Bagaimana Amerika Jalankan Kolonialisme Baru Saat Ini?
Uni Eropa meminta Amerika Serikat untuk mengeluarkan visa bagi delegasi diplomatik Palestina.
Kaja Kallas, pejabat tinggi urusan luar negeri Uni Eropa, meminta pemerintah Amerika Serikat meninjau kembali keputusannya terkait penolakan penerbitan visa bagi delegasi diplomatik Palestina.
Kebijakan baru pemerintahan Trump melarang warga Palestina memperoleh visa Amerika untuk tujuan pengobatan medis, pendidikan universitas, kunjungan kepada teman atau kerabat, serta urusan perdagangan.
Ketentuan ini mencakup mereka yang memegang paspor Palestina yang diterbitkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), namun tidak berlaku bagi warga Palestina dengan kewarganegaraan ganda atau mereka yang sebelumnya pernah memperoleh visa Amerika.
Sebelumnya, Amerika Serikat juga menolak penerbitan visa bagi pejabat Palestina untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan Pars Today yang mengutip kantor berita Anadolu, Kaja Kallas menyatakan bahwa para menteri luar negeri Uni Eropa telah meminta Amerika Serikat untuk meninjau ulang keputusannya tersebut sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York.
Dalam kaitan ini, situs The Nation menulis: “Sekali lagi, pemimpin yang menyebut dirinya dunia bebas memperlihatkan batasan dari komitmennya terhadap kebebasan. Washington, dengan menolak visa bagi perwakilan Palestina untuk pertemuan mendatang PBB, tidak hanya merusak kredibilitas organisasi ini, tetapi juga memperlihatkan kepalsuan dari sikap moralnya. Sulit untuk tidak menyebut hal ini sebagai apa adanya: sebuah kemunafikan terang-terangan.”
Laporan itu menambahkan: “Apa yang lebih mencerminkan kesombongan kolonial selain menentukan nasib suatu bangsa pribumi tanpa memberi mereka kursi di meja perundingan? Selama berabad-abad, imperium-imperium beroperasi dengan logika bahwa mereka dapat berbicara atas nama kaum pribumi, tetapi tidak berbicara dengan mereka.”
Penulis artikel ini berpendapat bahwa tindakan diskriminatif ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga, dengan kata yang sopan, merupakan penghinaan terhadap dunia beradab. Kebijakan ini menyingkap kepura-puraan netralitas dan memperlihatkan kenyataan bahwa isu Palestina diperlakukan bukan sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai gangguan bagi upaya mempertahankan kekuasaan. Setiap manuver semacam ini menyingkap tabir dari sebuah sistem dan memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik retorika muluk tentang perdamaian dan demokrasi, tersembunyi agenda perampasan tanah dan pembersihan etnis.
Di akhir laporan ditekankan bahwa publik internasional tidak lagi mudah dipengaruhi oleh narasi yang disusun dalam lembaga-lembaga pemikir dan diulang secara klise di mimbar-mimbar. Kebangkrutan moral akibat penolakan hak representasi suatu bangsa tidak dapat disembunyikan di balik kedok “kekhawatiran keamanan” atau “sensitivitas diplomatik.” Ini adalah kolonialisme dalam wajah baru, dan masyarakat kini tengah terbangun darinya. Cepat atau lambat, keadilan akan menimpa para pihak yang terlibat.(PH)
