Dinamika Asia Tenggara 24 November 2018

Dinamika Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya Indonesia dan Cina lanjutkan kesepakatan BCSA, Malaysia dan Pakistan bertekad perkuata kerja sama bilateral, polisi Myanmar menembak Muslim Rohingya di Kamp Pengungsi, dan Vietnam memprotes pembangunan baru Beijing di Laut Cina Selatan.

Indonesia dan Cina Lanjutkan Kesepakatan BCSA

Bank Sentral Cina mengkonfirmasikan penandatanganan kerja sama baru pertukaran bilateral mata uang perdagangan dengan Bank Indonesia (BI) menggunakan mata uang yuan dan rupiah. Pertukaran bilateral mata uang antara Indonesia dan Cina ditingkatkan hingga dua kali lipat menjadi Rp435 triliun.

Perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (Bilateral Currency Swap Arrangement/BCSA) ini diteken Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral China Yi Gang, pada Jumat (16/11/2018) lalu. Perjanjian berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Nilai kesepakatan BCSA itu naik dari 100 miliar yuan atau setara US$15 miliar, menjadi 200 miliar yuan atau setara US$30 miliar, senilai Rp435 triliun (dihitung dengan kurs Rp14.500 per dollar AS).

Fenomena ini terjadi di saat dollar AS dalam beberapa waktu terakhir mengalami penguatan terhadap mata uang negara-negara dunia termasuk rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo pada hari Senin (19/11/2018) mengatakan, perjanjian ini merefleksikan penguatan kerja sama moneter dan keuangan antara BI dan Bank Sentral Cina, sekaligus menunjukkan komitmen kedua bank sentral untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

BCSA ini menjadi salah satu fasilitas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, terutama untuk mengantisipasi tekanan dari ketidakpastian ekonomi eksternal terutama yang dipicu oleh gejolak penguatan dollar. Di sisi lain kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan terhadap dollar sebagai cadangan devisa negara.

Langkah penggunaan mata uang selain dolar tidak hanya dilakukan Cina maupun Rusia yang memiliki friksi ekonomi dengan AS, tapi juga negara lain seperti Jepang dan India, yang selama ini dikenal sebagai sekutu AS.

Kebijakan konfrontatif yang disulut Presiden AS Donald Trump memicu gelombang penentangan luas dari berbagai negara dunia. Bola salju protes ini terus menggelinding dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan BCSA seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina yang mulai meninggalkan dollar sebagai alat tukar bilateral mata transaksi kedua negara.

Analis investasi internasional, Jim Rigers mengatakan, "Selama beberapa tahun terakhir dollar AS mulai kehilangan posisinya sebagai cadangan devisa negara dunia. Negara ini menjadi bangsa paling tinggi utangnya di dunia, dan kondisinya semakin memburuk. Oleh karena itu, dollar AS saat ini sedang kehilangan perannya sebagai media alat tukar transaksi finansial, dan negara-negara dunia mulai beralih memperkuat mata uang nasionalnya masing-masing."

Malaysia dan Pakistan Perkuat Kerja Sama Bilateral

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan mitranya dari Pakistan, Imran Khan menekankan tekad Kuala Lumpur dan Islamabad untuk memerangi praktek korupsi dan kolusi di kedua negara. Seperti dikutip media Farsnews, Rabu (21/11/2018), selama jumpa pers bersama Mahathir di Kuala Lumpur, Imran Khan mengatakan, Pakistan ingin memanfaatkan pengalaman Malaysia dalam pemberantasan korupsi dan memajukan ekonomi.

Sementara itu, Mahathir dalam jumpa pers bersama ini menuturkan Pakistan dan Malaysia memiliki kesulitan yang sama dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan perluasan kerja sama bilateral.

Salah satu agenda utama kunjungan Imran Khan ke Malaysia adalah menarik dukungan pemerintahan Malaysia dalam penyelesaian isu Kashmir. Selain itu, isu ekonomi tampaknya menjadi agenda utama kunjungan Imran Khan ke Kuala Lumpur.

