Ketika Dewan Perdamaian Gaza Menjadi Upaya Trump Melemahkan PBB

Pars Today - Pengumuman pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang upaya Trump untuk melemahkan PBB, bersamaan dengan ambisi politik pribadinya.

Lembaga internasional baru yang diperkenalkan Presiden AS Donald Trump untuk memajukan rencana perdamaian Gaza, meskipun awalnya mendapat dukungan dari PBB, telah menimbulkan banyak kekhawatiran seiring dengan semakin jelasnya detailnya.

Dewan yang akan diketuai Trump seumur hidup bahkan jika masa kepresidenannya berakhir, akan menangani konflik global lainnya pada tahap selanjutnya. Bahkan, Trump mempromosikan proyek "Dewan Perdamaian" sejalan dengan tujuan politiknya yang ambisius, yang kini telah berubah dari sekadar memantau gencatan senjata Gaza menjadi lembaga mediasi global.

Struktur manajemen dewan ini mencakup nama-nama yang sudah dikenal seperti menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan eksekutif. Pengangkatan Tony Blair oleh Trump ke "dewan eksekutif pendiri" Komisi Perdamaian Gaza telah menuai kontroversi.

Sikap politik negara-negara di dunia terhadap inisiatif ini terbagi menjadi tiga kelompok: mereka yang telah bergabung dengan komisi, mereka yang menolak bergabung dengan komisi, dan mereka yang masih ragu-ragu.

Pendukung terbesar rencana ini berada di wilayah Asia Barat, Asia Tengah, dan sebagian Eropa Timur.

Arab Saudi, UEA, Qatar, Mesir, Turki, dan Bahrain telah mengkonfirmasi keanggotaan mereka. Selain itu, negara-negara dari Kaukasus dan Asia Tengah, seperti Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Mongolia, dan Uzbekistan, termasuk dalam daftar anggota tetap, bersama dengan negara-negara seperti Maroko, Paraguay, Argentina, Hongaria, Belarus, Pakistan, dan Vietnam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menerima keanggotaan dalam dewan itu, meskipun mengkritik kehadiran Qatar dan Turki.

Trump mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah setuju untuk berpartisipasi dalam komisi perdamaian dan telah menawarkan untuk membayar biaya keanggotaan sebesar $1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat. Namun, Rusia belum mengumumkan posisi resmi mengenai masalah ini. Keragaman geografis ini menunjukkan keinginan Trump untuk menciptakan koalisi luas di luar sekutu Barat tradisional.

Di sisi lain, sejumlah negara Eropa secara terbuka menentang rencana ini atau, setidaknya untuk saat ini, menolak untuk bergabung. Inggris, Prancis, Swedia, Norwegia, dan Slovenia termasuk di antara negara-negara yang menolak undangan Trump. Para penentang rencana dari Barat menolak undangan itu, dengan alasan kemungkinan kehadiran Rusia dan ambiguitas dalam interaksi dewan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejumlah besar negara juga belum mengumumkan posisi definitif mereka. Di antaranya adalah negara-negara penting seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Jerman. Komisi Eropa dan negara-negara seperti Ukraina, Italia, dan Singapura juga masih meninjau situasi itu. Kurangnya tanggapan dari negara-negara ini menunjukkan kompleksitas diplomatik dan ambiguitas tentang wewenang dan tujuan akhir dewan ini.

Trump mengklaim bahwa panel itu akan mengambil "pendekatan yang berani dan baru untuk menyelesaikan konflik global". Hal ini ditafsirkan oleh beberapa pihak sebagai langkah yang dapat melemahkan posisi Dewan Keamanan PBB, yang saat ini bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Perdamaian Gaza, yang diperkenalkan Donald Trump dipandang oleh banyak pemerintah dan analis sebagai upaya untuk melemahkan PBB. Alasan utama persepsi ini adalah bahwa, bertentangan dengan klaim awal bahwa dewan ini berfokus pada Gaza, dewan ini telah menjadi lembaga yang lebih luas dengan kekuatan transnasional dan secara efektif memasuki bidang-bidang yang, menurut struktur hukum internasional, berada dalam kompetensi PBB.

Pada saat peluncuran dewan ini, Trump mengumumkan bahwa dewan ini dapat "melakukan hampir semua hal yang diinginkannya" dan bahkan memperluas misinya ke krisis global lainnya. Peran yang secara tradisional diperuntukkan bagi PBB.

Para kritikus Eropa dan internasional telah memperingatkan bahwa inisiatif ini dapat merusak tatanan multilateral yang ada dengan menciptakan struktur paralel. Beberapa pemerintah, termasuk Prancis, telah menolak untuk bergabung dengan badan ini, karena khawatir hal itu akan melanggar prinsip-prinsip PBB dan mengancam untuk menggantikannya.

Para pejabat Jerman juga dilaporkan khawatir bahwa badan ini dapat menjadi "paku terakhir di peti mati hukum internasional" dengan mengabaikan mekanisme PBB dan mentransfer pengambilan keputusan global ke struktur yang dipersonalisasi dan dikendalikan AS.

Trump juga telah menjadikan dirinya ketua seumur hidup dan menetapkan biaya keanggotaan tetap sebesar $1 miliar, sebuah langkah yang oleh banyak orang dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan yang menjadi dasar PBB.

Sementara itu, harga $1 miliar untuk kursi tetap telah menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan korupsi di tingkat diplomatik tertinggi. Struktur keuangan dan manajemen ini menjadikan Dewan Perdamaian Gaza sebagai lembaga yang bergantung pada kemauan politik dan ekonomi Amerika Serikat, bukan sebagai mekanisme multilateral global.

Secara keseluruhan, perluasan cakupan misi Dewan Perdamaian, strukturnya yang dipersonalisasi, upayanya untuk menarik negara-negara dengan tekanan politik dan ekonomi, dan masuknya ke area tradisional PBB semuanya memperkuat persepsi bahwa inisiatif ini bukanlah proyek perdamaian, tetapi alat untuk mendefinisikan kembali tatanan internasional dan mengurangi peran PBB.

Terlepas dari tekanan-tekanan ini, para pejabat PBB telah menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan tetap mempertahankan posisinya dan bahwa misi ini tidak dapat menggantikannya.(sl)