Apakah Pertemuan Paris Mampu Mengubah Nasib Perang Ukraina?

Pars Today – Pemimpin lebih dari 27 negara dunia di pertemuan Paris, mengkaji perang Ukraina dan mekanisme mencapai kesepahaman guna mengakhiri perang tersebut.

Seiring meningkatnya aktivitas diplomatik terkait perang Ukraina, para pemimpin dari 27 negara dunia mengadakan pertemuan di Paris, ibu kota Prancis, untuk membahas kondisi perang tersebut. Penyelenggaraan pertemuan ini menumbuhkan harapan akan terbentuknya kesepakatan yang selaras antara Eropa, Kyiv, dan Washington mengenai konflik Ukraina.

Dari pihak Amerika Serikat, hadir Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Donald Trump dalam isu Ukraina, serta Jared Kushner, menantu Presiden AS. Sebelumnya, delegasi Amerika direncanakan dipimpin oleh Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, namun perkembangan terbaru terkait isu Venezuela menghalangi keikutsertaan tersebut.

Selain itu, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, bersama para pejabat utama Eropa termasuk Kanselir Jerman dan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan ini.

Salah satu tujuan utama pertemuan Paris adalah menyelaraskan komitmen Eropa dengan jaminan keamanan Amerika Serikat. Agenda lain mencakup pengawasan terhadap kemungkinan gencatan senjata, mekanisme respons terhadap pelanggaran, kerangka kehadiran pasukan internasional, komitmen keamanan jangka panjang, serta prinsip-prinsip negosiasi damai dengan Rusia.

Perang Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022, masih menjadi salah satu konflik militer paling kompleks dan krisis terbesar di dunia. Perang ini bukan hanya dianggap sebagai perselisihan regional, tetapi juga sebagai konflik dengan dimensi global yang melibatkan seluruh aspek politik, ekonomi, dan diplomasi internasional.

Perang Ukraina masih berlanjut, sementara militer Ukraina berusaha merebut kembali wilayah yang hilang. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia mencatat kemajuan signifikan; pihak berwenang Rusia menyatakan bahwa pasukan mereka telah merebut desa Grabovske di wilayah Sumy.

Dalam konteks ini, rencana perdamaian Ukraina dan upaya mengakhiri perang tetap menjadi perhatian utama. Ukraina, yang berusaha mengembalikan wilayah yang diduduki Rusia, sangat bergantung pada dukungan militer dan finansial dari Barat. Di sisi lain, Rusia tetap teguh mempertahankan kebijakan kerasnya terhadap Ukraina.

Tuntutan Rusia untuk mencapai kesepakatan damai jelas berfokus pada dua hal utama:

•        Perubahan status teritorial dan keamanan,

•        Pencegahan ancaman militer dari Barat, khususnya NATO.

Rusia telah beberapa kali mengajukan syarat khusus untuk setiap bentuk perjanjian damai. Salah satu syarat utama adalah pengakuan resmi atas aneksasi wilayah yang diduduki, termasuk Donbas (Luhansk dan Donetsk) serta Seminanjung Krimea, yang telah digabungkan ke wilayah Rusia sejak 2014.

Namun, Ukraina dan negara-negara Barat menolak klaim tersebut, menyebut aneksasi itu ilegal, dan menegaskan bahwa setiap negosiasi mengenai wilayah tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat pengembalian ke kedaulatan Ukraina.

Salah satu tuntutan utama Rusia adalah jaminan keamanan terkait tidak bergabungnya Ukraina dengan NATO. Rusia sangat menentang perluasan NATO ke arah timur dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, Rusia menuntut pencegahan keanggotaan Ukraina di NATO, bahkan meminta jaminan dari negara-negara Barat agar negara lain pun tidak bergabung dengan pakta tersebut.

Selain itu, Rusia juga menuntut penghentian dukungan militer terhadap Ukraina, serta perlindungan hak-hak penutur bahasa Rusia dan kelompok pro-Rusia di Ukraina. Namun, tuntutan ini ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat. Perbedaan mendasar dalam tuntutan dan posisi kedua belah pihak menjadikan negosiasi perdamaian sebagai tantangan yang kompleks, sekaligus menjadikan penyelesaian krisis ini salah satu isu global paling penting.

Di sisi lain, terdapat pula perbedaan pandangan di antara negara-negara Eropa mengenai Ukraina. Bahkan, Eropa sendiri mengalami ketidaksepahaman dengan Amerika Serikat dalam menyikapi isu Ukraina.

Sebagai contoh, negara-negara Barat, khususnya Jerman dan Prancis, sangat menekankan perlunya mengakhiri perang melalui negosiasi diplomatik. Mereka berpendapat bahwa perdamaian hanya dapat dicapai dengan jalan perundingan langsung dengan Rusia. Namun, sebagian negara Eropa lainnya, terutama negara-negara Eropa Timur yang merasa terancam oleh Rusia, menekankan perlunya meningkatkan tekanan terhadap Moskow dan menolak segala bentuk pemberian konsesi kepada Rusia. Perbedaan pandangan ini membuat situasi semakin sulit, sehingga salah satu tujuan utama pertemuan yang diadakan adalah menyatukan sikap negara-negara Eropa dan mencapai posisi bersama terkait Ukraina.

Di sisi lain, Kiev hingga kini tidak menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi dengan Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa ia hanya akan berunding dengan Rusia jika pasukan Rusia sepenuhnya keluar dari seluruh wilayah Ukraina. Sikap ini berarti perang akan berlanjut selama Rusia belum memenuhi tuntutan Ukraina.

Sementara itu, Amerika Serikat telah mengajukan sebuah rencana perdamaian yang mencakup pembatasan kekuatan militer Ukraina, jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, serta penerimaan atas kontrol Rusia di beberapa wilayah yang diduduki. Washington melihat kerangka ini sebagai dasar bagi negosiasi. Namun, para pejabat Eropa menyatakan bahwa rencana tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dan direvisi, karena berbeda dengan posisi mereka dalam isu-isu kunci seperti status wilayah, jaminan keamanan, dan batas kekuatan miilter Ukraina.

Dalam situasi ini, penyelenggaraan pertemuan Paris menjadi kesempatan untuk membahas seluruh isu terkait perang Ukraina. Uni Eropa, dengan mempertimbangkan kondisi politik yang kompleks serta tekanan dari berbagai negara di dalam dan luar benua, memutuskan untuk menjadikan pertemuan ini sebagai peluang untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan kembali ke negosiasi diplomatik.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi Eropa terhadap perkembangan terbaru serta upaya menjaga persatuan menghadapi Rusia. Selain itu, Uni Eropa berusaha agar bersama Amerika Serikat dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam proses perundingan damai, sekaligus memainkan peran sebagai mediator.

Dalam kondisi demikian, para peserta pertemuan Paris berharap dapat menemukan cara untuk mencapai posisi bersama dan menyelesaikan perang secara damai. Namun, mengingat adanya perselisihan internal di Eropa, tantangan besar dalam hubungan Barat–Rusia, serta perbedaan sikap Amerika Serikat, tampaknya sulit bagi peserta pertemuan ini untuk mencapai konsensus baru demi mewujudkan perdamaian dan mengakhiri perang Ukraina.

Pada akhirnya, pertemuan Paris lebih merupakan cerminan dari perbedaan internal Eropa, keterbatasan kebijakan Amerika, serta kebutuhan mendesak Ukraina akan dukungan eksternal, daripada sebuah jaminan bagi perdamaian atau keamanan yang berkelanjutan. (MF)