Sejak terpilih kembali sebagai PM Malaysia, Mahathir menekankan peningkatan hubungan kerja sama regional dan internasional, terutama di bidang ekonomi sebagai prioritas pemerintahannya. Malaysia dan Pakistan menandatangi nota kesepahaman kerja sama di tahun 2007, tapi tampaknya MoU ini tidak mempengaruhi secara signifikan peningkatan hubungan ekonominya.

Islamabad dan Kuala Lumpur berharap kunjungan PM Pakistan ke Malaysia kali ini akan mendorong peningkatan kerja sama kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan.

Polisi Myanmar Tembaki Muslim Rohingya di Kamp Pengungsi

Polisi Myanmar dilaporkan menembaki etnis Muslim Rohingya yang hidup di sebuah kamp pengungsi di negara bagian Rakhine, barat Myanmar. Sebanyak 20 polisi Myanmar pada hari Ahad (18/11/2018) menyerbu kamp pengungsi di 15 km timur Sittwe, Rakhine, menciderai 14 pengungsi Rohingya.

Seorang saksi mata kepada Reuters mengatakan dua korban cidera akibat serangan polisi Myanmar ini dalam kondisi kritis. Pihak kepolisian Myanmar berdalih bahwa tujuan dari penyerbuan ini adalah menangkap dua penyelundup manusia, namun warga Rohingya mengatakan mereka tidak menyerang polisi atau mencoba membebaskan orang-orang yang ditangkap.

Sementara itu, kepala Kantor PBB di Myanmar PBB, Knut Ostby dalam sebuah pernyataan pada hari Senin menyerukan semua pihak bersikap tenang, tanpa-kekerasan, dan menahan diri.

Pemerintah Myanmar menghadapi kecaman internasional, karena gagal menghentikan penganiayaan brutal terhadap Muslim Rohingya oleh kekuatan militer dan ekstrimis Budha.

Vietnam Protes Pembangunan Baru Beijing di Laut Cina Selatan

Kementerian Luar Negeri Vietnam pada hari Kamis (22/11/2018) menyatakan bahwa pembangunan sarana baru Cina di bagian terpencil Laut Cina Selatan, yang disengketakan adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Vietnam.

Sarana itu terletak di daerah strategis Karang Bombay dan terungkap dalam gambar satelit yang diterbitkan pekan ini oleh kelompok pemikir Amerika Serikat. Kelompok tersebut mengatakan sarana itu kemungkin akan digunakan untuk tujuan ketentaraan. Demikian dilansir kantor berita Antara.

"Dengan melanjutkan kegiatannya di Paracel Vietnam, Cina secara sungguh-sungguh melanggar kedaulatan Vietnam di kepulauan itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nguyen Phuong Tra dalam jumpa pers pada hari Kamis. Dia menambahkan, "Kami sangat keberatan dengan tindakan Cina itu dan menuntut Cina segera menghentikannya, tidak mengulangi kegiatan serupa, dan menghormati kedaulatan Vietnam sesuai dengan hukum antar-bangsa."

Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga bersaing dalam mendaku wilayah di Laut Cina Selatan, yang dikenal di Vietnam sebagai "Laut Timur."

Jalur laut strategis itu diklaim hampir seluruhnya oleh Cina. Pembangunan prasarana tentara dan lain-lain yang terus dilakukannya di kepulauan buatan dan terumbu karang di sana telah memicu ketegangan kawasan dan membuat marah Washington.

Pada 21 November lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Malaysia telah menegaskan kembali pendiriannya bahwa Laut Cina Selatan harus tetap dapat diakses oleh semua kapal meskipun ada klaim Beijing atas wilayah yang disengketakan.

Mahathir selama wawancara dengan majalah Mekong Review, mengatakan bahwa lebih penting bagi kapal-kapal untuk melintasi Laut Cina Selatan secara bebas daripada Cina membuat klaim pada jalur laut utama.

“Cina mengklaim Laut Cina Selatan berdasarkan namanya. Tetapi pada saat ini, kapal dapat melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan," ujarnya. (RM)