar-benar hilang.

Dalam wawancara dengan surat kabar Yunani, Kathimerini, Pompeo menuturkan, Amerika Serikat, menjadi lemah karena perang Ukraina, dan kehilangan kekuatan pencegahannya di hadapan Rusia.

"AS menjadi lemah karena serangan Rusia ke Ukraina, kami sudah kehilangan kekuatan pencegahan di hadapan Putin, dan orang-orang Ukraina, sehingga menyebabkan kondisi Eropa dan masing-masing dari kami menjadi lebih buruk," imbuhnya.

Mantan Menlu Amerika Serikat menegaskan, sejak Joe Biden, menduduki kursi Presiden AS, dunia berubah menjadi tempat yang sangat tidak aman.

Terkait Iran, Mike Pompeo menjelaskan, "Pemerintah Iran, menjadi lebih kaya dan lebih kuat, sejak kami lengser dari peemrintahan AS."

Pada saat yang sama, Mike Pompeo mengkritik kebijakan-kebijakan, dan strategi pemerintahan Joe Biden, terkait Republik Islam Iran.

Senator Rand Paul: AS Pikirkan Rakyat bukan Pemerintah Korup Ukraina !

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik mengatakan, pemerintah Gedung Putih harus berpikir untuk membantu rakyatnya sendiri bukan malah mengirim uang dan senjata untuk pemerintah korup di Ukraina.

Dikutip Washington Examiner, Selasa (3/10/2023) Rand Paul menegaskan bahwa pemerintah AS, harus memfokuskan perhatiannya pada rakyat negara ini yang mengalami banyak kesulitan akibat meningkatnya kejahatan, gagal melanjutkan studi, krisis imigran di perbatasan, defisit di luar kontrol, dan masalah lain.

Menurut media AS ini, para anggota Kongres harus diingatkan bahwa warga Amerika Serikat, di seluruh penjuru negara inilah yang memilih mereka bukan warga Kiev.

"Saya bersungguh-sungguh untuk melakukan apa pun guna menghentikan pemerintah Amerika Serikat, terus menjadi sandera Ukraina," kata Paul.

Sebelumnya Senator Republik ini menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada Amerika Serikat untuk diberi uang lebih banyak.

Rand Paul menegaskan, pemerintah Amerika Serikat, harus memikirkan bagaimana membantu rakyat sendiri bukannya mengirim uang dan senjata ke Ukraina.

"Jutaan warga AS kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apakah mengirim uang yang diperoleh dengan susah payah untuk sebuah negara asing yang korup adalah tindakan yang adil, sumpah jabatan mengharuskan saya menjadikan rakyat AS sebagai prioritas, bukan oligarki Ukraina," pungkasnya.

Ketua DPR AS: Keamanan Negara Lebih Penting dari Bantuan ke Ukraina

Ketua DPR Amerika Serikat, dalam wawancara dengan CBS News mengatakan, keamanan perbatasan AS, jauh lebih penting dari tambahan bantuan untuk Ukraina.

Kevin McCarthy, Minggu (1/10/2023) dalam talk show Face the Nation yang ditayangkan CBS News menuturkan, "Prioritas saya adalah Amerika dan perbatasan-perbatasan kita. Saya mendukung upaya memastikan Ukraina mendapatkan senjata yang diperlukan, tapi dengan tegas saya mendukung perbatasan terlebih dahulu."

Ketua DPR Amerika Serikat menambahkan, "Oleh karena itu kita harus menemukan cara untuk melakukan hal ini secara bersamaan."

"Saya akan memastikan senjata untuk Ukraina tercukupi, namun mereka tidak akan menerima paket besar jika perbatasan Amerika tidak aman," ujarnya.

McCarthty menegaskan, "Saya mendukung pasokan senjata untuk Ukraina, tapi Amerika Serikat adalah yang utama."

Sehari sebelumnya anggota DPR AS, Marjorie Taylor Greene memprotes pemerintahan Presiden Joe Biden dan mengatakan, "Washington hanya mementingkan dukungan atas Ukraina, tidak mementingkan para pembayar pajak."

Taylor Greene mengaku tidak ingin menjadi bagian dari kegagalan-kegagalan terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

"Satu-satunya negara yang mengkhawatirkan dukungan untuknya adalah Ukraina, bukan AS yang sedang membayar gaji-gaji mereka," pungkasnya.

Jenderal AS: Cina sedang Gantikan Posisi Washington di Timteng

Seorang jenderal senior Amerika Serikat, mengatakan bahwa Cina, berusaha menggantikan posisi Washington, di kawasan Asia Barat.

Komandan Komponen Layanan Angkatan Udara CENTCOM, Letjen Alexus Grynkewich, seperti dikutip situs resmi Pentagon, Rabu (4/10/2023) mengaku cemas dengan kemungkinan infiltrasi Cina, di kawasan Asia Barat, dan menuduh Beijing, bermaksud menggantikan posisi AS di kawasan ini.

