Babak Baru Upaya Eropa Mempertahankan JCPOA

Seiring dengan pengumuman aksi nuklir baru Iran dalam Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan peringatan kemungkinan penarikan diri dari JCPOA, Eropa semakin intens berusaha untuk mempertahankan JCPOA. Dalam hal ini, Uni Eropa telah menerapkan langkah-langkah diplomatik dan praktis.

Menteri luar negeri dan keuangan Jerman, Inggris dan Perancis dalam surat tertanggal 4 Juni kepada mitra Amerika Serikat mereka, dimana Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini turut membubuhkan tanda tangan, menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan penarikan diri Iran dari JCPOA dan implikasinya serta meminta Washington tidak memberi sanksi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Iran. Surat kepada pejabat AS itu menyatakan, keluarnya Iran dari kesepakatan nuklir dapat menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan di kawasan.

Eropa bersikap seperti ini menyusul Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) pada hari Senin (05/6) mengirim surat kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahwa Tehran berencana untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya dalam kerangka JCPOA. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran,  Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei meminta Organisasi Energi Atom Iran untuk "segera menyiapkan pendahuluan dan persiapan untuk mencapai 190.000 SWU dalam kerangka JCPOA". Sikap dan tindakan ini, yang tentu saja menunjukkan keseriusan Iran soal penarikan diri dari JCPOA jika kepentingannya tidak dipenuhi, telah memicu kekhawatiran serius bagi Eropa.

Presiden Perancis, Emmanuel Macron mengatakan, dia sadar akan legitimasi keputusan nuklir Iran baru-baru ini, tetapi khawatir tentang kemungkinan eskalasi ketegangan jika keputusan ini diimplementasikan. Di sisi lain, Komisi Eropa pada hari Rabu (07/6) memperbarui undang-undang "Blocking Statute" untuk mengimplementasikannya terhadap Iran menyusul keluarnya Amerika dari JCPOA dan kembali sanksi AS.

UU Blocking Statute ini akan memungkinkan untuk melawan konsekuensi lintas perbatasan sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Eropa yang aktif di Iran. UU ini pertama kali disahkan pada 1996 untuk menghindari sanksi AS terhadap Kuba, tetapi tidak pernah diimplementasikan. UU ini harus diperbaiki dengan menyertakan Iran di dalamnya.

Dengan tidak adanya keberatan dari negara-negara anggota Uni Eropa, UU ini akan mulai berlaku pada bulan Agustus 2018 dan harus dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran putaran pertama sanksi AS terhadap Iran. UU yang baru disahkan ini melarang perusahaan-perusahaan Eropa untuk mematuhi aspek lintas perbatasan sanksi AS. Perusahaan-perusahaan ini juga berhak atas kompensasi. Komisi Eropa juga mensahkan undang-undang yang meminta Bank Investasi Eropa untuk mensponsori investor Eropa di Iran.

Langkah-langkah ini menunjukkan babak baru upaya Eropa untuk mempertahankan JCPOA. Sekarang, tidak hanya Eropa, tetapi juga anggota kelompok 5 + 1 lainnya, untuk kali ini dan selamanya harus menjelaskan sikapnya terhadap Amerika, begitu juga Amerika Serikat juga harus menjelaskan sikap dan langkah unilateralismenya. Kanselir Jerman, Angela Merkel menilai serius perselisihan Eropa dengan Presiden AS, Donald Trump terkait JCPOA.

JCPOA pada dasarnya telah kehilangan keefektifannya sebagai sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran antara Iran dan kelompok 5 + 1. Tidak diragukan lagi bahwa kehilangan JCPOA bagi Eropa dalam berbagai dimensi termasuk kegagalan besar. Iran telah berulang kali membuktikan kejujurannya sepenuhnya tentang JCPOA dan implementasinya dan sekarang giliran Eropa melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan JCPOA demi kepentingan keamanan dan ekonominya.