Kebijakan Anti-JCPOA dan Klaim-klaim AS di Masa Lalu

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam sebuah surat kepada Yukiya Amano, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memperingatkan konsekuensi negatif dari tujuan kunjungan Nikki Haley, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Wina.

Zarif menulis, bahkan sebelum kunjungan ini, program dan publisitas tentang lawatan ini serta sinyal yang diberikan memiliki konsekuensi destruktif yang signifikan terhadap implementasi sukses perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).

Dubes AS untuk PBB dalam wawancara dengan The Washington Post di awal lawatannya ke Wina mengatakan, menurut rencana, dalam kunjungan ini, para pejabat IAEA akan menjawab pertanyaan-pertanyaan AS tentang keefektifan dan luasnya inspeksi terhadap program nuklir Iran.

Pernyataan Haley tersebut menunjukkan bahwa AS tidak memiliki hal baru untuk dikatakan dalam isu nuklir Iran dan hanya melihat bahwa satu-satunya cara untuk menjustifikasi pelanggarannya terhadap JCPOA adalah kembali dengan klaim-klaim sebelumnya dan mengulang kebohongannya di masa lalu.

Klaim itu dimulai sejak tahun 2005 dengan mempublikasikan sebuah laporan palsu yang mengklaim adanya tujuan militer dalam program nuklir Iran, namun hingga sekarang tidak pernah terbukti, sebab itu tak lebih hanya sebuah klaim palsu.

16 lembaga intelijen AS pada November 2007 mengakui bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai. Pengakuan dan laporan tersebut menegaskan poin bahwa klaim-klaim tentang adanya tujuan militer dalam program nuklir Iran hanya didasarkan pada serangkaian informasi palsu dan menyimpang.

Juru bicara Gedung Putih di masa itu juga mengatakan bahwa Mike McConnell, Direktur Intelijen Nasional dan Penasihat Bush pada Agustus 2007 –yaitu lebih dari tiga bulan sebelum  publikasi laporan tersebut– telah diberitahu bahwa Iran tidak memiliki program nuklir untuk tujuan militer.

Di sisi lain, laporan-laporan IAEA sebelum perjanjian nuklir JCPOA menunjukkan bahwa AS memperalat badan nuklir dunia itu untuk mengejar tujuan-tujuan bias dan politis anti-Iran. Pengesahan berbagai resolusi sanksi yang tidak adil terhadap Iran merupakan hasil dari terpengaruhnya IAEA oleh tekanan-tekanan AS.

Sejumlah pakar untuk urusan nuklir meyakini bahwa kunjungan Dubes AS untuk PBB ke Wina adalah peluang bagi pemerintah Washington untuk kembali memperoleh informasi dari dekat mengenai rincian teknis JCPOA dan pentingnya perjanjian nuklir ini.

Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Non-proliferasi untuk Asosiasi Pengendali Senjata kepada al-Monitor mengatakan, kunjungan Haley ke Wina diharapkan akan menjadi kesempatan bagi pemerintah Donald Trump, Presiden AS untuk keluar dari mimpi dan melihat realitas dan kenyataan.

 Ia menambahan, Trump telah meningkatkan penentangnnya terhadap kesepakatan nuklir JCPOA, namun ia tidak mengetahui prestasi apa yang akan hilang jika perjanjian itu rusak. (RA)