Sikap Tegas PM Pakistan atas Posisinya Tekait Israel
Tak lama setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan secara resmi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meyakinkan bahwa pemerintah Islamabad tidak akan mengakui Israel hingga masalah Palestina diselesaikan.
Khan dalam wawancara menandai dua tahun kepemimpinanya pada tanggal 18 Agustus 2020 mengatakan, posisi kami terhadap Israel sangat jelas, sama seperti yang dilakukan bapak pendiri negara kami Quaid I-Azam. Kami, lanjutnya, tidak bisa mengakui Israel sampai Palestina mendapatkan hak-haknya, di mana sejalan dengan solusi dua negara.
Dia menambahkan, menerima Israel sebagai sebuah negara seperti melepas posisi Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal India.
Menurut Khan, kasus Palestina mirip dengan yang dihadapi masyarakat Kashmir dan hak-hak warga Palestina terenggut hingga mereka menderita atas kekejaman Israel.
UEA telah secara terbuka mengumumkan hubungan resminya dengan Israel pada Kamis, 13 Agustus 2020. Dalam pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pedana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan, mengklaim bahwa normalisasi hubungan UEA dan Israel "diharapkan akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah."
Trump dalam tweetnya menyebut perjanjian untuk "normalisasi penuh hubungan" antara Israel dan UEA sebagai "terobosan diplomatik bersejarah." UEA dan Israel berencana untuk bertukar kedutaan dan duta besar.
Dengan kesepakatan tersebut, UEA menjadi negara Arab ketiga yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania, masing-masing pada 1979 dan 1994. Hubungan resmi UEA dan Israel telah menuai kecaman luas di dunia Islam.
Pada hari Minggu, 16 Agustus 2020, puluhan ribu warga Pakistan berunjuk rasa menolak penandatanganan normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Kecaman keras atas normalisasi hubungan Abu Dhabi dan Tel Aviv juga dilontarkan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani dan para pejabat tinggi negara ini. (RA)
