Amerika Tinjauan dari Dalam, 19 Januari 2019
https://parstoday.ir/id/news/world-i66725-amerika_tinjauan_dari_dalam_19_januari_2019
Dinamika Amerika Serikat sepekan terakhir diwarnai berbagai peristiwa penting di antaranya pengakuan Gedung Putih mengenai dampak penutupan layanan pemerintah AS, seruan perempuan Muslim anggota DPR AS mengenai Penghentian Ekspor Senjata ke Saudi, penangkapan presenter Press TV di AS, lawatan Menlu AS ke kawasan Timur Tengah, dan laporan Wall Street Journal bahwa Eropa tak akan bergabung dengan koalisi anti-Iran yang diusung AS.
(last modified 2026-03-03T08:52:08+00:00 )
Jan 19, 2019 12:42 Asia/Jakarta
  • Gedung Putih
    Gedung Putih

Dinamika Amerika Serikat sepekan terakhir diwarnai berbagai peristiwa penting di antaranya pengakuan Gedung Putih mengenai dampak penutupan layanan pemerintah AS, seruan perempuan Muslim anggota DPR AS mengenai Penghentian Ekspor Senjata ke Saudi, penangkapan presenter Press TV di AS, lawatan Menlu AS ke kawasan Timur Tengah, dan laporan Wall Street Journal bahwa Eropa tak akan bergabung dengan koalisi anti-Iran yang diusung AS.

Gedung Putih Akui Dampak Ekonomi Shutdown Pemerintah

Gedung Putih menyatakan, dampak ekonomi penutupan layanan pemerintah federal Amerika lebih serius dari yang diprediksi selama ini. Menurut laporan Reuters, data yang dirilis Gedung Putih Selasa (15/1) menunjukkan penutupan pemerintah Federal AS sejak 25 hari lalu membuat 800 ribu pegawai pemerintah tidak digaji.

Meskipun demikian, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan menolak usulan membuka penutupan sebagian pemerintahan secara temporal. Dia tetap berkeras tidak akan mundur dan meminta membuat kesepakatan dengan Dewan Perwakilan, sebelum mencabut penutupan pemerintahan itu.

Trump tetap berkerasingin membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, dan tidak mau diganti dengan pagar besi. Dia juga menentang usulan senator Partai Republik, Lindsey Graham yang meminta supaya membuka pemerintahan secara temporal. Hal itu demi keberlangsungan pemerintah dan meringankan beban para pegawai negeri sipil serta honorer yang belum menerima gaji.

Trump mengajukan anggaran 5,7 miliar dolar untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko. Tapi, Kongres hanya menyanggupi 1,3 miliar. Trump berpendapat anggaran itu untuk mewujudkan janji kampanyenya dalam membangun tembok perbatasan demi menangkal imigran gelap. DPR AS memblokir semua pengajuan anggaran untuk tembok perbatasan yang berujung shutdown.

Kongres AS tidak menyetujui permohonan anggaran tersebut karena dianggap terlalu besar. Trump memilih menutup sebagian pemerintahan, karena perundingan menemui jalan buntu .

Hasil jajak pendapat yang digelar CNN dan lembaga survey SSRS, pada Senin (14/1) menunjukkan sebagian warga Amerika Serikat menyalahkan Trump sebagai biang kekisruhan dan harus bertanggung jawab atas situasi akibat menutup (shutdown) sebagian pemerintahan.  

Dari hasil jajak pendapat, 55 persen masyarakat cenderung menyalahkan Trump bertanggung jawab atas penutupan tersebut.

Sedangkan 32 persen menyatakan kesalahan sebagian besar terletak pada Demokrat. Kemudian sembilan persen mengatakan keduanya bertanggung jawab.  Secara keseluruhan, 56 persen peserta jajak pendapat menentang pembangunan dinding, 39 persen responden mendukungnya. Jumlah itu hampir persis sama dengan presentase pada Desember 2018.

Ilhan Omar

Perempuan Muslim Anggota DPR AS Serukan Penghentian Ekspor Senjata ke Saudi

Perempuan Muslim yang menjadi anggota DPR Amerika Serikat menuntut penghentian ekspor senjata negara ini ke Arab Saudi. Situs Business Insider (17/1/2019) melaporkan, perempuan Muslim anggota DPR Amerika, Ilhan Omar di hari pertamanya bertugas di komite hubungan luar negeri DPR Amerika mengatakan, kita harus menghentikan penjualan senjata ke negara pelanggar hak asasi manusia seperti Saudi.

Statemen Ilhan Omar itu spontan membangkitkan kemarahan media-media pemerintah Arab Saudi. Media Saudi bahkan pernah menyebut sebuah kelompok Islam sedang berusaha menguasai Kongres Amerika. Ilhan Omar terpilih untuk duduk di sebuah komite DPR yang kuat dan memiliki pengaruh besar atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Marzieh Hashemi

AS Tangkap Presenter Press TV

AS selama ini mengklaim sebagai pengibar garda depan bendera demokrasi dan hak asasi manusia di dunia.Tapi, AS sendiri menginjak-injak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diklaimnya tersebut. Hingga kini begitu banyak tindakan pelanggaran HAM dilakukan AS, dan yang terbaru adalah penangkapan seorang perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis Press TV.

