Myanmar Tolak Tim Pencari Fakta PBB

Pemerintah Myanmar menentang tugas-tugas tim pencari fakta PBB untuk menangani kasus Muslimin Rohingya.

IRNA (3/5) melaporkan, Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Myanmar, Rabu (3/5) mereaksi resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait pengiriman tim pencari fakta internasional ke negara itu.

Suu Kyi mengumumkan, resolusi DK PBB itu tidak ada kaitannya dengan Myanmar karena bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Sebelumnya Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Selasa (2/5) dalam jumpa pers bersama Suu Kyi mengatakan, resolusi Dewan HAM PBB yang sudah disahkan, dapat membantu mengakhiri penyiksaan dan pemerkosaan terhadap Muslimin Rohingya dan mengungkap realitas yang terjadi.

Dewan HAM PBB bulan Maret 2017 menerima resolusi yang diusulkan Uni Eropa dan didukung oleh negara-negara lain termasuk Amerika Serikat.

Pembunuhan Muslimin Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sejak Oktober 2016 telah meningkatkan instabilitas di kawasan dan membangkitkan kekhawatiran lembaga-lembaga internasional terkait kondisi Muslim Rohingya. (HS)