Mengapa Muncul Friksi antara Parlemen dan Pemerintah Inggris Mengenai Krisis Gaza?

Anggota Parlemen Inggris mengecam kebijakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer terkait perang Gaza dan menuduh pemerintah bersikap permisif terhadap Israel.

Tehran, Pars Today- Dalam sidang parlemen Inggris yang digelar pada hari Selasa, kritik keras dilontarkan terhadap kebijakan pemerintahan Starmer mengenai perang Gaza dan dukungannya terhadap Israel.

Anggota parlemen Inggris menekankan krisis kemanusiaan di Gaza serta sikap pemerintah yang mengabaikan kecaman internasional, dan menyerukan agar London mengambil langkah-langkah praktis lebih lanjut untuk mengakhiri blokade Gaza serta menghentikan ekspor senjata ke Israel.

Sidang ini berlangsung di tengah kondisi Gaza yang sangat kritis. Serangan Israel terus berlanjut dan setiap hari jumlah syuhada Palestina bertambah. Selain itu, kelaparan, ketiadaan air minum, serta sulitnya akses obat-obatan dan peralatan medis semakin memperburuk kondisi warga Jalur Gaza. Banyak anak-anak Gaza yang meninggal akibat kelaparan dan situasi ini masih berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, ketika pejabat Tel Aviv masih terus mengobarkan perang, negara-negara Eropa mulai bergeser dalam sikapnya. Banyak pejabat Eropa kini mengecam kebijakan Israel dan menuntut tindakan nyata untuk menghentikan perang Gaza serta menghentikan bantuan Eropa kepada rezim Zionis.

Inggris termasuk negara yang sejak awal perang Gaza berdiri di sisi Israel bersama sekutu Eropa lainnya. Negara ini memberikan bantuan militer, persenjataan, serta dukungan politik yang signifikan kepada Israel. Inggris dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar senjata ke Israel, termasuk pesawat tempur, tank, dan berbagai peralatan militer canggih.

Selain itu, Israel selama bertahun-tahun menjadi mitra penting Inggris di bidang perdagangan dan ekonomi. Karena itu, Inggris bukan hanya memasok senjata dan peralatan militer ke Tel Aviv, tetapi juga sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, selalu membela posisi Israel dan menolak langkah-langkah apa pun terhadap rezim Zionis.

Namun, saat ini parlemen Inggris berada di bawah tekanan opini publik domestik dan masyarakat Eropa. Banyaknya kejahatan Israel serta gambar-gambar anak-anak Palestina yang kelaparan dan terluka, jurnalis, serta perempuan dan laki-laki yang tewas dalam serangan Israel, membuat opini publik Inggris dan Eropa menolak keterlibatan pemerintah mereka dalam kejahatan tersebut. Karena itu, anggota parlemen Inggris kini menentang kebijakan pemerintah, dan kritik terhadap kebijakan Starmer mengenai Gaza mencapai puncaknya.

Dalam sidang Selasa itu, anggota Partai Liberal Demokrat dan Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah Starmer agar bertindak lebih tegas terhadap rezim Israel. Dr. Rose Savage, anggota Partai Liberal Demokrat, menuding pemerintah terlalu permisif terhadap Israel dan menuntut penghentian ekspor senjata ke rezim tersebut serta pengakuan segera terhadap negara Palestina. Sementara itu, Alistair Strathern, anggota Partai Buruh, menilai kebijakan pemerintah tidak memadai dalam mengurangi penderitaan rakyat Palestina dan menyerukan tindakan yang lebih nyata dan tegas dari London.

Tidak hanya di Inggris, di negara-negara Eropa lainnya pun penolakan terhadap dukungan pemerintah mereka terhadap kebijakan Israel semakin meningkat. Banyak pejabat Eropa kini, di bawah tekanan opini publik, menuntut aksi kolektif dari negara-negara Eropa untuk mengakhiri perang Gaza.

Sikap anggota parlemen Inggris menunjukkan adanya jurang besar antara kebijakan pemerintah dan pandangan parlemen terkait krisis Gaza dan dukungan terhadap Israel. Hubungan khusus Inggris dengan Israel masih menjadi penghalang bagi pengambilan kebijakan yang lebih kuat dan efektif terhadap rezim Zionis.

Pemerintah Inggris tetap terbatas pada retorika diplomatik dan bantuan kemanusiaan, sementara opini publik dan parlemen menuntut tindakan nyata, termasuk penghentian ekspor senjata ke Israel dan diakhirinya blokade Gaza. Namun, tampaknya pemerintah Inggris belum akan mengambil langkah nyata untuk menghentikan kejahatan rezim Zionis dan memutus dukungan Barat terhadap Israel.(PH)