Penekanan PBB Pertahankan JCPOA

Rencana Aksi Bersama Komprehensif atau yang dikenal dengan JCPOA ditandatangani antara Iran dan Kelompok 5+1 pada 14 Juli 2015. Kesepakatan ini mulai diberlakukan pada 16 Januari 2016. Pemerintah Amerika sejak hari pertama implementasi JCPOA mulai melakukan sabotase dan berusaha memangkas konsesi ekonomi Iran.

Seiring dengan berkuasanya Donald Trump di Amerika, aksi sabotase ini semakin besar dan ia berulang kali mengancam akan keluar dari kesepakatan nuklir ini. Pada akhirnya Trump pada 8 Mei 2018 secara sepihak mengumumkan negaranya keluar dari JCPOA  dan memulihkan kembali sanksi ilegal nuklir terhadap Tehran.

Menurut Richard Sokolsky, presiden Amerika Serikat tidak memiliki tujuan dan strategi yang jelas ketika mengumumkan pendekatan terbarunya terkait keluar dari JCPOA dan melawan Iran.

Meski AS keluar dari kesepakatan nuklir, pihak-pihak penting internasional lainnya di kesepakatan ini tetap menekankan pentingnya mempertahankan JCPOA. Pendekatan anti JCPOA Washington ditolak oleh anggota Kelompok 4+1 yakni Rusia, Cina, Jerman, Perancis dan Inggris serta Uni Eropa.

Sementara itu, PBB sebagai lembaga terbesar dan terpenting internasional yang memiliki misi menjaga perdamaian dan keamanan global, berulang kali menyatakan dukungannya terhadap JCPOA dan menekankan pentingnya mempertahankan kesepakatan ini.

Terkait hal ini, Ketua Majelis Umum PBB, María Fernanda Espinosa Jumat (8/3) menilai JCPOA sebuah kesepakatan bersama dan menekankan, semua pihak harus komitmen dengan kesepakatan internasional ini. Menurutnya, semua pihak harus menghormati butir-butir yang ditandatangani dalam kesepakatan ini dan mendukungnya.  Ketua Majelis Umum PBB juga menilai positif pendekatan Uni Eropa terkait JCPOA dan mengatakan, Eropa ingin mempertahankan kesepakatan nuklir JCPOA.

Sikap baru PBB terkait JCPOA sama halnya dengan pembenaran dan dukungan lembaga tinggi ini terhadap pendekatan Repulbik Islam Iran soal kesepakatan nuklir ini. Statemen dan sikap petinggi pemerintah dan organisasi internasional mengindikasikan bahwa masyarakat internasional menentang kebijakan irrasional dan ketamakan Trump terkait reformasi JCPOA sesuai dengan seleranya atau keluarnya AS dari kesepakatan nuklir ini.

Trump pada 26 September 2018 saat menghadiri sidang Dewan Keamanan, meminta seluruh anggota dewan ini bekerja sama dengan Washington dan seperti klaim anti Irannya, Dewan Keamanan menjamin bahwa Tehran tidak akan menggapai senjata nuklir. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Trump. Baik anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan menolak sikap AS terkait JCPOA dan mereka mengharapkan JCPOA sebagai sebuah kesepakatan untuk perdamaian dan keamanan global tetap dipertahankan.

Sejatinya komitmen Tehran terhadap JCPOA telah berulang kali disebutkan dan ditekankan dalam laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dengan demikian Eropa sebagai sekutu Amerika tidak memiliki peluang untuk mencari-cari alasan. Hal ini pula yang memaksa troika Eropa (Perancis, Inggris dan Jerman) serta Uni Eropa menilai mempertahankan JCPOA termasuk dalam koridor kepentingan keamanan Eropa. Mereka dengan mengajukan mekanisme seperti Undang-Undang Pemblokiran (Blocking Statute) dan kanal pembayaran khusus Eropa dengan Iran atau INSTEX, berusaha membujuk Iran agar tetap komitmen di JCPOA dan tidak keluar dari kesepakatan ini.

Dengan demikian, bahkan sekutu dan mitra Eropa Washington juga mengakui bahwa pendekatan anti JCPOA Trump bertentangan dengan komitmen yang diterima AS di era pemerintahan Barack Obama dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanggar prinsip hukum internasional yang telah diakui, yakni keharusan setiap pemerintah dunia menjalankan komitmen yang telah mereka terima. (MF)