Sikap Pasif Cina dalam Krisis Rohingya
Menteri luar negeri Cina menyerukan supaya Bangladesh dan Myanmar segera menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua negara bertetangga ini melalui dialog dari pada menunggu solusi internasional mengenai penyelesaian krisis Rohingya.
Wang Yi dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Bangladesh di Dhaka, ibu kota Bangladesh, mengatakan, Aksi Dewan Keamanan PBB harus membantu mendorong kerja sama bilateral antara Bangladesh dan Myanmar, sehingga masalah yang dihadapi muslim Rohingya menemukan solusi damai di Myanmar.
Sikap menlu Cina tersebut dengan jelas menunjukkan dukungan Beijing terhadap pemerintah Myanmar. Wang Yi sama sekali tidak menyinggung kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang menyebabkan mereka harus mengungsi untuk menyelamatkan diri ke negara lain, terutama Bangladesh sebagai negara tetangga Myanmar yang paling mudah diakses oleh pengungsi Rohingya.
Bagaimana pun, Bangladesh posisinya adalah negara yang menampung gelombang pengungsi dari Myanmar. Dengan demikian sangat wajar jika Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmud Ali menyatakan bahwa negaranya tidak bisa sendirian menanggung beban pengungsi Rohingya, dan Dhaka berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui interaksi bilateral dan internasional.
Sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Cina diharapkan mengambil langkah signifikan untuk menekan pemerintah Myanmar supaya mengakhiri aksi kekerasan terhadap Rohingya. Dengan pengaruhnya yang besar terhadap pemerintah Myanmar, Beijing bisa mendesak Naypyidaw memulihkan situasi di Rakhine, dan memulangkan para pengungsi Rohingya ke negaranya. Tapi semua itu tidak dilakukan oleh Cina yang memilih diam. Pasalnya, Bejing memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar di Myanmar, terutama di bidang energi dengan dijalankannya reformasi ekonomi di Mynamar sejak tahun 2011.
Sikap pasif pemerintah Cina atas berlanjutnya kejahatan yang dilakukan rezim Myanmar terhadap Rohingya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tawar ekonominya lebih tinggi lagi. Padahal, kejahatan terhadap Rohingya kian hari semakin parah hingga PBB mengeluarkan kritikan keras terhadap berlanjutnya masalah kemanusiaan di Rakhine.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein mengungkapkan, "Serangan sistematis rezim Myanmar terhadap Muslim Rohingya adalah genosida, dan tentara Myanmar sama sekali tidak memperdulikan prinsip pertama aturan internasional. Kami memiliki berbagai laporan dan foto udara mengenai aksi petugas keamanan dan paramilisi lokal dalam pembakaran des-desa Muslim Rohingya, pembunuhan warga sipil dan penembakkan warga,".
Dalam situasi demikian, jelas kiranya Dewan Keamanan PBB harus bertanggung jawab dengan mengambil langkah serius untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencegah berlanjutnya genosida tehadap Rohingya. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Cina seharusnya menghentikan masalahnya di tingkat hulu bukan hilir. Sebab masalah hulu krisis Rohingya berada di tangan rezim Myanmar, bukan pengungsi Rohingya yang harus diselesaikan oleh Bangladesh sebagai muara tempat penampungan para pengungsi yang menyelamatkan dari Rakhine.(PH)
