Kritikan Jepang Soal Politik Pembatasan Ekonomi Cina

Media massa Jepang dalam sebuah langkah kolektif menyatakan bahwa Cina memberlakukan kebijakan diskriminatif terkait aktivitas perusahaan-perusahaan asing di negara itu.

Menurut media massa Jepang, terdapat undang-undang pembatasan di Cina yang dikenal dengan undang-undang ketidakpercaaan. Berdasarkan ketetapan tersebut, perusahaan-perusahaan asing tidak dapat memiliki perusahaan Cina.

Kementerian Perdagangan Cina mereaksi sikap media massa Jepang itu dengan merilis pernyataan dan menegaskan bahwa segala bentuk tindakan terhadap perusahaan-perusahaan asing serta kepemilikian mereka terhadap perusahaan-perusahaan Cina, harus sesuai aturan, keadilan dan hukum yang berlaku.

Menurut Menteri Perdagangan Cina, proses akuisisi perusahaan-perusahaan Cina oleh pihak asing harus memuaskan kedua pihak dan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kondisi.

Kenyataannya adalah bahwa formalitas dan struktur birokrasi dan finansial, bersamaan dengan menguatnya reformasi ekonomi serta pelaksanaan politik yang lebih terbuka di Cina, menurun drastis. Oleh karena itu, perusahaan, investor asing dan outlet produksi semakin terbuka untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, produksi dan perdagangan mereka.

Proses birokrasi dan finansial telah ditekan dan menurut para pejabat Cina, data Kementerian Perdagangan Cina menunjukkan bhawa investasi asing di negara ini pada bulan Agustus lalu meningkat 5,7 persen dan mencapai 8,8 miliar USD.

Dengan seluruh klaim dan data yang diberikan para pejabat Cina untuk membuktikan kesehatan gerak dan aktivitas ekonominya, namun perekonomian Cina masih terkonsentrasi dan sebagian besar sektor masih berada di bawah kontrol pemerintah. Artinya perekonomian Cina tidak bebas dan masih terpaut jauh dengan perekonomian terbebas di dunia seperti Skotlandia, Inggris dan bahkan Hongkong.

Oleh sebab itu, kritik media dan analis ekonomi pasar bebas dunia soal undang-undang pembatas di Cina cukup beralasan. Namun di satu sisi, Cina juga sedang berusaha melepas sentralisasi perekonomiannya. Setidaknya ini dapat dilihat dari keanggotaan Cina di Organisasi Perdanganan Dunia (WTO) pada tahun 2001.

Kritik media massa Jepang soal politik ekonomi Cina sekaligus mengindikasikan bahwa dua raksasa Asia ini meski bersitegang menyangkut sengketa teritorial, namun tetap mempertahankan hubungan ekonomi mereka. Baik Cina maupun Jepang terus berusaha mencari kesempatan untuk konsolidasi hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi.(MZ)