Kunjungan Formalitas Suu Kyi ke Rakhine
Mereaksi tekanan regional dan internasional atas pemerintah Myanmar karena pembantaian Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Menteri Luar Negeri sekaligus Penasehat senior pemerintah negara itu baru-baru ini mengunjungi Rakhine.
Lawatan Aung San Suu Kyi ke dua desa di negara bagian Rakhine, dinilai sangat terlambat dan sekedar formalitas dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan Muslim Rohingya. Putaran baru pembunuhan Muslim Rohingya dengan tujuan pembersihan etnis dan merebut wilayah, dimulai tahun 2012 lalu dan terus berlanjut hingga sekarang.
Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar yang sebelumnya pernah mengklaim akan memberikan kebebasan, mewujudkan demokratisasai dan pemerintahan berlandaskan hukum di Myanmar, bukan saja hanya diam menyaksikan kejahata-kejahatan yang dilakukan militer dan pemerintah terhadap Muslim Rohingya, bahkan sama sekali tidak pernah berusaha mengakhiri pembunuhan tersebut.
Muslim Rohingya yang merupakan salah satu penduduk asli Arakan atau yang dikenal dengan Rakhine sekarang, tidak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar dan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 yang dikeluarkan junta militer kala itu, Muslim Rohingya tidak termasuk etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar.
Setelah menangnya Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD partai pimpinan Aung San Suu Kyi di Myanmar, tuntutan untuk memberikan identitas warga negara kepada Muslim Rohingya semakin kencang.
Yanghee Lee, Pelapor khusus Hak Asasi Manusia PBB di Myanmar menuturkan, perilaku Suu Kyi terkait pembunuhan Muslim Rohingya membuat masyarakat internasional putus asa. Permusuhan terhadap etnis Rohingya dan kebencian terhadap mereka telah melewati batas sehingga tidak ada seorangpun yang berani memprotes para pelaku kejahatan.
Salah satu alasan diamnya Suu Kyi menyaksikan kejahatan terorganisir terhadap Muslim Rohingya adalah upayanya menarik simpati militer dan kelompok Buddha Myanmar. Meski ketua NLD itu menolak dihubung-hubungkan dengan salah satu sayap politik tertentu, tapi ia tahu jika gagal menarik simpati para biksu Buddha dan petinggi militer, mungkin saja ia harus berhadapan dengan krisis politik dan sosial, bahkan kudeta di Myanmar.
Padahal Suu Kyi dalam kampanyenya berjanji untuk merpersatukan seluruh etnis, dan ide persatuan itu menjadi slogan aslinya. Ia memberi harapan kepada masyarakat Myanmar, jika menang pemilu ia akan memulihkan ketertiban, keamanan dan persatuan di negara itu.
Salah satu peraih Nobel perdamaian, Uskup Desmond Tutu menuturkan, sikap diam Suu Kyi menyaksikan pembunuhan Muslim Rohingya akan dibayar mahal olehnya, dan jika biaya yang harus ia bayar untuk bisa meningkatkan posisi dan duduk di kursi tertinggi pemerintahan Myanmar, adalah kebisuannya, maka harganya terlampau tinggi.
Kunjungan Suu Kyi ke Rakhine dilakukan di saat warga negara bagian itu sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian di dalam negeri atau di negara tetangga Myanmar dalam kondisi yang sangat buruk.
Di sisi lain, nasib ribuan anak yang terpaksa kehilangan orangtua dan pembunuhan massal terhadap perempuan dan laki-laki tak bersalah, adalah sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan pemerintah Myanmar pimpinan Suu Kyi terhadap Muslim Rohingya.
Rakyat Myanmar berharap Suu Kyi bisa menghentikan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dengan menempatkan nasib masyarakat dan keamanan mereka sebagai prioritas kerjanya. (HS)
