Apakah Elon Musk sedang Merekayasa Opini Publik Inggris?
https://parstoday.ir/id/news/world-i179790-apakah_elon_musk_sedang_merekayasa_opini_publik_inggris
Parstoday – Hasil sebuah penelitian terbaru di Britania Raya menunjukkan bahwa platform X di bawah kepemimpinan Elon Musk secara sengaja memperkuat konten dari kelompok sayap kanan dan ekstremis.
(last modified 2025-11-07T15:11:24+00:00 )
Nov 07, 2025 21:57 Asia/Jakarta
  • Elon Musk (kanan).
    Elon Musk (kanan).

Parstoday – Hasil sebuah penelitian terbaru di Britania Raya menunjukkan bahwa platform X di bawah kepemimpinan Elon Musk secara sengaja memperkuat konten dari kelompok sayap kanan dan ekstremis.

Analisis media Sky News menunjukkan bahwa algoritme platform X, yang dikelola setelah akuisisi Twitter oleh Elon Musk, kapitalis asal Amerika, secara signifikan menampilkan konten yang berkaitan dengan kelompok sayap kanan ekstrem kepada audiens dan netizens di Britania Raya.

Seperti dilansir IRNA, temuan ini diperoleh setelah meneliti ribuan unggahan dan mengevaluasi cara penyajian konten kepada akun-akun pengguna palsu dengan kecenderungan politik yang berbeda.

Para analis Sky News mengatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara cara kerja algoritme dengan peningkatan signifikan dalam penyebaran konten politik yang didukung oleh kelompok sayap kanan ekstrem, dan tren ini dapat menunjukkan adanya penyimpangan dalam mekanisme penayangan pesan kepada para pengguna.

Platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, sejak berada di bawah kepemilikan Elon Musk telah mengalami perubahan besar dalam struktur internal, kebijakan konten, dan metode pengelolaan.

Dengan slogan “kebebasan berpendapat,” Musk memecat sebagian besar staf yang bertanggung jawab atas moderasi konten dan memublikasikan sebagian kode rekomendasi algoritme secara terbuka.

Namun, para pakar meyakini bahwa transparansi tersebut bersifat semu, karena algoritme sesungguhnya dari X memberikan kendali dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap konten politik.

Laporan Sky News menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini menyebabkan meningkatnya visibilitas pesan-pesan yang terkait dengan kelompok sayap kanan ekstrem, bahkan akun-akun yang berhubungan dengan kelompok seperti British Defence League.

Berdasarkan penelitian tersebut, akun-akun yang terkait dengan arus politik sayap kanan serta tokoh-tokoh seperti Tommy Robinson — yang sebelumnya telah menghadapi proses hukum karena aktivitas anti-imigrasi dan provokatif — memperoleh posisi menonjol dalam aliran konten yang direkomendasikan kepada pengguna. Bahkan pengguna yang dikategorikan netral pun dibanjiri dengan pesan-pesan yang berisi kritik terhadap imigran, minoritas, dan partai oposisi.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tingginya volume penyebaran ulang konten tertentu dalam waktu yang sangat singkat menunjukkan adanya prioritas algoritme terhadap pesan-pesan emosional dan bersifat memecah belah — pesan-pesan yang dalam konteks politik Britania Raya cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Peristiwa ini bertepatan dengan meningkatnya kontroversi seputar kehadiran Elon Musk melalui tayangan video dalam sebuah demonstrasi yang dipimpin oleh Tommy Robinson di London. Aksi tersebut, bertajuk “Alliance for the Kingdom” (Persatuan untuk Kerajaan), diselenggarakan pada pertengahan September dan dihadiri oleh ribuan orang di dekat gedung parlemen. Para peserta demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah terkait imigrasi dan, dengan slogan-slogan tajam anti-pemerintah, menyerukan perlunya perubahan dalam struktur politik.

Dalam pidato video yang ditayangkan di layar besar di depan massa, Musk secara terang-terangan menyatakan, “Lawan, atau kalian akan binasa.” Dia juga menyerukan “pembubaran parlemen” dan mengklaim bahwa “imigrasi yang tidak terkendali sedang menghancurkan negara.”

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan politisi kiri dan moderat di Britania Raya, yang menyebut ucapan Musk berbahaya dan merupakan “campur tangan langsung dalam urusan politik dalam negeri sebuah negara berdaulat.”

Media lokal melaporkan bahwa Musk sebelumnya juga telah menggunakan platform X untuk memberikan dukungan publik kepada Tommy Robinson, dan menurut beberapa laporan yang belum terverifikasi, ia bahkan menanggung sebagian biaya hukum Robinson.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, hubungan dekat antara Musk dan Nigel Farage — pemimpin partai sayap kanan Reform UK serta salah satu tokoh utama kampanye Brexit di masa lalu — telah menjadi bahan perbincangan di kalangan politik Inggris.

Dalam beberapa wawancara media, Nigel Farage menyinggung hubungannya dengan Elon Musk dan menggambarkan kepemilikan Musk atas platform X sebagai “bagian dari perjuangan global melawan sensor.” Dia juga menuduh media arus utama telah mengabaikan “suara mayoritas warga Inggris yang khawatir.” Spekulasi mengenai kemungkinan dukungan finansial Musk terhadap Partai Reform UK pun meningkat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun hingga kini tidak ada pihak yang secara resmi mengonfirmasi hal tersebut.

Tokoh-tokoh politik sayap kiri di Britania Raya menyampaikan peringatan yang lebih tegas terhadap perkembangan terkini ini. Ed Miliband, Menteri Energi Britania Raya, dalam kongres tahunan Partai Buruh, menyebut Musk sebagai “ancaman bagi kesehatan diskursus demokratis” dan mendesaknya untuk “menjauh dari politik domestik Inggris.”

Ed Davey, pemimpin Partai Liberal Demokrat, juga menyatakan keprihatinannya atas keterlibatan politik Musk yang dinilai berlebihan, seraya menegaskan bahwa “seorang miliarder asing tidak seharusnya diizinkan mendikte aturan permainan politik di negara kami.”

Perdana Menteri Britania Raya, Keir Starmer, dalam menanggapi kehadiran dan pernyataan kontroversial Elon Musk di demonstrasi “Alliance for the Kingdom,” menyebut penggunaan simbol-simbol nasional untuk kepentingan politik dan ancaman kekerasan di ruang publik sebagai hal yang “berbahaya dan tidak dapat diterima.” Dia memperingatkan bahwa bendera nasional tidak boleh dijadikan alat untuk “menakut-nakuti kelompok minoritas atau menimbulkan perpecahan politik.”

Meski demikian, pemerintahnya sejauh ini belum mengambil langkah konkret atau tindakan hukum terkait peran dan pengaruh Musk yang semakin besar dalam ranah politik Inggris. Kritik-kritik tersebut masih terbatas pada pernyataan di media dan forum parlemen. (RA)