Mencermati Reaksi Internasional terhadap Serangan Brutal Rezim Zionis

Amnesty International menuntut penghentian pengiriman senjata ke rezim Zionis.

Dalam pernyataannya, Amnesty International meminta semua negara untuk berhenti mengirimkan senjata kepada rezim Zionis yang telah menyebabkan pelanggaran hukum internasional di Jalur Gaza.

Menyusul meningkatnya jumlah syuhada Palestina dalam serangan rezim Zionis di Gaza, Amnesty International bergabung dengan organisasi dan kelompok lain dari negara-negara di seluruh dunia menyerukan diakhirinya penjualan dan pengiriman senjata ke rezim ini.

Pernyataan Amnesty International dipublikasikan dalam situasi di mana Amerika Serikat adalah penyedia bantuan militer dan senjata terbesar kepada rezim Zionis dengan mengirimkan sekitar 3,8 miliar dolar senjata ke rezim ini setiap tahunnya.

Sebelumnya, Washington Post melaporkan, Mengutip Amnesty International, bahwa tentara Israel menggunakan senjata Amerika terhadap warga sipil di Gaza, yang merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional.

Serangan berulang-ulang yang dilakukan tentara rezim Zionis terhadap kawasan yang dilindungi dan infrastruktur sipil, tingginya angka kematian warga sipil Palestina, dan kegagalan untuk menyelidiki pelanggaran atau mengadili mereka yang terlibat dalam menyebabkan cedera parah warga sipil serta membunuh pekerja dan jurnalis termasuk di antara kejahatan yang dilakukan oleh militer Zionis di Gaza.

Dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan ketidakmampuan menghadapi kelompok pejuang Palestina, rezim Zionis telah melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, serangan terhadap infrastruktur ekonomi, rumah sakit, dan tempat-tempat pengungsi Palestina.

Hal yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai para penghasut perang Zionis adalah dukungan finansial dan persenjataan yang tiada henti dari Amerika Serikat, yang tidak berhenti sampai sekarang.

Pihak berwenang Amerika telah mengabaikan berbagai protes, meskipun terdapat penolakan luas dari para akademisi dan aktivis politik independen di negara ini untuk menghentikan dukungan Gedung Putih terhadap rezim Zionis.

Sebaliknya justru meningkatkan dukungan mereka terhadap Tel Aviv secara signifikan, padahal data genosida rezim Zionis di Gaza meningkat dari hari ke hari dan kerugian ekonomi di wilayah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya.

Para pengacara dan ahli hukum di Amerika juga telah mengumumkan penolakan mereka terhadap dukungan Amerika terhadap rezim Zionis dan menuntut penghentian pengiriman senjata ke rezim pembunuh anak-anak ini.

Dalam sebuah memorandum, lebih dari 90 pengacara di Amerika meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menghentikan ekspor senjata ke rezim Israel.

Dalam catatan tersebut, Departemen Kehakiman AS juga diminta menyelidiki dan menindaklanjuti tindakan kejahatan perang yang dilakukan warga Amerika yang bertugas di tentara Israel.

Sekelompok pengacara Amerika dan non-Amerika juga telah menandatangani permintaan resmi, menggambarkan tindakan militer Israel terhadap Gaza sebagai pelanggaran hukum Amerika dan internasional.

Kelanjutan upaya ini membuahkan hasil dan pemerintah Amerika terpaksa bereaksi terhadap kejahatan tentara Zionis.

Departemen Luar Negeri AS mengakui lima unit tentara Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran berat hak asasi manusia” dalam peristiwa di luar Gaza.

Para ahli hukum dan pengacara telah memperingatkan anggota pemerintahan Biden bahwa dengan terus mendukung rezim Zionis, para pejabat Amerika ini juga akan terlibat dalam kejahatan Tel Aviv, dan dengan pembentukan pengadilan internasional untuk menangani genosida dan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza, para pejabat Gedung Putih juga akan dituntut.

Bencana kemanusiaan di Gaza adalah produk gabungan dari rezim Zionis dan pendukung mereka di Gedung Putih dan beberapa negara Eropa, yang melanggar hukum internasional sementara komitmen mereka yang terus mendukung Tel Aviv dengan senjata dalam kondisi di mana Zionis menggunakan senjata tersebut untuk melakukan genosida di Gaza.(sl)