Provokasi AS dan Instabilitas Teluk Persia

Di bawah komando Trump, Amerika Serikat telah menunjukkan perhatian khusus terhadap Teluk Persia dan negara-negara di selatan kawasan ini, khususnya Arab Saudi yang melebihi pemerintahan sebelumnya.

Indikasinya bisa dilihat dari angka kontrak penjualan senjata dan alutsista dengan nominal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kini mengirimkan pasukan besar ke Arab Saudi dengan dalih menghadapi ancaman Iran di kawasan.

Masalah ini ditegaskan, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Jumat (26/7) dengan klaim klisenya yang menyerang Republik Islam Iran. Pompeo menyebut Tehran sebagai ancaman nyata bagi Washington dan sekutunya di kawasan Teluk Persia.

Ketika mereaksi pernyataan Ketua DPR-AS, Nancy Pelosi yang mempersoalkan berlanjutnya penjualan senjata ke Arab Saudi, Pompeo mengungkapkan, "Republik Islam Iran adalah ancaman nyata, dan Saudi adalah mitra kami dalam menekan mereka. Kami bisa melakukan apa saja untuk bermitra dengan mereka [Arab Saudi],". Oleh karena itu, pemerintah Trump berusaha menjustifikasi berlanjutnya penjualan senjata  kepada rezim Al Saud, yang sebagian dipergunakan untuk membantai rakyat Yaman.

Trump memveto keputusan Kongres AS tentang larangan menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab demi mendukung peran negara-negara ini dalam kebijakan regional Washington. Ia juga meminta anggota Kongres AS, khususnya Demokrat tidak mencampuri masalah keamanan nasional, seperti penjualan senjata yang dianggap sebagai hak prerogatif presiden. 

Trump baru-baru ini memveto tiga resolusi kongres yang menyerukan penghentian penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan menggambarkan Arab Saudi sebagai "penghalang aktivitas destruktif Iran".

Presiden Amerika Serikat secara eksplisit mengejar kebijakan komersialiasi kebijakan luar negerinya  untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan senjata ke rezim Al Saud. Trump menyampaikan tiga alasan utamanya. Pertama dan paling penting, adalah melindungi keamanan lebih dari 80.000 warga AS yang tinggal di Arab Saudi yang saat ini terancam, terutama dari kemungkinan serangan Houthi Yaman.

Kedua, Trump menilai resolusi Kongres AS ini akan melemahkan kemampuan militer Arab Saudi untuk melindungi kedaulatannya sendiri dan berdampak buruk terhadap keberadaan personil militer AS di sana.  Ketiga, AS memandang Arab Saudi adalah penghalang bagi pengaruh Iran dan para pendukungnya di kawasan itu.

Kebijakan pemerintah Trump senantiasa mendukung rezim Al Saud. Sebab, Arab Saudi adalah mitra strategis dan ekonomi bagi Washington di kawasan ini, dan salah satu pembeli senjata terbesar dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah Trump enggan mengurangi tingkat hubungannya dengan Arab Saudi.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan tekanan sanksi terhadap Tehran, tetapi juga meningkatkan kehadiran militernya di Teluk Persia dan perairan sekitarnya dengan dalih menghadapi ancaman Iran, yang sejalan dengan kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran. Masalah ini menyulut ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan.

Kini, pemerintah Trump berupaya untuk menyeret kaki Saudi memasuki  kubangan konflik yang disulutnya di Teluk Persia. Sementara itu, Tehran telah berulang kali menekankan perlunya upaya meredam ketegangan  antara Iran dan negara-negara di kawasan Teluk Persia khususnya Arab Saudi. Sebagaimana ditegaskan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif yang mengusulkan penandatanganan nota perjanjian untuk melarang invasi dengan Arab Saudi. Zarif juga sebelumnya mengusulkan pembentukan "Dialog Regional" (PH)