Sengketa Wilayah Jadi Sandungan Terbesar Perdamaian Rusia-Ukraina

ParsToday – Perang Ukraina memasuki tahun keempat dengan hambatan utama, termasuk sengketa wilayah, yang masih belum terselesaikan. Hal ini membuat tercapainya perdamaian masih diselimuti ketidakpastian.

Melaporkan dari IRNA, Minggu, 22 Februari 2026, putaran terakhir negosiasi antara Rusia dan Ukraina pekan lalu (16-17 Februari) di Jenewa dengan mediasi Amerika Serikat berakhir tanpa hasil setelah dua hari pembahasan.

Vladimir Medinsky, asisten Presiden Rusia dan ketua delegasi Rusia terkait pertemuan ini, mengatakan kepada wartawan bahwa putaran ketiga negosiasi perdamaian Ukraina berlangsung sulit, tetapi tetap profesional dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, setelah hari pertama negosiasi trilateral di Jenewa, melaporkan kemajuan signifikan dalam pembicaraan terkait penyelesaian Ukraina.

Pernyataan ini kontras dengan laporan kantor berita pemerintah RIA Novosti yang mengutip sumbernya menyatakan bahwa negosiator Rusia dan Ukraina tidak menandatangani dokumen apa pun di akhir pembicaraan.

Dua putaran pertama dialog ini, yang berfokus pada masalah keamanan, sebelumnya digelar di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, pada 23-24 Januari serta 4-5 Februari 2026.

Rusia Bertekad Mencapai Tujuan Perang

Sehari setelah pertemuan itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan operasi militer khusus di Ukraina akan berlanjut hingga mencapai tujuan akhir.

Ia menyebut tujuan operasi militer di Ukraina adalah menjamin perkembangan Rusia dalam beberapa dekade mendatang. Ia menambahkan negosiasi selalu baik, tetapi tidak akan menghalangi pencapaian tujuan operasi di Ukraina.

Pejabat Rusia ini mengatakan Moskow tidak bisa menerima negara yang tidak bersahabat di perbatasannya menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Medvedev menegaskan demiliterisasi Ukraina dan penghapusan potensi perang di masa depan adalah tujuan operasi militer.

Keraguan Moskow atas Tekad Ukraina dan Eropa Mewujudkan Perdamaian

Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matviyenko, baru-baru ini menyatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dengan dukungan Eropa, menggagalkan proses perdamaian.

Merujuk pada daftar tuntutan Eropa kepada Rusia, ia mengatakan permintaan pejabat Eropa bersifat rusiafobia dan tidak realistis. Hal ini melemahkan setiap upaya mencapai perdamaian abadi.

"Ini sama saja dengan sabotase terang-terangan dan disengaja terhadap proses perdamaian. Zelenskyy, dengan dukungan mereka, semakin banyak menyabotase proses perdamaian. Apa interpretasi lain yang bisa diberikan?" ujar Matviyenko.

Ia menegaskan Zelenskyy secara terbuka dan tegas menolak setiap landasan pasti untuk kesepakatan damai dalam negosiasi Jenewa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan terpisah mengatakan negara-negara Eropa tidak lagi memiliki tempat di meja perundingan Ukraina. Mereka, kata dia, telah mengkhianati Moskow dengan mengingkari perjanjian mereka di masa lalu.

Zelenskyy Ingin Keuntungan dari Moskow

Bersamaan dengan negosiasi perdamaian, Zelenskyy menulis di kanal Telegramnya, "Diplomasi kami akan lebih efektif jika ada keadilan dan kekuatan."

Ia menegaskan untuk itu, ia menuntut peningkatan tekanan sanksi terhadap Rusia, dukungan bagi angkatan bersenjata Ukraina, dan penguatan sistem pertahanan udara negaranya.

Presiden Ukraina juga mengkritik Presiden AS Donald Trump karena menekan Kyiv memberikan konsesi demi perdamaian. "Mengapa hanya Ukraina yang harus memberi konsesi?" tegasnya.

Merujuk pada pernyataan Trump dalam beberapa hari terakhir bahwa Ukraina bertanggung jawab memberi konsesi, Zelenskyy menambahkan, "Saya harap ini hanya bagian dari taktiknya dan bukan keputusan sebenarnya."

Perang Berakhir? Mungkin Lain Waktu

Perang Ukraina pecah setelah Barat mengabaikan kekhawatiran keamanan Moskow tentang perluasan perbatasan NATO. Rusia memulai operasi khususnya di Ukraina pada 24 Februari 2022 sebagai respons atas pengabaian masalah keamanannya oleh Barat.

Rusia saat ini menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea dan sebagian wilayah Donbas timur yang direbut sebelum invasi 2022.

Hingga kini, isu paling sensitif dalam negosiasi adalah tuntutan Moskow agar Kyiv menyerahkan wilayah yang dikuasainya serta nasib Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhia. PLTN terbesar di Eropa ini terletak di wilayah yang diduduki Rusia.(sl)