Presenter TV, Marzieh Hashemi ditangkap di bandara internasional St Louis Lambert tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.Jurnalis berkebangsaan AS ini melakukan perjalanan ke AS untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Tapi tanpa alasan yang jelas, ia ditangkap petugas keamanan AS bandara internasional St Louis Missouri, dan segera dipindahkan ke Washington.

Perempuan AS berusia 59 tahun yang lahir dengan nama Melanie Franklin ini, dalam kontak telpon dengan keluarganya mengungkapkan bahwa pihak keamanan AS memperlakukan dirinya secara tidak berikemanusiaan dan ia ditahan dalam kondisi yang tidak layak. Tidak hanya itu, ia juga harus melepaskan jilbabnya, yang jelas masuk kategori pelanggaran terhadap kebebasan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama yang dianut.

Jurnalis internasional, Colin Campbell menilai tempat penahanan Marzieh sangat buruk. Ia juga mengecam pemaksaan pelepasan jilbab yang dilakukan petugas keamanan AS terhadap marzieh dan makanan haram yang disajikan untuknya.

Analis AS, Bruce Dixon kepada Press TV mengatakan, kebebasan berpendapat di AS hanya sebuah slogan belaka, yang tidak dijalankan. Sebab pemerintahan Obama dan Trump senantiasa mengganggu jurnalis oposan, bahkan sebagian dari mereka diseret ke meja hijau. Menurutnya, Presiden AS, Donald Trump menjalankan cara-cara yang sama dengan pendahulunya yang bersikap represif terhadap jurnalis.

Menlu AS, Mike Pompeo

Menlu AS Kunjungi Timur Tengah

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo melakukan lawatan terbaru ke kawasan Timur Tengah. Kunjungan yang dimulai sejak Selasa (8/1/2019) hingga 15 Januari ini dimulai dari Yordania, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Oman hingga Kuwait.

Mengawali safarinya tersebut, Pompeo di akun twitternya menulis, "Hari ini saya bertolak menuju Timur Tengah untuk mengirimkan pesan jelas kepada mitra dan sekutu di Timur Tengah bahwa AS berkomitmen untuk mengalahkan Daesh dan menangkal aktivitas destabilisasi yang dilakukan Iran,".

Statemen singkat Pompeo ini menunjukkan dengan jelas arah kebijakan AS di kawasan sensitif Asia Barat. Salah satu agenda terpenting lawatannya mengenai masa depan hubungan AS dan Arab Saudi pasca tewasnya Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober tahun lalu. Pihak CIA sendiri mengakui bahwa Putera Mahkota Arab Saudi, Mohamed bin Salman berperan besar dalam pembunuhan jurnalis oposan rezim Al Saud itu.

Masalah lain yang dibawa Pompeo dalam lawatannya ke Timur Tengah untuk meyakinkan sekutu-sekutunya di kawasan mengenai berlanjutnya kebijakan AS menghadapi Iran.

Selain itu, Pompeo juga menekankan bahwa keluarnya pasukan AS dari Suriah yang menimbulkan kekhawatiran bagi sekutunya di Timur Tengah, tidak akan meninggalkan komitmen Washington dalam penumpasan teroris Daesh. Oleh karena itu, isu sentral safari Pompeo mengenai koordinasi antara AS dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan rezim Zionis Israel, setelah pasukan AS keluar dari Suriah.

Pejabat tinggi AS semacam Pompeo berulangkali melemparkan tudingan negatif terhadap Iran. Tapi publik dunia, bahkan Eropa yang menjadi mitra AS sendiri, mengakui peran konstruktif Iran dalam penumpasan kelompok teroris Daesh di Suriah.

Pada saat sama, AS sendiri terbukti memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Suriah dan negara lain di kawasan Timur Tengah. Tapi hingga kini plot AS dan sekutunya senantiasa gagal, dan lawatan Pompeo kali ini tampaknya untuk melakukan koordinasi ulang untuk merancang plot baru.

Wall Street Journal: Eropa Tidak akan Gabung Koalisi Anti-Iran

Surat kabar Amerika Serikat, The Wall Street Journal menulis, negara-negara Eropa tidak akan bergabung dengan kampanye anti-Iran yang sedang diupayakan Washington.

Surat kabar Wall Street Journal (17/1/2019) melaporkan, upaya Amerika untuk melancarkan kampanye besar menekan Iran, mengalami kemunduran setelah beberapa menteri negara Eropa kemungkinan tidak akan menghadiri konferensi anti-Iran di Warsawa, Polandia.

Seorang pejabat Uni Eropa, Kamis (17/1/2019) di London mengatakan, kecil kemungkinan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini bisa menghadiri konferensi di Polandia, selain karena agendanya yang padat, ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan lain di hari itu.

Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo minggu lalu mengumumkan, konferensi tentang Iran dan Asia Barat akan diselenggarakan tanggal 13-14 Februari 2019 di kota Warsawa, Polandia.(PH)