Pembelaan Suu Kyi terhadap Kejahatan Militer Myanmar
-
Aung San Suu Kyi, Menlu Myanmar (kanan).
Menteri Luar Negeri dan Penasihat Tinggi Pemerintah Myanmar melakukan pembelaan atas pembunuhan puluhan Muslim Rohingya oleh militer negara ini. Aung San Suu Kyi mengungkapkan pembelaannya itu dalam jumpa pers bersama dengan Taro Kono, Menteri Luar Negeri Jepang pada Jumat, 12 Januari 2018.
Ia menggambarkan pembunuhan terhadap 10 Muslim Rohingya yang ditangkap di utara negara bagian Rakhine pada awal September 2017 sebagai langkah positif. Menurutnya, militer Myanmar telah melaksanakan undang-undang yang berlaku.
Suu Kyi lebih lanjut menyinggung keterlibatan Angkatan Bersenjata Myanmar, Tatmadaw terhadap kejahatan tersebut, dan mengatakan, Tatmadaw telah menyelidiki dan akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk hal itu.
Menlu Myanmar menambahkan, ini adalah langkah baru untuk negara kita. Saya melihatnya seperti itu karena pemerintah perlu bertanggung jawab atas aturan hukum di negara ini, dan ini adalah langkah pertama untuk mengambil tanggung jawab tersebut dan ini adalah hal yang positif.
Sebelumnya, Suu Kyi juga membela serangan militer Myanmar terhadap Muslim tertindas Rohingya. Dukungan kepada pembantaian Muslim Myanmar tersebut menuai kritikan masyarakat internasional dan para pembela Hak Asasi Manusia.
Dukungan Menlu Myanmar terhadap genosida Muslim Rohingya mengindikasikan keberhasilan upaya negara ini untuk membersihkan etnis dan umat Islam dari negara bagian Rakhine dan perampasan rumah dan tanah mereka.
Dukungan tersebut juga menunjukkan adanya program yang terkoordinasi antara pemerintah, Budha ekstrem dan militer Myanmar untuk menumpas dan mengusir Muslim Rohingya dari tanah nenek moyang mereka. Kini Suu Kyi dengan bangga mendukung pembunuhan terhadap Muslim Rohingya, sebab, dengan cara begitu, ia bisa membuat Budha ekstrem dan militer Myanmar merasa puas atas kinerjanya.
Pembelaan Suu Kyi terhadap kekejaman militer dan Budha ekstrem Myanmar terjadi ketika masyarakat internasional berharap kepadanya untuk bisa melindungi HAM dan mencegah pembantaian terhadap Muslim Rohingya.
Riyadh Karim, pakar isu-isu politik di London mengatakan, operasi pembersihan etnis oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya merupakan tindakan sadis dan langkah ini seperti Genosida Srebrenica (pembunuhan sekitar 8000 etnis Muslim Bosnia pada Juli 1995 di daerah Srebrenica). Menurut Karim, kejahatan militer Myanmar memiliki semua tanda dengan genosida di Srebrenica.
Namun dalam kondisi seperti itu, yang mengejutkan adalah kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatan pemerintah Myanmar. Semua kalangan dunia membenarkan adanya genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, namun mereka tidak melakukan upaya serius untuk menghentikannya. Kebungkaman masyarakat internasional inilah yang telah membuat Suu Kyi berani membela kejahatan militer Myanmar dengan rasa bangga.
Sementara itu sejumlah analis menilai dukungan rezim Zionis Israel kepada kejahatan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai faktor yang membuat Suu Kyi membela kejahatan Tatmadaw dengan bangga.
Abu Ihsan Khaghani, pakar urusan politik di Irak mengatakan, "Dukungan kepada Muslim Rohingya adalah kewajiban lembaga-lembaga internasional, namun sayangnya lembaga-lembaga itu, termasuk Dewan Keamanan PBB hingga sekarang belum melakukan langkah serius untuk membantu Muslim Rohingya dan menghentikan kejahatan terhadap mereka. Kita hingga sekarang belum menyaksikan tindakan nyata dari lembaga-lembaga internasional, sebab, Zionis adalah pihak yang paling diuntungkan dari pembantaian umat Islam."
Jika kalangan internasional menekan pemerintah Myanmar untuk menyelidiki secara teliti pembantaian Muslim Rohingnya maka pasti akan ditemukan kuburan-kuburan massal yang berisi jenazah Muslim Rohingnya. Jika langkah ini dilakukan, genosida terhadap Muslim Rohingya akan semakin jelas dan ini menjadi noktah hitam bagi pemerintah Myanmar. (RA)