Luksemburg Mengakui Negara Palestina / Peringatan "Bencana Ekonomi" di Gaza

Pars Today - Sekalipun Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Luksemburg telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui negara Palestina yang merdeka, para pakar PBB memperingatkan bahwa serangan gencar Israel terhadap Gaza telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang dahsyat.

Perdana Menteri, Luc Frieden, dan Menteri Luar Negeri Luksemburg, Xavier Bettel, telah mengumumkan bahwa negaranya siap untuk mengakui negara Palestina yang merdeka pada akhir bulan ini dalam Sidang Umum PBB di New York.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Jumat lalu Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengesahkan "Deklarasi New York" tentang pengakuan negara Palestina dan promosi solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik antara Palestina dan Zionis.

Dengan keputusan ini, Luksemburg bergabung dengan negara-negara seperti Kanada yang berniat mengakui negara Palestina yang merdeka. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan kembali niat negaranya untuk mengakui negara Palestina pada hari Senin.

Keputusan Luksemburg dan Kanada untuk mengakui negara Palestina merdeka muncul bersamaan dengan langkah serupa yang diambil oleh negara-negara lain, termasuk Inggris, Prancis, Australia, dan Belgia. Hal ini terjadi setelah para ahli berulang kali memperingatkan bahwa serangan gencar Israel telah merusak infrastruktur ekonomi Gaza dan menyebabkan bencana ekonomi.

Epidemi kemiskinan di Gaza

Al Jazeera News Network mengumumkan dalam sebuah laporan, Para pakar PBB, termasuk Pelapor Khusus dan tiga pakar independen organisasi ini, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kehidupan ekonomi di Gaza telah rusak parah akibat kehancuran fisik yang parah, pengepungan, dan pengungsian paksa yang terus-menerus.

Mereka memperingatkan bencana ekonomi yang disebabkan oleh serangan Israel yang terus-menerus di Jalur Gaza dan "pengepungan ekonomi yang lebih luas" di wilayah-wilayah pendudukan, dengan mengatakan, Jalur Gaza yang terkepung menghadapi kehancuran atau penghancuran aset-aset pertanian, industri, dan komersial, tingkat pengangguran telah mencapai lebih dari 80 persen, produk domestik bruto telah menurun secara signifikan, dan perdagangan telah terhenti.

Mengacu pada laporan bulan lalu oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang didukung oleh PBB dan secara resmi menyatakan bencana kelaparan di beberapa wilayah Gaza, para pakar menulis, Kemiskinan tersebar luas dan bencana kelaparan telah dinyatakan. Para ahli mengatakan terdapat krisis likuiditas di Gaza, karena sebagian besar bank dan ATM telah dihancurkan, Israel telah memblokir aliran mata uang baru, dan upah sangat rendah dibandingkan dengan inflasi yang sangat tinggi akibat blokade total.

Juli lalu, Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese menerbitkan laporan tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, dan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang membantu rezim Israel menggusur warga Palestina dan melancarkan perang genosida di Gaza. Pemerintah AS menuduh Albanese anti-Semitisme dan mendukung terorisme, serta menekan PBB untuk mencopotnya dari jabatannya.(sl)