Menurut Grynkewich, Cina berpikir Timur Tengah penting baginya, karena kekuatan yang sedang bangkit ini, memasok 50 persen minyak, dan sekitar sepertiga gas alamnya dari kawasan Teluk Persia.

Jenderal Angkatan Udara AS, itu menambahkan bahwa hidrokarbon kawasan Teluk Persia, membantu kebangkitan Cina. Akan tetapi, imbuhnya, saat ini tidak ada tanda-tanda jejak militer Cina, di Timur Tengah.

"Hubungan militer yang terjalin dengan Cina, di kawasan Timur Tengah, sangat berbasis pada transaksi," ujar Komandan Angkatan Udara CENTCOM.

Grynkewich menerangkan, pada tahap pertama Cina, memulai upayanya dengan instrumen ekonomi, dan Prakarsa Sabuk dan Jalan, tapi di mana pun kepentingan ekonomi muncul, maka di sana kepentingan militer juga akan menyusul untuk menjaga kepentingan ekonomi.

Gates: Di Hadapan Rusia, Cina dan Iran, AS Superpower Disfungsional

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, AS saat ini menghadapi ancaman keamanan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dari Rusia, Cina, Korea Utara dan Iran.

Robert Gates, dalam artikelnya yang dimuat situs Foreign Affairs, Jumat (29/9/2023) menulis, "AS sekarang berhadapan dengan ancaman keamanan yang lebih besar dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini belum pernah menghadapi empat negara sekaligus dalam waktu bersamaan yaitu Rusia, Cina, Korea Utara dan Iran."

Gates mengklaim, Rusia, Cina, Korea Utara dan Iran, dapat meningkatkan arsenal militernya sekitar dua kali lipat dalam waktu beberapa tahun saja. Menurutnya, sejak perang Korea, AS belum pernah berhadapan dengan musuh militer yang kuat di Eropa dan Asia.

"Masalahnya adalah tepat ketika peristiwa-peristiwa tersebut menuntut respons tegas dari AS, negara ini tidak bisa memberikan reaksi apa pun. Para pemimpin politik di Gedung Putih dan Kongres, tidak mampu meyakinkan rakyat bahwa transformasi Cina dan Rusia, penting," imbuhnya.

Menurut mantan Menhan AS, para pemimpin politik AS tidak bisa menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman dari keempat negara ini terkait satu sama lain. Para pemimpin politik AS, juga tak mampu menjelaskan strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa AS, akan menang.

"AS menyadari dirinya berada dalam bahaya karena menghadapi musuh yang agresif, namun ia tidak bisa menggalang persatuan dan kekuatan yang diperlukan untuk membendungnya. Di sisi lain disfungsional AS, sebagai superpower membuat kekuasaan negara ini tak bisa diandalkan, sehingga mendorong para autokrat memasang taruhan berbahaya yang bisa menimbulkan bencana," pungkasnya.

Trump Bocorkan Informasi Kapal Selam Nuklir AS

Beberapa bulan setelah meninggalkan Gedung Putih, mantan Presiden Amerika Serikat itu membeberkan informasi kapal selam nuklir Amerika Serikat kepada seorang miliarder Australia.

Jack Smith, penyidik khusus yang menyelidiki penyimpanan dokumen rahasia di rumah Donald Trump mengetahui masalah kebocoran informasi tersebut dan menyelidikinya.

Jaksa dan pejabat FBI telah mewawancarai Anthony Pratt, seorang miliarder Australia, dua kali pada tahun ini.

Pratt adalah pimpinan Pratt Industries, salah satu perusahaan pengemasan terbesar di dunia, yang berbasis di Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan tersebut, Pratt mengatakan bahwa Trump telah berbicara dengannya tentang armada Angkatan Laut AS pada April 2021.

Trump mengatakan kepada Pratt bahwa Australia harus mulai membeli kapal selam nuklir dari Amerika Serikat.

Dia telah memberikan informasi kepada miliarder Australia tersebut tentang berapa banyak hulu ledak nuklir yang biasanya dibawa kapal selam ini dan seberapa jauh hulu ledak nuklir tersebut yang tidak dapat dilacak di dekat kapal selam Rusia.

Setelah itu, Pratt membeberkan informasi tersebut melalui percakapan maupun email kepada sedikitnya 45 orang, termasuk 6 jurnalis, 11 karyawan perusahaannya, 10 pejabat Australia, dan tiga mantan perdana menteri Australia.

Pratt mengatakan kepada penyelidik bahwa dia terkejut ketika Trump membagikan informasi sensitif ini kepada warga non-AS.

Kontrak penjualan kapal selam nuklir AS ke Australia telah diselesaikan tahun ini, dan disepakati bahwa Canberra akan membeli setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia. Namun pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa tidak satupun dari kapal selam ini akan membawa senjata nuklir.