Inisiatif Kontroversial Trump, Dewan Perdamaian atau Mekanisme Pengaruh Politik?

Pars Today - Inisiatif yang disebut "Dewan Perdamaian Gaza", yang diusulkan dengan Donald Trump sebagai pusatnya, telah menjadi panggung untuk menunjukkan kekuasaan, menerapkan kebijakan unilateral, dan menguji efektivitas lembaga internasional dalam tatanan global, alih-alih menawarkan solusi praktis untuk mengakhiri krisis Gaza.

Berbagai laporan dari media Arab, Ibrani, dan Inggris yang bereputasi menunjukkan bahwa upaya Trump untuk membentuk dewan ini, yang tujuan resminya adalah membangun kembali Gaza dan mengkonsolidasikan gencatan senjata, telah menjadi salah satu topik utama di kalangan media dan diplomatik.

Mekanisme ini telah menghadapi gelombang kritik sejak tahap awal. Para analis percaya bahwa dewan perdamaian lebih merupakan cerminan upaya Amerika untuk memberikan pengaruh langsung pada persamaan regional dan internasional daripada respons terhadap krisis kemanusiaan dan politik di Gaza. Komposisi anggota dewan juga memperkuat kesan ini.

Dewan Perdamaian Gaza dibentuk atas inisiatif Trump dan dengan partisipasi tokoh-tokoh politik dan ekonomi yang dekat dengannya. Trump adalah presiden seumur hidupnya, dan orang-orang seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Tony Blair berada di dewan eksekutif. Kehadiran Blair telah memicu reaksi luas, terutama karena perannya dalam perang Irak.

Selain itu, presiden Bank Dunia, direktur ekonomi, dan perwakilan negara-negara seperti Turki dan Qatar juga hadir dalam struktur ini. Namun, tidak ada perwakilan Palestina yang terlihat di dewan eksekutif dan peran mereka terbatas pada komite teknokrat untuk mengelola urusan sehari-hari. Sebuah isu yang telah menyebabkan kritik serius terhadap legitimasi inisiatif ini.

Syarat pembayaran $1 miliar untuk keanggotaan tetap di dewan juga telah memicu kritik terhadap "komersialisasi perdamaian". Trump juga menyatakan bahwa dewan ini dapat memainkan peran dalam krisis global lainnya. Pernyataan yang telah meningkatkan kekhawatiran Eropa tentang pelemahan atau bahkan penggantian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Euronews melaporkan bahwa inisiatif yang awalnya diperkenalkan sebagai mekanisme terbatas untuk memantau gencatan senjata, dengan cepat berkembang menjadi proyek luas dengan tujuan di luar Gaza. Hal ini bahkan membuat Israel menyatakan keraguan tentang orientasinya.

Di kalangan Palestina, reaksi sebagian besar negatif. Gerakan Jihad Islam melihat komposisi dewan ini selaras dengan kepentingan Israel dan menggambarkannya sebagai upaya untuk memaksakan pengaturan politik dan keamanan baru. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Barsh mengkritik inisiatif ini dengan mengatakan, “Mereka memecah belah perdamaian di antara mereka sendiri dan kita memecah belah tenda-tenda.”

Analis Palestina seperti Ahmed Al-Hila dan Kamal Al-Hindi juga melihat rencana ini sebagai bagian dari tren yang dapat menyebabkan melemahnya perlawanan dan berkurangnya peran Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Beberapa analis, seperti Mamoun Fandy juga memperingatkan dengan pandangan yang lebih pragmatis, bahwa mandat AS, meskipun mungkin lebih baik daripada pendudukan langsung Israel, akan menyebabkan pengurangan kedaulatan Palestina.

Di sisi lain, reaksi Israel tidak seragam. Kantor Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa komposisi dewa ditentukan tanpa koordinasi dengan Tel Aviv dan bertentangan dengan kebijakan resmi rezim. Tokoh-tokoh garis keras seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan dalam Rezim dan Keuangan Rezim Zionis, juga menolak rencana itu, dan menyerukan kelanjutan perang, pemberlakuan pemerintahan militer, dan bahkan mendorong migrasi Palestina. Beberapa pengguna media sosial Israel juga menganggap inisiatif ini sebagai tanda kelemahan pemerintahan Netanyahu.

Reaksi internasional juga beragam. Beberapa negara Eropa mempertimbangkan undangan Trump, tetapi negara-negara seperti Prancis, Swedia, dan Norwegia secara eksplisit menentangnya.

Para ahli telah memperingatkan bahwa menyerahkan misi keamanan dan perlucutan senjata Hamas kepada lembaga di luar kerangka PBB dapat merusak hukum internasional dan memperburuk ketidakpercayaan regional. Di dunia Arab, meskipun negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, UEA, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan telah mengumumkan keanggotaan mereka, kekhawatiran tentang konsentrasi kekuasaan di tangan AS tetap ada.

BBC melaporkan bahwa kondisi keuangan keanggotaan yang berat telah menyebabkan beberapa negara, termasuk Kanada, menahan diri untuk bergabung dengan inisiatif ini.

Kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza lebih merupakan cerminan tantangan struktural dalam sistem internasional daripada mekanisme untuk menyelesaikan krisis. Kurangnya perwakilan Palestina, konsentrasi kekuasaan di tangan AS, dan tujuan di luar kerangka PBB telah membuat inisiatif ini menghadapi krisis legitimasi.

Para ahli menekankan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin terjadi dengan partisipasi nyata dari para pemangku kepentingan lokal, kerja sama multilateral, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Dari perspektif ini, Misi Perdamaian Gaza tidak dilihat sebagai solusi, melainkan sebagai peringatan tentang kompleksitas politik internasional di era saat ini.(sl)