Kemunafikan Eropa terhadap Gaza: Berdagang dengan Israel atau Mematuhi HAM?

Pars Today – Uni Eropa dengan dalih penerapan gencatan senjata yang rentan di Gaza, memulai hubungan perdagangan preferensialnya dengan Israel.

Uni Eropa, yang sebelumnya membatasi perdagangan preferensialnya dengan rezim Zionis karena tekanan publik, kini telah sepenuhnya memulihkan hubungan perdagangan preferensialnya dengan dalih gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Menurut Pars Today, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan bahwa upaya untuk menangguhkan perdagangan preferensial dengan rezim Zionis dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab memicu konflik Gaza akan dihentikan.

Dengan demikian, menyusul pencabutan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan Uni Eropa terhadap hubungan preferensialnya dengan rezim Zionis, Brussels kembali dikritik. Sementara itu, dalam posisi terbarunya, Human Rights Watch Euro-Mediterania telah mendesak Uni Eropa untuk terus menekan rezim Zionis agar mengakhiri pelanggarannya terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina, dan telah menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa penerapan sanksi dan pembatalan perjanjian perdagangan dengan Israel diperlukan untuk mengakhiri genosida di Palestina.

Meski demikian Uni Eropa dalam pendekatan yang kian menunjukkan kontradiksi serius di kebijakan luar negerinya dan kebohongan slogan-slogannya, tetap menekankan untuk menjalin hubungan dengan Israel seperti sebelumnya.

Uni Eropa, yang telah mencoba memperkenalkan dirinya sebagai pemain utama dalam politik internasional dalam beberapa dekade terakhir dan berkomitmen pada tema-tema seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan, dalam beberapa bulan terakhir, menyusul kebijakan rezim Zionis yang bermusuhan dan tidak manusiawi terhadap warga Palestina yang tinggal di Gaza, mengklaim akan memboikot Israel dan memutuskan hubungannya dengan rezim tersebut; sebuah keputusan yang terpaksa dibuat oleh para pejabat Eropa di bawah tekanan opini publik di negara-negara Eropa.

Dalam beberapa bulan terakhir, warga negara dari berbagai negara Eropa telah menggelar protes terhadap kebijakan proteksionis Eropa terhadap Israel dan bantuan keuangan serta persenjataannya kepada rezim Zionis, mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk memutuskan hubungan politik dan ekonomi mereka dengan Israel. Tekanan ini berujung pada mundurnya para pejabat Eropa, dengan beberapa pemerintah Eropa, seperti Spanyol, mengumumkan akan mengakui negara Palestina dan memutuskan hubungan ekonomi mereka dengan rezim Zionis. Namun, yang selama ini diabaikan adalah perilaku ganda dan kontradiktif dari organisasi ini; di satu sisi, Uni Eropa mendeklarasikan kebijakan yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan, dan di sisi lain, dalam praktiknya, masih ingin melanjutkan hubungan dekat dengan Israel demi kepentingan ekonomi dan politiknya sendiri.

Tentu saja, kontradiksi semacam itu tidak terbatas pada hubungan Eropa dengan Israel. Dalam banyak kasus, Uni Eropa juga telah mengadopsi kebijakan ganda dalam berurusan dengan negara lain. Misalnya, di banyak negara Afrika, orang Eropa, meskipun menampilkan diri sebagai pembela hak asasi manusia dan demokrasi, telah melakukan eksploitasi dan pembunuhan yang paling parah. Kebijakan ganda ini tidak hanya memicu kritik yang meningkat dari para aktivis hak asasi manusia dan lembaga internasional, tetapi juga secara serius mempertanyakan legitimasi Uni Eropa di kancah global.

Sekarang, sementara Brussels telah memutuskan untuk mencabut sanksi terhadap Israel dan menarik kembali posisinya terhadap Israel, Claudio Francavilla, direktur Uni Eropa di Euro-Mediterranean Human Rights Watch, telah secara resmi mengumumkan bahwa yang telah berubah sejauh ini adalah skala dan intensitas kejahatan keji Israel di Gaza; Namun, pendudukan ilegal, kejahatan apartheid, pemindahan paksa, penyiksaan, dan penindasan terhadap warga Palestina terus berlanjut.

Faktanya sikap baru Eropa yakni mengubah kebijakand an kembali menjalin hubungan perdagangan preferensialnya dengan Israel telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran dan tujuan sejati Uni Eropa. Kondisi khususnya terkait Israel dan Palestina menunjukkan bahwa Uni Eropa cenderung mengejar kepentingannya, alih-alih berkomitmen terhadap prinsip kemanusiaan dan HAM; Sebuah pendekatan sangat kontradiksi dengan slogan-slogan mendasar Eropa dalam mendukung hak asasi manusia, dan mengindikasikan kelemahan organisasi ini dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan politik. Standar ganda dan kontradiktif ini sejatinya menunjukkan kecurangan dan tipu daya yang menguak wajah sejati Uni Eropa dan Barat. (MF)