Dampak Penutupan Pemerintahan Trump, Staf DPR AS Tidak Dibayar

Di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan (government shutdown) di bawah pemerintahan Donald Trump dan kebuntuan di Kongres Amerika Serikat terkait rancangan undang-undang anggaran, para pegawai Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) bulan ini tidak akan menerima gaji, sama seperti pegawai pemerintah federal lainnya.

Menurut laporan CNN pada Rabu (29 Oktober), pegawai DPR AS telah menerima pemberitahuan bahwa gaji mereka yang seharusnya dibayarkan pada 31 Oktober tidak akan ditransfer. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah penutupan pemerintahan federal Amerika di mana pegawai DPR tidak menerima pembayaran.

Dalam pemberitahuan resmi disebutkan: “Karena penghentian alokasi anggaran, kantor administratif DPR AS tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran gaji hingga rancangan undang-undang pendanaan sementara atau anggaran tahun fiskal 2026 disahkan menjadi undang-undang.”

Pegawai DPR AS menerima gaji bulanan, sementara pegawai Senat AS biasanya menerima gaji dua kali dalam sebulan.

Sementara itu, kebuntuan anggaran terus berlanjut. Pada Selasa lalu, Senat AS untuk ke-13 kalinya gagal mengesahkan rancangan anggaran versi Partai Republik untuk mengakhiri penutupan ini. Dalam pemungutan suara, 54 senator mendukung dan 45 menolak, namun Partai Republik masih kekurangan 6 suara untuk meloloskan rancangan tersebut.

Partai Republik kini sedang mempertimbangkan apakah akan membayar sebagian pegawai federal atau memberikan pendanaan darurat bagi program-program penting, seperti Program Bantuan Pangan Tambahan (SNAP) yang membantu keluarga berpenghasilan rendah membeli kebutuhan pokok.

Tekanan terhadap Partai Demokrat juga meningkat. Serikat pekerja federal terbesar di AS pada Senin menyerukan pengesahan resolusi pendanaan penuh hingga akhir November untuk “mengakhiri penutupan ini”.
Sementara itu, para pegawai federal sudah tidak menerima gaji selama beberapa pekan, dan pembayaran selanjutnya, termasuk gaji militer, juga terancam tertunda.

Penutupan pemerintahan Amerika dimulai pada tengah malam, 1 Oktober 2025, setelah para pemimpin Kongres gagal mencapai kesepakatan atas anggaran sementara, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghindari kebuntuan.

Menteri Keuangan AS Scott Bassett dalam forum American Investment Association di kanal CNBC menyatakan bahwa setiap hari penutupan ini merugikan ekonomi AS hingga 15 miliar dolar.

Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Trump (Desember 2018 – Januari 2019) ketika ia bersikeras meminta anggaran untuk membangun tembok perbatasan AS–Meksiko. Krisis tersebut berlangsung selama 35 hari, menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat dan baru berakhir setelah tekanan besar akibat penundaan penerbangan dan gaji pegawai yang tidak dibayar.

Kini, kebuntuan baru ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, dan dampaknya telah mengacaukan kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Berdasarkan dokumen pengadilan yang dirilis baru-baru ini, sekitar 4.000 pegawai federal diberhentikan dalam satu hari sebagai bagian dari upaya restrukturisasi besar-besaran pemerintah.(PH)