Pars Today

Rezim Zionis Israel telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Palestina, mengingat dukungan penuh Donal Trump, Presiden Amerika Serikat untuk aksi ekspansinya yang bertentangan dengan standar dan hukum internasional. Secara khusus, rencana pemerintah Trump yang disebut Kesepakatan Abad, yang sepenuhnya selaras dengan kepentingan Zionis Israel.

Masalah ini telah memicu reaksi Rusia sebagai salah satu kekuatan internasional yang memiliki hubungan luas dengan Palestina. Pada 18 Mei, Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina menerima surat dari Vladimir Putin, Presiden Rusia tentang "dukungan Moskow atas legitimasi internasional untuk Palestina" di Ramallah. Aganin Aidar, Kepala Kantor Perwakilan Rusia di Ramallah sendiri yang menyerahkan surat itu kepada Mahmoud Abbas.

Putin, dalam sepucuk surat kepada Mahmoud Abbas, mengatakan, "Rusia khawatir tentang upaya untuk melecehkan aturan PBB dan hukum internasional." Mengacu pada perkembangan Quds pendudukan dan Kesepakatan Abad ini, Presiden Rusia menekankan bahwa "Rusia mendukung legitimasi internasional untuk Palestina."

Singgungan Putin akan rencana Kesepakatan Abad adalah bahwa pemerintah Trump benar-benar berusaha keras untuk mengumumkan dan mengimplementasikan rencana ini. Menurut rencana itu, Zionis Zionis Israel setuju untuk merumuskan negara Palestina merdeka dengan imbalan memperoleh hak istimewa di luar komitmen PLO dan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya dan aneksasi bagian dari wilayah yang diduduki ke wilayahnya serta meminta rakyat Palestina untuk tidak mengutik-utik lagi ibukota Quds.

Poin penting adalah bahwa semua pemukiman Zionis di Tepi Barat akan bergabung dengan rezim Zionis, dan dengan demikian negara Palestina akan dibentuk dengan luas teritorial yang lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya dalam perjanjian sebelumnya, sementara negara Palestina tidak akan memiliki kekuatan militer.

Menurut rencana itu, Palestina harus meninggalkan hak untuk kembali ke tanah air mereka, yang diakui oleh resolusi Dewan Keamanan 194. Trump menetapkan menantunya Jared Kushner sebagai perantara rencana Kesepakatan Abad ini. Sementara dari sudut pandang Moskow, rencana Kesepakatan Abad ini bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional. Bahkan Otorita Palestina, yang sejauh ini telah melakukan upaya bersama terhadap rezim Zionis, menganggap rencana itu tidak dapat diterima.

Mahmoud Abbas beberapa bulan yang lalu dalam pidatonya pada peringatan 50 tahun berdirinya gerakan Fatah di Ramallah mengatakan, "Kita tidak akan pernah membiarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menjual Quds ke Zionis Israel."

Dalam tiga tahun terakhir, Trump telah memberikan layanan kepada Zionis Israel yang para pejabat seniornya, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan tidak pernah impikan. Pemerintahan Trump adalah sponsor utama Zionis Israel melalui penyediaan berbagai bantuan keuangan dan senjata serta menyumbang 3,8 miliar dolar setiap tahun. Di sisi lain, presiden Amerika Serikat pada 25 Maret 2019, mengakui kedaulatan Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.

Setahun sebelumnya, pemerintah Trump pada Mei 2018 memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke al-Quds pendudukan dalam tindakan provokatif yang bertentangan dengan semua resolusi internasional. Dari dukungan AS lainnya untuk rezim Zionis, adalah memotong bantuan pemerintah AS kepada Badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), pengusiran Duta Besar Palestina dari Washington, dan memblokir rekeningnya.

Sekarang Trump bermaksud untuk menuntaskan jasanya kepada rezim Zionis dengan mengakui aneksasi pemukiman Zionis ke Palestina pendudukan dan kemudian memproklamirkan Kesepakatan Abad ini. Namun, ada banyak keberatan Palestina, regional dan internasional terhadap tindakan Trump, termasuk Kesepakatan Abad yang ditentang implementasinya.