Trump dan Komitmen AS terhadap JCPOA

Menjelang pengambilan keputusan Presiden AS, Donald Trump mengenai kesepakatan nuklir Iran, puluhan orang pejabat dan mantan diplomat senior bersama para pakar terkait di AS berupaya meyakinkan Trump supaya berkomitmen terhadap JCPOA.

Presiden AS hingga akhir Januari harus mengambil keputusan mengenai masalah perpanjangan penangguhan sebagaian sanksi nuklir Iran. Keputusan tersebut akan diambil  10 Januari. Jika Trump tidak bersedia menandatanganinya, maka keputusan ini bermakna keluarnya AS dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok 5+1.

Masalah tersebut memicu kekhawatiran berbagai kalangan baik di dalam maupun di luar AS. Pasalnya, sebelum menjabat sebagai  presiden AS, Trump berulangkali menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah AS. Ia juga begitu keras melancarkan penentangan terhadap kesepakatan yang dicapai antara Iran dan kelompok 5+1, termasuk di dalamnya AS dan Uni Eropa.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2017 lalu, Trump menyatakan tidak mengakui komitmen Iran terhadap JCPOA dan melimpahkan masalah ini ke Kongres AS. Padahal, delapan laporan IAEA sudah menunjukkan komitmen penuh Iran terhadap JCPOA. Hingga kini, para legislator AS masih belum mencapai kata sepakat mengenai masalah tersebut, dan tidak berhasil memenuhi tenggat waktu yang diberikan kepada mereka selama 60 hari.

Tapi selama ini, masyarakat dunia bersama institusi internasional seperti, PBB, IAEA dan Uni Eropa terus mendesak Trump untuk mengubah sikapnya mengenai rencana AS keluar dari JCPOA.

Pada saat yang sama, Republik Islam Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Washington jika AS benar-benar keluar dari JCPOA, Tehran akan memberikan balasan yang setimpal.

Wakil Presiden Iran urusan energi nuklir, sekaligus Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Ali Akbar Salehi mengatakan,  Jika AS tidak menepati komitmennya terhadap JCPOA, Republik Islam Iran bisa mengambil keputusan yang akan mempengaruhi proses kerja sama dengan IAEA.

Peringatan keras seperti ini membunyikan lonceng bahaya bagi pendukung, bahkan sejumlah penentang JCPOA sendiri, hingga presiden AS supaya mempertimbangkan petualangan berbahayanya mengenai kesepakatan nuklir Iran.

Sebuah surat yang ditandatangani sejumlah mantan diplomat penting seperti: mantan menteri keuangan AS, mantan direktur keamanan nasional AS, dan mantan ketua komisi hubungan luar negeri Senat AS mengingatkan Gedung Putih supaya  berhati-hati menyikapi dinamika Iran, dan tidak boleh merusak JCPOA, yang termasuk bagian dari kepentingan nasional AS.

Meski demikian, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan Trump. Apakah ia akan realistis dengan mempertimbangkan seluruh masukan tersebut, ataukah tetap dengan keputusannya yang tidak didukung fakta rasional. Sejatinya, jika Trump benar-benar akan mengambil keputusan mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir JCPOA, maka akan menerima balasan setimpal dari Republik Islam Iran. Oleh karena itu,  sebanyak 52 mantan pejabat dan ahli di AS menulis surat kepada Trump mengenai sikapnya yang mengancam keamanan global.(PH)