Resolusi al-Quds dan Keterkucilan AS
Tes kekuatan Amerika Serikat dengan masyarakat internasional terkait isu al-Quds berakhir dengan kekalahan telak Washington, khususnya pribadi Presiden Donald Trump.
Ketika Trump mengancam dunia, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mengutuk pengakuan al-Quds sebagai ibukota rezim Zionis Israel. Dalam sebuah voting bersejarah, 128 anggota PBB mendukung resolusi Quds, sembilan menolak termasuk AS serta Israel dan 35 abstain.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump dan Dubes AS di PBB, Nikki Haley secara transparan mengancam akan memutus bantuan finansial bagi anggota PBB yang mendukung resolusi al-Quds. Dengan kata lain, Gedung Putih melakukan pemerasan dan memberikan dua pilihah kepada anggota PBB, membela hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan terkait al-Quds atau bantuan finansial AS.
Trump dan penasehatnya optimis bahwa negara-negara yang bergantung pada dukungan politik dan finansial Amerika, pada akhirnya mendukung sikap Washington yang mengakui secara resmi al-Quds sebagai ibukota Israel. Meski demikian, hanya tujuh negara selain AS dan Israel yang bersedia mengamini seruan Trump dengan imbalan bantuan finansial Washington.
John Brennan, mantan direktut Dinas Rahasia AS (CIA) terkait hal ini mengatakan, ancaman Trump terhadap negara-negara yang menggunakan haknya untuk menentang sikap Amerika terkait al-Quds sangat memalukan. Sikap ini menunjukkan Trump mengharapkan semua pihak tunduk kepada Washington secara membabi buta. Ini sebuah karakteristik yang dapat ditemukan di pemimpin despotik dan dengki.
Meski demikian, tidak ada banyak opsi untuk melaksanakan ancaman presiden Amerika terhadap negara-negara anti keputusan Washington. Misalnya negara seperti Mesir, Afghanistan, Irak dan Pakistan yang mendapat paket bantuan finansial dan militer dari Amerika masih memiliki posisi strategis di kawasan dan dunia. Dengan demikian pemutusan bantuan finansial akan menimbulkan kerusakan serius bagi strategi Amerika.
Di sisi lain, implementasi ancaman Trump memutus atau mengurangi bantuan finanasial kepada sejumlah anggota PBB atau bahkan organisasi itu sendiri, akan mendapat sambutan beberapa negara termasuk Cina sehingga mereka mampu menggantikan posisi Washington di sistem internasional.
Dengan demikian, kecenderungan AS dan Donald Trump memaksakan kehendaknya kepada pihak lain bisa jadi akan memicu kebangkitan internasional melawan arogansi dan kebijakan sepihak Washington. (MF)
